Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Politik dan Pilpres 2014 » Stop Pembahasan Tata Tertib DPR

Stop Pembahasan Tata Tertib DPR

Keputusan Mahkamah Konstitusi Ditunggu

KOMPAS — Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR periode 2009-2014 yang masa jabatannya akan segera berakhir, kurang dari satu bulan lagi, menunda pembahasan tata tertib DPR periode 2014-2019. Selain perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, hal ini merupakan perwujudan sikap menjunjung etika politik.

Seperti diketahui, saat ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menjadi acuan penyusunan tata tertib (tatib) DPR tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK): Uji materi diajukan oleh DPD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sejarawan JJ Rizal (yang didampingi LBH Jakarta), dan Institute for Criminal Justice Reform.

Dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 28, misalnya, disebutkan, pimpinan DPR yang terdiri dari satu calon ketua dan empat calon wakil ketua diajukan fraksi dalam bentuk paket dan tidak boleh berasal dari fraksi yang sama. Ketentuan itu mengakibatkan empat parpol koalisi pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak dapat mengajukan paket calon pimpinan DPR. Hal itu terutama terjadi apabila konstelasi politik tidak berubah atau tidak ada tambahan partai pendukung.

Pimpinan DPR juga harus dipilih, bukan ditentukan berdasarkan urutan jumlah perolehan suara. Dengan demikian, PDI-P yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu legislatif belum tentu dapat memimpin DPR, bahkan bisa jadi tidak bisa duduk di kursi pimpinan DPR Ronald Rofiandri, Direktur Advokasi dan Kebijakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, menilai, DPR 2009-2014 tidak memiliki keinginan untuk membuat DPR periode mendatang lebih baik Hal itu tampak dari UU MD3 yang baru. DPR malah menambah kewenangannya, tetapi tidak menyediakan ruang pengawasan yang memadai. “Tidak terlihat pula kesungguhan DPR bersikap transparan dan akuntabel,” kata Ronald, Kamis (4/9), di Jakarta.

DPR bahkan menghilangkan kewajiban pelaporan pengelolaan anggaran kepada publik dalam laporan kinerja tahunan [sebagaimana diatur dalam UU No 27/2009 Pasal 73 Ayat (5)]. DPR juga mempertahankan berlangsungnya rapat-rapat tertutup.

Alasan bahwa pembahasan tata tertib DPR dilakukan untuk keberlanjutan kerja DPR dan menghindari potensi stagnasi pada periode awal keanggotaan DPR yang baru, menurut Ronald, tidak kuat.

“Jika berdalih demi menghindari stagnasi, lebih fair jika mereka menyusun rancangan tata tertib saja tanpa harus diikuti dengan tahap pengesahan,” ujar Ronald.

Dengan demikian, semua fraksi di DPR baru nanti juga berkesempatan untuk menentukan aturan main bagi keberlangsungan kerja selama satu periode keanggotaan DPR Anggota DPR dari Partai Nasdem sebagai fraksi baru pun dapat ikut menyusun tata tertib.

Koalisi juga meminta adanya pelibatan para peneliti dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) sebagai salah satu unit pendukung kerja DPR Keterlibatan para peneliti P3DI dalam menyusun tata tertib bisa menghadirkan profesionalitas yang lebih besar.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Panitia Khusus Tata Tertib DPR Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan, tata tertib baru DPR justru bisa membangun parlemen yang lebih kuat. Salah satu contohnya, rekomendasi rapat-rapat DPR yang selarua ini tidak banyak dijalankan akan diatur lebih baik dalam tata tertib periode mendatang.

Menurut Benny, sejauh ini koalisi partai-partai yang dipimpin PDI-P pun terlihat tenang-tenang saja dalam membahas tata tertib sehingga dia merasa tidak ada masalah.

Di sisi lain, Benny mengingatkan adanya soliditas Koalisi Me-rah Putih dalam membahas berbagai pasal tata tertib DPR.

Berharap putusan MK
Sementara itu, parpol di parlemen yang mengusung presiden-wakil presiden terpilih Jokowi-JK berharap MK mengabulkan uji materi UU No 17/2014. Dengan begitu, tata cara penetapan pimpinan DPR kembali ke mekanisme lama.

“Tunggu (putusan) MK saja,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Tjahjo juga mengingatkan semua pihak agar menjunjung etika dalam berpolitik bahwa setiap parpol pemenang pemilu berhak menduduki jabatan ketua DPR karena merepresentasikan dukungan rakyat.

“(Pihak) yang menentukan itu bukan partai, melainkan rakyat yang telah memberikan mandat,” ucapnya. Selama ini, PDI-P juga selalu mendukung parpol pemenang pemilu menduduki jabatan ketua DPR Wakil Sekretaris Jenderal Par-tai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Malik Haramain juga berharap MK mengeluarkan putusan sebelum pelantikan dan pemilihan pimpinan DPR tanggal 1 Oktober. PKB optimistic sejumlah parpol Koalisi Merah Putih juga akan bergabung mendukung koalisi Jokowi-JK. (RYO/NTA)

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s