Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Politik dan Pilpres 2014 » Oposisi di Dewan Belum Konstruktif

Oposisi di Dewan Belum Konstruktif

MEDIA INDONESIA – Sikap oposisi yang terlihat di lembaga legislatif mestinya bisa mendorong pembangunan bangsa melalui sikap kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Namun, hal tersebut tidak terlihat pada perpolitikan di DPR hingga sekarang.

Langkah politik yang diambil oposisi lebih berdasarkan pada kepentingan elite semata. Hal itu tampak pada kebijakan yang sulit terealisasi dan. Akhirnya, pemerintahan baru berkutat membangun kembali fondasi awal.

Masih rendahnya pemahaman elite politik terhadap makna kritis dari oposisi tersebut dipaparkan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat. Bahkan, dia menilai, upaya sebagian partai politik mengambil posisi sebagai oposisi kuranglah tepat.

“Karena pada dasarnya dalam perpolitikan bangsa ini belum ada posisi politik oposisi. Kenapa? Oposisi tidak pernah menjadi penyeimbang ataupun pengawasan yang seharusnya. Hanya ada oposisi yang selalu meminta jatah politik atau penjegal kebijakan pemerintahan,” paparnya, kemarin.

Sikap oposisi dalam perjalanan bangsa ini, sambungnya, mendasarkan sikap dan keputusan politik atas kepentingan elite. Maka, setiap sikap oposisi tidak menambah daya gedor pembangunan, dan malah membuat stagnan program dan perencanaan pemerintahan dari masa ke masa.

Akibat lain, pemerintah barn akan membangun fondasi kebijakan dan perencanaan pembangunan lagi. “Seharusnya, pemerintahan baru melanjutkan pembangunan sebelumnya. Jika dianalogikan, seperti seekor hamster yang berlari di dalam lingkaran, is tidak pernah bergerak ke depan sedikitpun,” ujarnya.

Ia mengharapkan sikap oposisi ke depan mendasarkan semua langkah politik atas rakyat. “Kebijakan pemerintah yang dinilai tepat dan mampu menyejahterakan rakyat harus didukung. Mengkritisi dalam arti tidak menjegal, tetapi mengevaluasi dan membenahi untuk lahirnya kebijakan yang lebih baik,” pungkasnya.

Urus rakyat
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menj elaskan sampai kapan pun DPR tetap berstatus sebagai lembaga yang mengejawantahkan cabang kekuasaan legislatif. “Maka semestinya sebagai lembaga yang mengejawantahkan kekuasaan legislatif, DPR hanya bisa membuat UU, mengesahkan budgeting dan melakukan pengawasan,” tegasnya.

Dalam konteks tugas dan kewenangan, DPR baik sebagai oposisi maupun pengusung pemerintah harus mengenali, merasakan, dan mengaktualkan kehendak rakyat. “Hal itu absolut agar mereka dapat mengaktualkan kehendak nyata rakyat yang mengirimkan mereka ke Senayan.”

Maka, tambah dia, idealnya mereka memastikan kerja DPR sungguh selaras dengan yang dikehendaki rakyat. Bila wakil rakyat di parlemen Tnerumuskan sendiri hal yang hendak dikerjakan berdasarkan agenda tersembunyi yang disodorkan elite, mereka berarti mengkhianati rakyat.

Hal sama diungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Menurutnya, sikap opisisi yang terbangun hingga sekarang hanya bertolak pada jual-beli dan mementingkan kepentingan partai semata. “Oposisi hanya kelompok yang tidak memiliki kuasa di eksekutif. Maka, sikap iri muncul akibat hal tersebut dan menimbulkan sikap yang hanya melakukan penjegalan kebijakan eksekutif,” ungkapnya. (P-2)

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s