Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Politik dan Pilpres 2014 » Buruh Sukabumi Tanya Jokowi Soal Outsourcing

Buruh Sukabumi Tanya Jokowi Soal Outsourcing

Republika 3 Juli 2014 Page 5 Oleh Muhammad Akbar Wijaya

SUKABUMI — Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) berkampanye di kawasan Pabrik Berikat PT Daehan Global. Di ribuan buruh.pabrik yang berkumpul, Jokowi berorasi mengklaim diri paling mengerti keinginan buruh.

Dia menceritakan kembali pengalamannya menaikkan upah buruh saat baru dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta. “Di Jakarta upah minimum provinsi saya naikkan 44 persen,” kata Jokowi kepada para buruh di Jalan Raya Karang Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (2/7).

Jokowi bilang para pengusaha sempat marah kepadanya gara-gara menaikkan upah buruh. Namun, begitu mereka dijelaskan rincian kebutuhan hidup buruh dan biayanya, para pengusaha bisa mengerti keputusan Jokowi. “Saya punya hitunghitungannya. Bayar sekolah berapa? Ongkos berapa? Saat saya hadapi pengusaha mau mengerti,” ujar Jokowi.

Tak cuma soal menaikkan upah buruh, Jokowi juga mengklaim diri paling bisa mengerti aspirasi para buruh. Dia mengatakan, tidak pernah sungkan mengajak musyawarah para buruh yang datang berunjuk rasa ke gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Jokowi, cara musyarawarah efektif menyelesaikan persoalan antara buruh dan pengusaha. “Pemerintah pemimpinnya mau mendengar turun ke bawah. Jangan cuma duduk di kantor,” kata Jokowi.

Di tengah asyik berorasi, Jokowi kemudian mempersilakan salah seorang buruh naik ke atas panggung menyampaikan aspirasi. Seorang buruh bernama Rina menanyakan kepada Jokowi tentang nasib para tenaga kerja kontrak atau outsourcing yang tidak kunjung diangkat menjadi pegawai tetap oleh perusahaan. “Saya Rina, ini teman-teman tanya kenapa tidak ada pengangkatan karyawan tetap?” tanya Rina disambut riuh tepuk tangan para buruh.

Penerapan sistem alih daya (outsourcing) merupakan kebijakan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai presiden RI. Kini, Megawati adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mencalonkan Jokowi sebagai presiden Indonesia mendatang. Pertanyaan Rina sekaligus menguji keberanian Jokowi menghapus sistem outsourcing apabila terpilih menjadi presiden.

Mendengar pertanyaan Rina, Jokowi tidak menjawab secara gamblang kebijakan pemerintahannya mendatang soal buruh kontrak.

Jokowi mengatakan akan mengawasi penerapan sistem outsourcing agar sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Undang-undangnya kan sudah ada, yang diperlukan tinggal pelaksanaannya. Ini yang akan kita awasi,” kata Jokowi.

Jokowi menyarankan para buruh untuk membicarakan persoalan-persoalan kerja mereka dengan pengusaha. “Kalau ada masalah dimusyawarah, dirembuk, dan dibicarakan,” katanya.

Jokowi mengatakan, buruh dan pengusaha merupakan satu paket yang tidak terpisahkan. Kalau perusahaan tidak sanggup membayar biaya operasional dan tutup, maka buruh juga yang akan dirugikan. Jokowi mengatakan, kewajiban pokok perusahaan hanyalah memberikan upah minimum yang sesuai kepada para buruh. “Karena kalian (buruh).satu paket. Kalau perusahaan tidak kuat membayar dan tutup yang rugi kita semua. Tapi, upah minimum itu yang menjadi tanggung jawab perusahaan,” ujar Jokowi. ■ antara ed: muhammad fakhruddin

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s