Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Politik dan Pilpres 2014 » Dinamika Pilpres Jokowi: Kejahatan Kita Balas dengan Kebaikan

Dinamika Pilpres Jokowi: Kejahatan Kita Balas dengan Kebaikan


Koran Jakarta 4 Juli 2014 Forntpage oleh YK.AGS/WP
Kejahatan Pilpres dan Demokrasi Adalah Kejahatan Luar Biasa
Kebenaran akan membebaskan rakyat Indonesia dari kejahatan. Dan, kebenaran akan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, yang pada akhirnya akan tercapai kedamaian.
JAKARTA – Kejahatan yang dilakukan berbagai pihak, selama rangkaian pemilihan presiden (pilpres), dinilai sebagai tindak pidana berat sehingga termasuk kategori kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Kejahatan tersebut antara lain menebar kebencian terhadap terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), mencurangi dan memanipulasi data, serta melibatkan aparat dan pejabat untuk memengaruhi pemilih.
Selain itu, kejahatan dalam pilpres merusak iklim demokrasi di Tanah Air, melanggar konstitusi negara, dan termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Hal tersebut dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi. Menurut dia, tudingan tanpa dasar seperti stigma Partai Komunis Indonesia (PKI) atau fitnah berbau SARA merupakan bentuk kejahatan pilpres yang menodai demokrasi Indonesia.
“Tuduhan PKI, fitnah berbau SARA, atau aparat negara yang membiarkan terjadinya kampanye hitam, termasuk fitnah di dalamnya, adalah bentuk kejahatan terhadap demokrasi,” papar Ari di Jakarta, Kamis (3/7).
Untuk itu, tambah Ari, harus ada keberanian dari semua pihak untuk melaporkan segala bentuk kejahatan politik tersebut agar demolcrasi yang berjalan tidak dirobek-robek oleh calon presiden (capres) yang menghalalkan segala cara.
“Semuanya mesti dilaporkan kepada penegak hukum agar tercatat dalam semua lembaga negara terkait sehingga bisa menjadi bahan pelajaran bagi generasi berikutnya,” jelas dia.
Begitu juga, menurut Ari, bila ada pejabat negara yang terkesan berpihak dengan terindikasi melindungi mereka yang jelas-jelas mengotori proses demokratisasi di Indonesia, maka yang bersangkutan sebenarnya bagian dari kejahatan itu sendiri sehingga patut di catat dalam sejarah RI.
“Negara tidak boleh diam, termasuk presiden. Bahkan, jika mendiamkan hal tersebut terjadi adalah kejahatan juga. Presiden wajib memerintahkan aparatnya untuk menindak tegas, tak sekadar beretorika atau sebatas mengimbau,” tegas Ari.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, menyatakan bangsa Indonesia harus yakin bahwa kebenaran akan membebaskan semua rakyat dari kejahatan. Dan, kebenaran yang pasti akan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan tercapai kedarnaian.
Gunawan kemudian menyarankan kepada pelaku kejahatan pilpres dan pelanggar konstitusi negara sebaiknya segera bertobat dan mengubah diri untuk memberikan hak sepenuhnya milik rakyat Indonesia guna memilih calon presiden 2014 dengan hati nurani yang bersih, pikiran yang jernih, tidak dikontaminasi oleh fitnah kebencian terhadap SARA, serta distorsi lain. “Ini penting agar rakyat dapat memilih, bebas dari tekanan aparat dan pejabat, bebas dan i rasa takut, bebas dari penyuapan atau money politics, kecurangan, dan manipulasi date papar dia.
Balas dengan Kebaikan
Terkait dengan pernyataan capres nornor dua, Joko Widodo dalam sebuah kegiatan di Bandung, kemarin, bahwa kejahatan hams dibalas dengan kebaikan, Gunawan berpendapat semua fitnah itu sebaiknya disikapi dengan melakukan introspeksi. “Walau hati kita sakit, tapi jika tidak benar, maka kita jawab itu tidak benar soma sekali. Setelah itu, jelaskan apa faktanya dengan pembulctian,” ujar dia.
Demikian pula ketika diserang dengan isu SARA yang memecah belah persatuan dengan kebencian, Gunawan menyarankan agar hal itu dib alas dengan membuka hati nurani seluruh rakyat dengan cinta damai. “Chita kasih yang tulus dan persatuan, satu bangsa dan satu negara.”
Adapun berbagai tindakan yang terkait serangan kejahatan hukum secara fisik sehingga melanggar hukum pidana, melanggar konstitusi, mengabaikan landasan negara Pancasila, NKRI, dan UUD 45, sebaiknya dilaporkan kepada seluruh penegak hukum dan badan pengawas negara sebagai laporan resmi yang terdaftar dan tercatat di lembaga negara. “Bila ada keberpihakan yang melindungi kejahatan tersebut oleh oknum aparat atau siapa pun pejabat negara, maka akan dicatat dalam sejarah RI.”
Menurut dia, yang terpenting adalah Jokowi harus menunjukkan niat kebaikannya dengan meredam kebaikaz massa dan menyerukan caracara santun. Jika cara kebaikan sudah dilakukan, fitnah bisa dibalas dengan fakta, kemudian menunjukkan sejumlah program yang konkret. YK/ags/WP

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s