Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Koran Tempo » Koalisi Merah Putih Setuju Usul Pemerintah

Koalisi Merah Putih Setuju Usul Pemerintah

Mereka mendukung bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

JAKARTA — Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, berbalik arah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah yang akan diatur dalam Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah. Koalisi menginginkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Ini perkembangan terbarn,” kata anggota Panitia Kerja Rancangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Herman Kadir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Koalisi Merah Putih terdiri atas Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kea(lilan Sejahtera. Mereka menyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu.

Herman menyatakan hasil pemilihan legislatif dan presiden lalu menjadi pertimbangan untuk mengubah sikap. “Ada perbincangan di internal partai-partai Koalisi Merah Putih soal RUU ini,” ujarnya. Berkacá dari pemilu legislatif dan presiden, pemilihan langsung clinilai tak bersih dari politik uang. “Selain itu, kalau bupati dipilih oleh DPRD, bisa menghemat anggaran.”

Sikap ini bertolak belakang dengan sikap mereka sebelum pemilihan legislatif pada April lalu. Kala itu, hanya pemerintah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang mendorong pemilihan bupati dan wali kota dilakukan oleh DPRD.

Mulai kemarin sampai besok, Panitia Kerja Rancangan dan wakil pemerintah menggelar rapat konsinyering di Wisma Griya Sabha Kopo DPR di Puncak, Bogor. Dewan dan pemerintah mentargetkan draf yang sudah dibahas sejak crua tahun lalu itu disahkan sebelum anggota DPR berganti wajah. Anggota parlemen barn akan dilantik pada 1 Oktober.

Ketua Komisi Pemerintahan DPRAgun Gunanj ar mengatakan pemilihan bupati dan gubernur secara langsung lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. “Demokrasi langsung itu lebih pada demokrasi kuat-kuatan material (uang),” kata politikus Golkar itu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap, jika rancangan disahkan pada bulan ini, pelaksanaannya bisa dimulai pada tahun depan. “Mudah-mudahan pekan depan sudah disahkan,’ Data dia. Pemerintah tetap berupaya mengusulkan agar bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru Lebih banyak untuk kepentingan partai. “Bukan untuk aspirasi rakyat,” kata dia. [Ahmad Nurhasim]

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s