Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Koran Tempo » DPR Dituding Kejar Tayang

DPR Dituding Kejar Tayang

Lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil pilkada belum ditentukan.

JAKARTA — Rencana Dewan Perwakilan    Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada akhir September ini menuai kritik. Menurut Direktur Eksekutif Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, sejumlah pasal krusial dalam RUU tersebut-belum diselesaikan oleh DPR.”Mereka juga belum mengevaluasi penyelenggaraan pemilu yang barn saja clilaksanakan. Ini sama saja kejar tayang. Kami minta diundur pengesahannya,” kata Titi dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, kemarin.

Salah satu masalah krusial, menurut Titi, DPR sampai saat ini belum menetapkan lembaga yang akan mengadili sengketa hasil pilkada. Padahal, kata dia, penentuan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa hasil pilkada sangat berpengaruh terhadap sistem pemilu.”Aturan ini belum ada dalam draf,”ujarnya.

RUU Pilkada adalah usul pemerintah untuk menggantikan aturan lama dalam UU No. 32/2004 juncto UU No. 12/2008 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan lama mencantolkan pemilihan kepala daerah ke undang-undang tersebut. RUU ini sudah digodok di DPR sejak 2012. Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada di DPR, Abdul Hakam Naja, sebelumnya mengatakan DPR menargetkan pengesahan RUU ini pada akhir bulan ini atau bulan terakhir masa kerja anggOta parlemen periode 2009-2014. Anggota DPR yang bare akan dilantik pada 1 Oktober nanti.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutuskan perselisihan hasil pilkada. Tapi, pada Mei lalu, Mahkamah memutuskan lembaga ini menghapus kewenangannya menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Untuk sementara, Mahkamah akan tetap menyidangkan sengketa hasil pilkada sampai ada revisi UU Pemda yang menetapkan lembaga yang berwenang memutuskannya.

Titi menganggap rencana pemilihan wali kota atau bupati oleh DPRD yang diatur dalam RUU ini sebagai kemunduran demokrasi. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya menilai pemilihan bupati atau wali kota secara langsung sejak 2005 sebagai pemboros an dan menyebabkan konflik sosial. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyodorkan data sedikitnya 100 orang meninggal akibat pemilihan langsung dan 330 kepala daerah terlibat kasus korupsi karena biaya pilkada mahal.

Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada, Abdul Malik Haramain, membantah bahwa pengesahan RUU Pilkada ini kejar tayang. Sebab, kata dia, pembahasan tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Dia memastikan RUU tersebut akan disahkan pada akhir September ini.”Beberapa masalah tinggal diputuskan saja nanti,” kata dia kemarin.

Menteri Gamawan juga yakin RUU tersebut bisa diselesaikan sebelum anggota DPR berganti. “Kami dapat menyelesaikannya. (Masih) menyisakan halhal kecil yang hares clibahas karena masih ada beda pendapat,” kata dia, 20 Agustus lalu.

Titi memperkirakan, jika RUU ini disahkan, masyarakat yang tidak pugs akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. “Makanya kami desak DPR menunda pembahasannya dilakukan anggota parlemen periode berikutnya,” ujar dia. • ROBBY IRFANY I TIKA PRIMANDARI I REZA ADITYA

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s