Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Koran Tempo » Pembebasan Hartati Dinilai Cacat Hukum

Pembebasan Hartati Dinilai Cacat Hukum

JAKARTA — Lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch menilai pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya—terpidana kasus suap pembebasan lahan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah— cacat hukum. Pembebasan bekas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu dianggap melangkahi aturan soal syarat pembebasan.

“Kami minta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menarik pembebasan bersyarat Hartati,” kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, kemarin.

PengadilanTindak Pidana Korupsi,Februari tahunlalu, memvonis Hartati 2 tahun 8 bulan bui. Pengusaha Grup Berca itu dinyatakan terbukti menyuap Bupati Buol Amran Batalipu. Suap Rp 3 miliar itu diberikan agar Amran memberikan izin penambahan lahan kelapa sawit milik perusaha an Hartati.

Emerson menj elaskan, terdakwa kasus korupsi bisa mendapat pembebasan bersyarat jika menjadi justice collaborator atau sudah menjalani dua pertiga masa tahanan. Hartati, ujar dia, tidak memenuhi persyaratan sebagai justice collaborator karena tidak pernah memberikan fakta Baru dalam kasus suap lahan.

Komi si Pemberanta s an Korupsi, kata dia, juga tak pernah menyebut Hartarti sebagai justice collaborator.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ten-tang Hak Warga Binaan, pembebasan bersyarat diberikan kepada tahanan kasus korupsi yang telah menjalani dua pertiga masa hukuman. Pembebasan bersyarat berlaku untuk tahanan yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, yang harus dinyatakan secara tertulis.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum, Handoyo Sudrajat, membenarkan pembebasan Hartarti. Tapi dia lupa waktu pembebasan tersebut. Menurut Handoyo, Hartarti dibebaskan lantaran sudah memenuhi syarat administratif. “Sudah menjalani dua pertiga masa pidana.”

Handoyo mengakui Hartarti tidak pernah menjadi justice collaborator. Hanya, Kementerian Hukum sudah meminta konfirmasi KPK paling lambat 12 hari setelah surat rencana pembebasan bersyarat dilayangkan. KPK, ujarnya, tak pernah memberi jawaban.

Kuasa hukum Hartarti, Patra M. Zen, belum bisa dimintai keterangan. Pesan pendek dan panggilan telepon Tempo tak dibalas.

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s