Home » PAGE 5.3 - Tokoh Indonesia » Jokowi-Kalla » Jumlah Menteri Tetap 34 Kursi

Jumlah Menteri Tetap 34 Kursi

Dengan jumlah kementerian yang tetap, pemerintahan Jokowi dan JK tidak akan dibebani masalah-masalah yang muncul, seperti mutasi pegawai besar-besaran.

DENGAN alasan segera tancap gas menjalankan program kerja, pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan mengurangi jumlah kementerian. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menegaskan pemerintahannya tetap mempertahankan 34 kementerian yang ada saat ini.

“Sudah berkali-kali saya katakan tidak perlu dikurangi. Jumlahnya tetap 34,” tandas Kalla seusai silaturahim dengan pengurus Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta Se-Indonesia (BKS PTIS) di Jakarta, kemarin.

Ia mengingatkan publik tidak terjebak oleh ide perampingan kabinet untuk membuat efisiensi. “Ini negeri besar. Jadi, bukan jumlah kementeriannya, melainkan kebutuhannya.”

Sebelumnya Kalla meminta tidak ada yang membandingkan Indonesia dengan Malaysia dalam coal jumlah menteri. Pasalnya, Malaysia hanya memiliki penduduk 24 juta jiwa, sedangkan Indonesia sekitar 250 juta. “Kalau Malaysia menterinya itu 24, bukan befärti 34 di kita gemuk.”

Kendati jumlah menteri tetap, akan ada perubahan struktur kementerian. Salah satunya rencana memecah Kemehterian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua, yaitu kementerian pendidikan dasar dan menengah serta kementerian pendidikan tinggi dan riset.

“Langkah ini untuk mengoptimalkan hasil riset perguruan tinggi, yang nyaris tak terasa manfaatnya. Jadi, lebih baik dipecah agar bisa segera memberi sumbangsih nyata bagi pembangunan. Kementerian pendidikan tinggi dan riset merupakan basil peleburan dengan Kementerian Riset dan Teknologi,” papar dia.

Kementerian baru
Pernyataan Kalla selaras dengan usulan Tim Transisi bentuk-an Jokowi-JK. Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua opsi kementerian dengan jumlah kementerian tetap 34.

Opsi pertama berupa status quo, yakni struktur dan nama sama persis dengan yang ada saat ini. Di opsi kedua, ada sejumlah kementerian dari total 34 kementerian yang berubah.

“Menurut undang-undang ada enam kementerian yang tetap, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan kementerian hukum,” kata Andi seusai bedah buku Daoed Joesof, di CSIS, Jakarta, kemarin.

Opsi 34 kementerian dibuat untuk menghindari kesulitan restrukturisasi kelembagaan di awal pemerintahan. Melalui opsi tersebut, lanjut Andi, pemerintahan Jokowi dan JK tidak akan dibebani masalah-masalah yang muncul, seperti mutasi pegawai besar-besaran.

Ia memaparkan ada tiga kementerian baru yang diusulkan Tim Transisi, antara lain kementerian agraria, kementerian kependudukan, dan kementerian ekonomi kreatif. Perubahan lainnya berupa penggabungan atau pemisahan dari kementerian lain atau perubahan nomenklatur.

“Misalnya kementerian kedaulatan pangan yang merupakan gabungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian. Kemudian kami menciptakan nomenklatur barn, dari kelautan menjadi maritim. Juga ada kementerian transportasi, kementerian permukiman, serta kementerian sarana dan prasarana.” (Yah/X-2)
——————————————————————

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s