Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Politik dan Pilpres 2014 » Pemberantasan Korupsi: Jokowi Siap Berantas Mafia Migas dan Pangan

Pemberantasan Korupsi: Jokowi Siap Berantas Mafia Migas dan Pangan

Koran Jakarta 5 Juli 2014 Page 2 oleh AGS/N-1

JAKARTA – Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Keduanya juga komitmen untuk memberantas mafia minyak dan gas (migas) serta mafia impor pangan.

“Di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, pangan dan energi akan menjadi skala prioritas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat,” kata ekonom dari Megawati Institute, Imam Sugema, di Jakarta, Jumat (4/7).

Ia mengatakan dalam debat terakhir yang digelar Sabtu (5/7), pasangan capres-cawapres akan sangat menarik, terutama menyangkut komitmen pasangan calon untuk memberantas mafia impor pangan dan mafia migas.

Imam pun memperkirakan Jokowi-JK akan menyampaikan materi dan berdebat secara lugas karena tidak punya beban masa lalu untuk mengatasi masalah inn. “Jokowi-JK tidak punya beban masa lalu untuk mengatasi masalah ini. Di lain pihak, partai koalisi di kubu Prabowo Hatta memiliki track record dugaan keterlibatan, minimal dalam kasus impor daging, dan dugaan kedekatan dengan ‘penguasa ‘perdagangan minyak bumi,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam debat nanti, menjadi sangat penting untuk mengetahui solusi nyata mengenai masalah mafia impor yang juga menyangkut kepentingan bisnis besar dan pendanaan politik. Sebab, selama mafia pangan dan migas belum bisa diberantas, jangan pernah mimpi untuk berdaulat di bidang pangan dan energi.

“Persoalan pokoknya terletak pada kepentingan parpol atau orang parpol untuk melanggengkan mafia impor. Di sinilah kita melihat bahwa ‘koalisi gemuk’ yang di usung Prabowo-Hatta tidak hanya surplus jabatan menteri, namun membawa gerbong persoalan seperti berbagai kasus korupsi-kakap yang belum selesai hingga kini,” jelasnya.

Ratusan Triliun
Keberadaan mafia migas dinilai menjadi salah satu biang kerok menguapnya potensi penerimaan negara. Selain akan mengakibatkan keuangan negara selalu bocor sampai ratusan triliun rupiah, kekayaan sumber daya alam (SDA) akan semakin rusak.

“Saya setuju dengan pendapat bahwa terjadinya potensi kebocoran penerimaan negara, terutama dari migas, sangat besar. Namun, jelas bahwa penerimaan negara sangat dirugikan dan terjadilah apa yang disebut kutukan sumber daya alam,” kata pengamat politik dari UGM, Agus Heruanto Hadna, kemarin.

Oleh karena itu, kata Agus, untuk mengatasi governance migas di Indonesia, harus dibuka simpul-simpulnya yang selama int mengikat dan cenderung menguntungkan sekelompok orang atau mafia tertentu. Prinsip dasar governance migas yang barn tersebut adalah right based approach. Caranya migas tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh negara, tetapi rakyat yang memiliki hak (principal). Negara hanya menjadi agen. ags/N-1


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s