Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Koran Tempo » Suara Golkar Pecah Sikapi Pansus Pemilu

Suara Golkar Pecah Sikapi Pansus Pemilu

Komisi II DPR merekomendasikan pansus, tanpa disetujui PDI Perjuangan.

JAKARTA — Pembentukan panitia khusus pemilu oleh Komisi Bidang Politik di Dewan Perwakilan Rakyat membelah suara politikus Partai Golkar. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Azhar Romli, menganggap penyelesaian masalah pemilu, baik presiden maupun legislatif, tak cukup melalui rekomendasi Komisi Pemerintahan DPR.

“Kita punya kewajiban melakukan fungsi pengawasan. Bagaimana, apakah dalam bentuk pansus? Penyelidikan lewat pansus atau apa? Enggak bisa (hanya) pakai rekomendasi,” kata penggagas pansus dari Fraksi Golkar itu dalam rapat dengar pendapat DPR dan penyelenggara pemilu, kemarin, menyikapi temuan 700 dugaan pelanggaran.

Rapat dengar pendapat Komisi Pemerintahan DPR akhir bersepakat merekomendasikan pembentukan pansus pemilu. Rapat sebenarnya mengagendakan evaluasi pemilu presiden ataupun legislatif bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Dalam rekomendasinya, pansus bertugas menyelidiki daftar pemilih tetap, khusus, dan tambahan dalam rekapitulasi.

Dukungan atas pembentukan pansus pemilu ini muncul dari Jazuli Juwaini dari Fraksi Keadilan Sejahtera. Dia berdalih pada keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara an Pemilu yang mencopot sejumlah anggota KPU.”Karena kami ingin mendalami persoalanpersoalan ini. Kami enggak mau cacat yang terjadi,” kata Jazuli. Sikap ini pun mendapat dukungan dari Fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

Penolakan justru
datang dari dua politikus Golkar, Murad U. Nasir dan Taufik Hidayat, serta PDI Perjuangan. Taufik mengatakan kekurangan penyelenggaraan pemilu bukan pada pelanggaran dan penyelenggara, tapi pada aturan. “Ada kevakuman regulasi pemilu,” kata dia. Dia merujuk pada tiadanya aturan tegas mengenai pemilu satu putaran. Lubang aturan inilah yang menurut dia harus ditutup.

Wakil Ketua Komisi Arief Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan sempitnya waktu tak memungkinkan pansus bisa menyelesaikan tugasnya. Pansus harus bekerja hingga masa jabatan DPR berakhir.”Ini akan menjadi isu yang digoreng sanasini,” kata dia.

Arief mengusulkan
perbaikan paket undangundang politik dan peradilan khusus pemilu. Paket perbaikan undang-undang politik antara lain UndangUndang Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan MD3 (DPR, DPD, DPRD). “Kami ingin RUU Pilkada, RUU Pemda, dan Undang-Undang Pertanahan yang kita garap sejak lama. Kalau mau memaksakan kembali ke pansus, apakah ada kecukupan waktu, tenaga, pikiran untuk menjalankan pansus tersebut?”

Ketua Komisi II, Agun Gunanjar, di ujung rapat menyanggah. Politikus Partai Golkar itu menganggap Komisi Pemerintahan tak akan mendiamkan 62 juta suara yang diduga tak jelas dalam pemilu presiden. “Itu persoalan yang harus clear di ruangan ini,” kata dia. “Secara administratif pemilu selesai. Tapi secara politik belum selesai. Pansus menjadi tetap terbuka.”

[Febriana Firdaus]

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s