TRIBUNNEWS.COM, – Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya gerah dengan politik menghalalkan segala cara termasuk rencana menghambat pelantikan Jokowi sebagai presiden RI terpilih.
“Berbagai pernyataan yang disampaikan para elit PKS seperti Gamari Sutrisno yang menyerukan ancaman boikot sidang umum MPR dan untuk membentuk pansus kecurangan pemilu di DPR lebih mencerminkan ambisi kekuasaan yang berlebihan,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (2/8/2014).
Kata Juru Bicara Jokowi-JK ini model kepungan kekuasaan tersebut sudah tidak relevan lagi dalam alam demokrasi sekarang ini.
“Saudara Gamari Sutrisno kami harapkan dapat membuka mata hati atas realitas suara rakyat yang telah memilih Jokowi,” kata Jokowi.
PDIP, kata Hasto, mengingatkan bahwa dalam berpolitik itu semua pihak harus menjunjung tinggi konstitusi.
“Konstitusi itu nyawanya demokrasi. Jadi kalau ada ancam mengancam hanya karena ambisi kekuasaan, selain mencederai suara rakyat, juga tidak elok dalam tradisi politik yg berkeadaban,” kata Hasto.
Hasto menegaskan politisi PKS itu diminta untuk membaca konstitusi dengan seksama. Pasal 9 Ayat 2 UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang (termasuk aksi boikot), maka Presiden dan wapres bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
“Amanat konstitusi tersebut menegaskan bahwa basis dukungan rakyat mrpkn legalitas terkuat bagi presiden dan wapres terpilih, yang tidak bisa dianulir oleh aksi partisan sebagaimana disuarakan saudara Gamari Sutrisno,” kata Hasto.
Bahkan, kata Hasto, sejarah mengajarkan, bagaimana Bung Karno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai pres dan wapres secara aklamasi dalam Sidang PPKI.
“Karena itulah semua pihak sebaiknya membaca konstitusi dan suasana kebatinan rakyat sebelum bersikap,” ujarnya.
Darwin Darkwin 