Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Politik dan Pilpres 2014 » Kado Memalukan di Ujung Pemerintahan

Kado Memalukan di Ujung Pemerintahan

KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka, kemarin. Meskipun spekulasi mengenai hal itu telah beredar bebeberapa pekan sebelumnya, penetapan status Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Bersatu II itu tetap mengejutkan.

Mengejutkan karena Jero ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan yang jarang menimpa pejabat negara selevel menteri. Yang lazim terjadi ialah pejabat negara menjadi tersangka karena gratifikasi atau menerima suap.

Selain kasus pemerasan, Jero dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang. Jumlah uang yang masuk ke kantong politikus Demokrat itu dilaporkan mencapai Rp9,9 miliar.

Yang lebih mencengangkan, seperti dijelaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jero memeras untuk menambah pundi anggaran kementeriannya. Jika itu befiar, berarti ada persoalan dalam penyusunan anggaran di pemerintahan. Pertanyaannya, mengapa harus memeras untuk menambah anggaran? Apakah tidak ada mekanisme lain?

KPK tentu saja masih menyidik motif sesungguhnya pemerasan itu. Bisa saja, seperti pernah dikatakan Ketua KPK Abraham Samad, motifnya keserakahan, hendak memperkaya diri. Bagaimanapun, kita mengapresiasi KPK yang tidak pandang bulu dalam menetapkan tersangka.

Jero ialah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, sebuah jabatan strategic di partai berkuasa.

Di sisi lain, status baru Jero itu membuat kita prihatin karena sekali lagi seorang menteri yang notabene pembantu presiden terjerat kasus korupsi. Jero menjadi menteri ketiga dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terjerat perkara korupsi. Sebelum Jero, Andi Mallarangeng dan Suryadharma All tersangkut perkara serupa. Andy Mallarangeng ialah bekas menteri pemuda dan olahraga, sedangkan Suryadharma bekas menteri agama.

Status Jero itu jelas menjadi kado memalukan di ujung pemerintahan SBY. Kasus tersebut hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan selanjutnya.

Jokowi-JK harus bisa memastikan bahwa kasus-kasus korupsi yang melanda para menteri di masa pemerintahan SBY-Boediono tidak akan pernah terjadi di masa pemerintahan mereka kelak. Apalagi, dalam masa kampanye mereka sudah berjanji untuk mengadakan perang terhadap korupsi, termasuk terhadap mafia minyak dan gas serta mafia di,sektor lain.

Karena itu, Jokowi-JK harus memastikan bahwa dalam proses rekrutmen menteri, integritas rekam jejak kandidat harus dapat dikonfirmasikan. Selain menetapkan kriteria para calon menteri yang cakap, pintar, dan profesional, Jokowi harus dapat memastikan bahwa mereka merupakan figur-figur yang berintegritas.

Jokowi dan JK dapat mengecek rekam jejak calon-calon menteri dengan meminta bantuan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Melalui kedua lembaga tersebut, Jokowi-JK dapat menelusuri rekam jejak para calon menteri.

Jika ditemukan sepercik saja dugaan para calon itu pernah bersentuhan dengan kasus korupsi, Jokowi-JK tidak perlu ragu-ragu mencoret nama yang bersangkutan. Setelah kabinet terbentuk pun, Jokowi-JK harus melakukan pengawasan tanpa henti. Kasus Jero menjadi pelajaran bahwa pengawasan di level tertinggi pun harus tetap dilakukan.

Siapa pun bisa berbuat korup, di mana saja dan kapan saja. Korupsi bakal terjadi jika peluangnya Nadir, sedangkan pengawasan absen.

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s