Revisi Tatib DPR Diusulkan Ditunda

MEDIA INDONESIA – Dampak politik lanjutan dari pertarungan Pilpres 2014 dikhawatirkan akan memengaruhi substansi penyusunan dan pengesahan perubahan Tata Tertib DPR, yang sedang dibahas oleh anggota DPR.

Dari alasan tersebut, Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri mengimbau DPR RI periade 2009-2014 tidak memaksakan diri untuk menyusun Tata Tertib DPR yang baru.

“Kami mendesak agar anggota DPR periode 2009-2014 tidak menargetkan penyusunan dan pengesahan perubahan tatib. Selain ketidakcukupan waktu karena hanya tersisa satu masa sidang lagi sampai 30 September 2014, UU 17/2014 sebagai acuan penyusunan Tatib DPR telah tersandera oleh kepentingan politik. LL’ Tata tertib seharusnya bisa mendongkrak reformasi parlemen secara signifikan,” ujar Ronald.

Hal lain yang memungkinkan pengesahan perubahan Tatib DPR bisa diabaikan, yaitu materi UU yang lama sudah bisa memandu kerja anggota DPR setelah dilantik. Maka akan lebih tepat dan relevan jika pihak menyusun dan mengesahkan tatib ialah anggota DPR periode 20142019 mendatang.

Dijelaskan Ronald, memaksakan diri untuk menyusun dan mengesahkan perubahan tatib pada masa sidang sekarang sama artinya dengan melanggengkan persoalan yang sudah muncul sejak penyusunan dan pemberlakuan UU 17/2014.

Ronald mempertanyakan sikap ngotot DPR saat ini untuk tetap menyusun tatib yang baru, terutama pada saat banyak pihak yang mengajukan judicial review UU 17/2014 (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi. “Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa anggota DPR (2014-2019) mengusulkan revisi UU 17/2014 sehingga tatib yang dibuat oleh anggota DPR (2009-2014) tidak lagi menjadi acuan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Pansus Tata Tertib DPR Benny K Harman mengatakan akan tetap menuntaskan Tatib DPR di akhir masa jabatan DPR periode sekarang. Dari segi waktu, kata dia, memungkinkan untuk mengesahkan tatib yang baru.

Benny menambahkan, perubahan tatib saat ini juga mengikuti kebiasaan DPR sebelumnya yang diatur dalam Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2009 dan dilakukan setelah UU No 27 Tahun 2009 berlaku efektif.

Benny juga tidak menampik ada kepentingan politik yang menyertai perubahan tatib yang baru dengan alasan untuk membangun parlemen lebih balk. (Nov/P-2)

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s