Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Koran Tempo » Kecurangan di TPS Dimejahijaukan

Kecurangan di TPS Dimejahijaukan

BEKASI — Penyidik Unit Keamanan Negara Kepolisian Resor Kota Bekasi melimpahkan berkas kasus dugaan pelanggaran pemilihan presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 41, Kelurahan KaliabangTengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, kemarin. Rencananya, kasusnya langsung disidangkan di pengadilan negeri setempat, hari ini.

Dalam temuan Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar (KPPS) di TPS 41 clianggap merusak dengan sengaja 30 surat suara hingga merugikan satu pasangan calon pemilihan presiden 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Bukti-buktinya sudah kuat mengarah pada KPPS,” kata Kepala Polresta Bekasi Komisaris Besar Priyo Widiyanto, kemarin.

Bukti-bukti yang diajukan berupa surat suara rusak sebanyak 30 lembar, meja panitia dengan paku menyembul yang diduga digunakan untuk merusak surat suara, serta keterangan para saksi di lapangan.”Masing-masing ada perannya, sehingga pidana yang clijerat ke tiap-tiap anggotanya (KPPS) bervariasi,” kata Priyo.

Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Ismail, mengatakan jaksa penuntut umum memiliki waktu lima hari untuk mencermati berkas perkara pidana pelanggaran pemilu tersebut. “Kami siap diminta menjadi saksi di pengadilan,” katanya.

Temuan adanya dugaan kecurangan tersebut telah membuat proses pemilihan di TPS 41 itu akhirnya diulang. Pada hari pemilihan, Rabu, 9 Juli lalu, rekapitulasi di tempat itu menunjukkan hasil 391 suara untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berbanding 217 untuk Jokowi-JK.

Ketua KPPS TPS 41, Aidil Zaimi, membantah jika disebut telah melakukan kecurangan dengan merusak surat suara sebanyak 30 lemban’Menurut dia, tidak ada unsur kesengajaan yang menyebabkan kerusakan kertas suara yang sah. Ihwal lokasi di dalam rumah sebagai TPS, juga disebutkannya bukan pertama kali dilakukan. “Sudah 15 tahun dijadikan TPS. Tujuannya, agar (pemilih) tidak kepanasan,” kata Aidil.

Kasus TPS 41 merupakan satu-satunya yang diproses lebih lanjut secara hukum. Ada dua kasus lain yang dibahas forum Penegakan Hukum Terpadu Kota Bekasi, yakni tak diakomodasinya hak politik pasien di rumah sakit dan apartemen, serta dugaan kecurangan di TPS 86 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu.

Koran Tempo 25 Juli 2014 Page 2 oleh Adi Warsono

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s