Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Politik dan Pilpres 2014 » Evaluasi Total, Bukan Politik

Evaluasi Total, Bukan Politik

Pansus Tak Dapat Batalkan Hasil Pilpres

JAKARTA, KOMPAS — Rekomendasi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Panitia Khusus Pemilu 2014 diharapkan tidak digunakan untuk tujuan politis. Namun, hal itu untuk kepentingan jangka panjang, terutama mengevaluasi pemilu secara menyeluruh.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, di Jakarta, Selasa (2/9), mengatakan, evaluasi menyelunth berarti mulai dari sistem, aturan perundang-undangan, hingga tata laku para pemangku kepentingan. “Pemangku kepentingan ini adalah penyelenggara dan peserta pemilu, ada pemerintah, masyarakat, swasta. Semua hams dievaluasi,” katanya.

Evaluasi menyeluruh dibutuhkan, lanjut Husni, karena sebuah kesalahan tidak bisa hanya disebabkan oleh satu pihak, tetapi pasti saling berkaitan.

Rekomendasi pembentukan Pansus Pemilu ini dikeluarkan Komisi II DPR pada Senin lalu. Pansus dibentuk untuk melakukan penyelidikan terkait data pemilih, proses penghitungan dan pergerakan suara dari tempat pemungutan suara ke KPU, penggunaan anggaran, hingga penggunaan sistem teknologi dan informasi (Kompas, 2/9).

Sesuai namanya, yaitu Pansus Pemilu, Husni berharap, jika kelak dibentuk, pansus itu tidak hanya mengevaluasi pemilu presiden (pilpres), tetapi juga pemilu legislatif (pileg).

“Pansus Pemilu diharapkan bisa melihat beban kerja penyelenggara yang berat,” kata Husni. Ia mencontohkan, salah satu pekerjaan terberat penyelenggara di tingkat bawah saat pileg adalah pengisian banyak formulir. Akibatnya, pengaturan bahwa pengisian formulir hams selesai satu hari menjadi berat, terutama di daerah yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. Bahkan, pada pileg lalu, ada petugas yang sampai meninggal dunia karena kelelahan.

“Secara nasional, ada belasan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Selain itu, ada satu orang anggota KPU di daerah yang meninggal karena kelelahan,” kata Husni.

Melihat kondisi ini; KPU berharap kelak Pansus Pemilu menggelar evaluasi secara menyeluruh. “Kemudian menemukan masalah esensial yang nantinya dimasukkan dalam evaluasi dan dalam revisi undang-undang ke depan,” katanya.

Komisioner KPU, Arief Budiman, menambahkan, sejumlah parameter menunjukkan, Pemilu 2014 lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. “Ini, misalnya, terkait pemutakhiran data pemilih. Semua bisa melihat kualitas data pemilih kita dibandingkan pemilu sebelumnya,” lanjutnya.

Tidak hanya KPU
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan sepakat dengan pembentukan Pansus Pemilu dengan catatan digunakan untuk mengevaluasi pemilu secara menyeluruh, bukan untuk kepentingan politik. “Di luar tujuan evaluasi, pansus talc punya kewenangan, misalnya menghendaki penundaan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih atau menyatakan hasil pilpres tidak sah,” ujarnya.

Ray juga menegaskan, persoalan pemilu tidak hanya ada di KPU, tetapi juga terkait dengan lembaga lain. Hal ini, misalnya, terkait daftar pemilih tetap (DPT). Maka, sebaiknya Pansus Pemilu juga mengaitkan dengan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mempersiapkan data mentah DPT. Bawaslu sebagai pengawas dan Komisi II DPR sebagai mitra dialog KPU juga perlu disinggung.

Oleh karena itu, Ray menyambut balk Pansus Pemilu jika dimaksudkan untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa datang. “Tetapi, jika pansus untuk tujuan politik jangka pen-, dek, apalagi untuk membatallcan hasil pilpres, kami menolaknya,” ungkapnya.

Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan berharap hasil dari pansus itu dapat digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan Pilpres 2019.

“Secara implisit, kita menyadari, pelaksanaan pilpres ini sudah sukses, tetapi ada juga kelemahannya. Inilah yang mungkin dideteksi DPR Intinya bagaimana ke depan untuk penyempurnaan Pilpres 2019,” kata Sjarifuddin.

Meskipun masa jabatan DPR periode 2009-2014 kurang dari sebulan, menurut dia, pansus bisa tetap dibentuk. Dia menambahkan, pansus ini bagian dari pengawasan DPR terhadap program pemerintah atau badan independen. (AMR/WHY)

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s