Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Kompas » Salah Paham Soal Rekomendasi Bawaslu

Salah Paham Soal Rekomendasi Bawaslu

Begitu saksi Tim Prabowo-Hatta, Rambe Kamarulzaman, mernbacakan pernyataan calon presiden Prabowo yang menarik diri dari proses yang sedang berjalan, para pengunjung di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/7), menghela napas panjang. Tak menyangka, satu per satu saksi Prabowo-Hatta meninggalkan ruang sidang.

Di media sosial, sentimen negatif muncul dengan beberapa tagar yang menjadi topik lien dunia, seperti #PrabowoKokGitu dan #PresidenBaru. Lima hal yang dipersoalkan Prabowo sebenarnya terkait persoalan yang seharusnya sudah diselesaikan di tingkat bawah sesuai semangat sistem rekapitulasi beijanjang.

KPU dianggap tidak adil dan tidak terbuka. Salah satu penyebabnya adalah anggapan KPU DKI Jakarta tak menjalankan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta terkait pemungutan suara ulang di lebih dari 5.800 TPS. Tim Prabowo meyakini, sebanyak 5.800 lebih TPS itu harusnya diulang. Namun, hanya 13 TPS yang diulang. Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menegaskan, pihaknya sebenarnya talc pernah memberikan rekomendasi untuk pemilu ulang di 5.800 lebih TPS itu.

Rekomendasi yang diributkan itu tertuang dalam surat tertanggal 17 Juli 2014 bernomor 276/BawasluProv-DKIJakarta/VIII/2014. Total ada lima rekomendasi Bawaslu DKI ke KPU DKI yang dikeluarkan menjelang rekapitulasi tingkat provinsi DKI Jakarta. Diakui Mimah, rekomendasi dikeluarkan Bawaslu setelah menerima laporan Tim Prabowo-Hatta terhadap 5.841 TPS yang dipersoalkan. Data diberikan dalam bentuk cakram padat (CD) yang merinci ribuan TPS tersebut ditambah daftar pemilih terutama daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

Bawaslu DKI kemudian mengundang dan mengklarifikasi 75 ketua dan anggota KPPS. “Tanggal 12 Juli dapat laporan dari tim nomor 1. Kami panggil KPPS, yang hadir hanya 39, yang bisa direkomendasikan PSU hanya di 13 TPS,” kata Mimah.

Terhadap sisa 5.802 TPS, Bawaslu DKI hanya meminta KPU DKI melakukan cek silang dokumen di 5.802 TPS DKI. “Rekomendasinya itu cek silang dokumen jumlah pemilih DPKTb. Jika ditemukan pelanggaran, maka bare dilakukan PSU,” kata Mimah.

Tanga bukti otentik Ketua KPU Husni Kamil Manik sempat mengomentari penjelasan tersebut dengan mempertanyakan adakah bukti-bukti yang disertakan pelapor. “Ini, kan, bukan temuan Bawaslu, tapi laporan dari pihak lain. Seperti ketika orang menuduh maling, maka harus ada bukti itu,” kata Husni.

Ternyata, Bawaslu sendiri tak diberi bukti otentik untuk menyatakan ada pelanggaran di TPS-TPS tersebut. Bawaslu yang tak sempat memverifikasi semua kasus tersebut kemudian memberikan rekomendasi kepada KPU DKI Jakarta untuk mengecek sendiri dan memastikan apakah ada kejanggalan.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, rekomendasi PSU di 13 TPS sudah dilakukan walaupun rekomendasi keluar pada hari terakhir jelang tenggat pemilu ulang diperbolehkan menurut UU. Soal cek silang 5.800 lebih TPS, ada ikhtiar menindaklanjuti cek silang itu, tetapi belum semuanya. Hal itu terjadi karena rekomendasi mepet waktunya dengan rekapitulasi nasional. KPU sudah mengecek ratusan TPS, tetapi belum semua diselesaikan karena banyaknya jumlah TPS.

Saksi Tim Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto, mengatakan, “Ini tunggakan kasus. Kalau dikroscek saja, pasti kami terima hasilnya, tapi ini tak dilakukan KPU DKI Jakarta.”

Jauh-jauh hari, Husni Kamil Manik sudah menjawab tudingan pihaknya tidak transparan. Jika KPU berusaha tak adil dan menutup-nutupi proses, KPU tak akan mewajibkan jajarannya mengunggah formulir Cl, DA1, DB1, dan DC1 di laman KPU. Para pihak telah memanfaatkan data terbuka KPU untuk berbagai keperluan, terutama pengawalan suara.

Tuduhan Prabowo lainnya adalah kecurangan masif dan sistematis untuk memengaruhi hasil Pilpres 2014. Yanuar Arif Wibowo, saksi dari Prabowo-Hatta, mengatakan, pihaknya menemukan 52.000 formulir Cl yang invalid dengan potensi pemilih mencapai 25 juta.

“Kami menolak proses rekap yang ada di KPU ini dan akan terns mengawal mandat rakyat melalui jalur yang disediakan konstitusi kits,” kata Yanuar.

Husni mengatakan, “Jika terjadi di TPS, saksi pasangan talon diberi kebebasan secara proporsional. Bahkan, kami mengingatkan agar saksi yang dilcirim ke tempat pemungutan suara adalah saksi yang kredibel. Kami berharap saksi aktif untuk mengkritisi penyelenggaraan pemilu di TPS,” kata Husni.

Dengan sistem rekapitulasi berjenjang, diharapkan tak ada residu atas masalah-masalah di TPS. “Namun, kami sampaikan secara obyektif, masih ada masalah-masalah yang residunya hams didiskusikan secara nasional,” kata Husni.

KPU telah transparan soal hasil pemilu sejak di TPS. Form Cl jadi pembanding hasil rekapitulasi nasional. Hasilnya, data terbuka yang dipublikasikan KPU dimanfaatkan para pihak, seperti di http://www.kawalpemilu.org untuk pantuan Cl. Juga di http://rekapdal.herokuapp.com yang merekap dari data terbuka KPU yang berada di level kecamatan, kabupaten, dan provinsi, dengan hasil tingkat nasional yang sudah dipublikasikan pada 20 Juli. Hasilnya sama persis dengan hasil resmi KPU yang dipublikasikan pada 22 Juli.

Kompas 25 Juli 2014 Page 5 oleh Amir Sodikin

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s