Pejabat Minta Mundur

Sebagian Pejabat Tidak Siap Hadapi Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Sejalan dengan maraknya kasus korupsi yang diusut penegak hukum, sebagian pejabat Pemerintah Provinsi DKI mengajukan pengunduran difi. Mereka memilih meletakkan jabatan daripada terjerat masalah hukum sehingga berimplikasi pada serapan anggaran yang rendah.

Kamis (4/9) kemarin, pejabat eselon III yang kini duduk sebagai Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Selatan Meti Ambarwati meminta mundur dari jabatannya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Made Karmayoga menerima pengajuan itu langsung di ruang kerjanya. “Dia mengaku mengetahui banyak hal yang tidak sesuai dengan disiplin ke – ilmuannya. Setelah itu dipindah ke tempat baru tanpa alasaii dari pimpinannya. Kepada kami, dia mengajukan mundur dari jabatannya,” kata Made, di Jakarta.

Namun, Made belum dapat bersikap. Hal itu akan dibicarakan di tingkat Badan Pertimbangan Jabatan yang dipimpin Sekretaris Daerah DKI.

Peristiwa ini terjadi di tengah penataan birokrasi di Ibu Kota yang sedang berjalan. Pada saat yang sama, beberapa kasus korupsi sedang diusut penegak hukum. Kenyataan ini membuat sebagian pejabat tidak tenang dan memilih jalan “aman”.

Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta Irwandi mengatakan, ada perubahan pola kerja di birokrasi.

“Ketika banyak kasus korupsi melibatkan pejabat dan mantan pejabat, mereka enggan mengajukan program yang macam-macam. Mereka cenderung apa adanya. Sementara masyarakat membutuhkan kreativitas program,” kata Irwandi, yang juga kuasa pengguna anggaran.

Beberapa kali saat meminta usulan program dari suku dinar tidak ada hal yang baru. Padahal, dia mendorong adanya kreativitas dari aparat untuk menyusun program kegiatan.

Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta I Dewa Gede Sony mengatakan, pejabat cenderung berhati-hati membuat perencanaan program, terutama dalam pengadaan. “Mereka seperti takut-takut di awal, menunggu dan melihat, sehingga terlihat lambat dalam menyelesaikan dokumen le – lang,” katanya.

Misalnya, perencanaan di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah lambat karena hams menunggu penyesuaian desain, jangka waktu penyelesaian, dan gagal lelang karena peserta tidak memenuhi syarat Di Dinas Pendidikan juga terjadi revisi karena ditemukan pengadaan ganda atau tumpang tindih.

Berdasarkan data ULP, sudah 2.500 paket lelang yang tayang di Lembaga Pengadaan secara Elektronik DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sekitar 1.850 paket sudah masuk proses kontrak.

Dianggap sama
Kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat DKI ditangani Kejaksaan Agung, seperti halnya kasus korupsi lain. Kejaksaan Agung mengendus kasus dengan beragam cara, salah satunya jika ada laporan dari masyarakat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Jaksa Utama Pratama Tony Spontana mengatakan, pihaknya akan terns mengusut tuntas kasus korupsi di DKI. Hal ini adalah bentuk pertanggungjawaban institusi peradilan hukum ini kepada masyarakat.

Sementara itu, di tengah penyidikan aparat, pengawasan penggunaan keuangan dilakukan secara terbuka. Forum Rukun Warga (RW) Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, mengadukan Lurah Mulyadi karena dugaan penyelewengan keuangan.

Ketua RW 019 Tugu Utara Ricardo Hutahaean-mengatakan, forum meminta sejumlah lembaga tersebut meneliti dan memeriksa alokasi anggaran Rp 7,9 miliar untuk Kelurahan Tugu Utara. Pemakaian dana itu dinilai tidak sesuai dengan target dan diduga menimbulkan kerugiah negara. Dalam suratnya, Forum RW melaporkan program yang digelar tanpa sosialisasi, soal anggaran dan teknisnya.

Mereka juga melaporkan sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD DKI, tetapi tidak berjalan maksimal karena anggaran tidak cair, seperti posyandu, pemantauan jentik nyamuk, dan pendistribusian beras untuk keluarga miskin.

Lurah Tugu Utara Mulyadi mempersilakan forum atau siapa saja melaporkan pemakaian anggaran di kelurahannya. “Saya merasa tidak melanggar apa pun. Anggaran kami pakai sesuai program yang telah direncanakan dan semua pengeluaran dicatat dengan baik. Saya siap diperiksa,” ujarnya

Pihaknya berinisiatif melaksanakan program lebih cepat agar anggaran terserap optimal. Dia mengaku telah melibatkan tokoh masyarakat, termasuk pengurus RT atau RW, tetapi tidak semua pengurus mau terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan. (FRO/MKN/NEL/NDY)

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s