Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Koran Tempo » Pemerintah Diminta Ajukan Tambahan Kuota BBM

Pemerintah Diminta Ajukan Tambahan Kuota BBM

“Tidak masalah dana cadangan dipakai.”

JAKARTA — Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Dolfie O.F. Palit, meminta pemerintah segera menanggulangi kekurangan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Jika hams menambah volume, sebaiknya pemerintah mengajukan amendemen Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 atau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”Untuk nambah kuota kan butuh 45 hari. Kalau semakin mepet, kian mahal biayanya,” kata dia kemarin.

Pengajuan ini, kata Dolfie, sebaiknya dilakukan sebelurn pergantian pemerintahan. Musababnya, jika barn diajukan setelah presiden terpilih Joko Widodo dilantik pada 20 Oktober mendatang, penambahan stok barn akan terlaksana pada pertengahan Desember 2014. “Ini sudah sangat terlambat.”

Dolfie berpendapat kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter akan mencukupi jika pengendaliannya benar. Namun is menganggap selama ini pemerintah kurang berkomitmen melakukan pengendalian.”Pemerintah tak konsisten menyalurkan BBM bersubsidi dengan tepat,” kata dia.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurahman, mengakui kantornya belum menyiapkan skema pengajuan anggaran untuk menambal kelebihan subsidi sebelum akhir tahun. Dalam hitungan Pertamina, konsumsi BBM akan jebol 1,35 juta kiloliter. “Wah, saya belum tahu, cuma dari mana uangnya untuk nutupi kalau di atas 46 juta kiloliter?” ujarnya, Sabtu lalu. “Mungkin masalah ini juga akan dicarikan solusinya andaikan memang over-kuota.”

Anggota Badan Anggaran DPR, Achsanul Qosasi, mengatakan penambahan anggaran untuk menutupi kekurangan kuota BBM bersubsidi bisa diambil dari dana cadangan risiko fiskal Rp 2,66 triliun, dana penghematan anggaran Rp 9 triliun, dan saldo anggaran lebih Rp 20 triliun. “Tidak ada masalah untuk dipakai oleh pemerintah,” ujarnya. Namun alokasi penggunaan dana talangan ini harus atas persetujuan DPR.

Ketua DPP PDIP, Arif Budimanta, mengatakan presiden terpilih Joko Widodo belum bisa memutuskan perlu-tidaknya menggunakan dana talangan sekitar Rp 32 triliun itu.

Dalam APBN-P 2014, ujar dia, ada dana cadangan risiko fiskal sekitar Rp 5 triliun yang bisa digunakan untuk menambal. Sedangkan terkait dengan penghematan, belum bisa diketahui sisa anggarannya karena tahun 2014 belum berakhir.

Ihwal kebutuhan amendemen APBN-P 2014 atau Perpu, Arif mengatakan belum memikirkan upaya tersebut. Alasannya, belum ada opsi yang dipilih ihwal kelangkaan BBM. Menurut dia, ada tiga opsi, yakni menambah penerimaan negara, relokasi atau penghematan anggaran, dan pengalihan subsidi. “Kami sedang membuat simulasinya. Simulasi juga terkait kapan solusi yang dipilih tepat digulirkan,” kata dia.

Menteri Keuangan, M Chatib Basri, mengatakan pemerintah sekarang tidak usah menaikkan harga BBM dulu. Pemerintahan barn pun bila hendak menaikkan harga juga hams bertahap. “Katakanlah Rp 1.000 per liter, misalnya,” kata dia pekan lalu. Ia mengaku sudah mengingatkan bahwa kuota subsidi BBM di APBN-P 2014 berisiko. “Saya sudah mengingatkan BBM bersubsidi jangan dikunci di 46 juta kiloliter. Kasihan nanti presiden barn,” kata dia.


TRI ARTINING PUTRI I JAYADI SUPRIADIN IQBAL MUHTAROM I LAZYRA AMADEA HIDAYAT I HERO TRIYONO I SUNDARI

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s