Home » PAGE 5.5 - Terorisme dan Radikalisme » [+ENG] Selisih SBY dan Ansyaad Soal Teroris

[+ENG] Selisih SBY dan Ansyaad Soal Teroris

REPUBLIKA – Di antara sesama pejabat negara, beda pendapat bukan barang langka. Kendati demikian, selisih paham biasanya selesai di ruang tertutup. Berbeda dengan yang terjadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai di salah satu gedung yang berada di kawasan Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan Deradikalisasi (PPPTD), Bogor, Jawa Barat, Senin (8/9).

Presiden beserta rombongan mengunjungi PPPTD dalam rangkaian kunjungan kerja pada hari itu. Peristiwa dimulai dengan uraian Ansyaad tentang fungsi PPPTD.

Mengawali uraiannya, Ansyaad menjelaskan, PPPTD memiliki sejumlah fasilitas untuk penanggulangan terorisme dan radikalisasi. Salah satu fasilitasnya adatah 48 kamar narapidana terorisme. Setiap kamar berisi tiga orang sehingga secara kumulatif jumlah penghuninya mencapai 144 orang.

“Kita pilih yang hardcore dan militan,” ujar Ansyaad menggambarkan klasifikasi teroris calon penghuni kamar tersebut. Sejurus kemudian, SBY bertanya, “Ini sudah terisi?” tanya Presiden. Ansyaad talu menjawab, “Belum. Tetapi, MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM sudah, tinggal juknis (petunjuk teknis),” kata Ansyaad.

Selain itu, di kawasan ini juga terdapat Gedung Deradikalisasi. Di dalamnya akan diselenggarakan dialog antara para narapidana teroris dan utama, psikolog, hingga mantan teroris. “Mantan itu lebih efektif,” ujar Asyaad mencoba meyakinkan Presiden perihal deradikalisasi.

Sebelum Ansyaad melanjutkan pemaparannya, SBY mengutarakan pendapat. Menurut Presiden, pembangunan PPPTD bertujuan untuk menanggulangi terorisme dan deradikalisasi.

Namun, untuk penghuni, khususnya para narapidana terorisme, SBY meminta agar aspek kehati-hatian harus dikedepankan. Terlebih, kawasan IPSO Sentul berdekatan dengan kawasan permukiman masyarakat. “Kalau ada yang tepas (narapidana teroris), berbahaya. MoU itu harus jelas betul,” pesan Presiden kepada Ansyaad.

Menurut Presiden, apabila interaksi dengan narapidana teroris dilakukan sesekali, apalagi untuk deradikalisasi, bukantah masalah. “Cuma concern saya, kalau ditempatkan di sini. Jika ada yang tepas, menyelinap, tentu berbahaya,” kata SBY.

Ansyaad kembali melanjutkan penjelasannya soal tiga alasan utama yang membuat para narapidana terorisme kelas berat diberi pelatihan deradikalisasi di PPPTD. Pertama, adanya ketidaksanggupan dari, 28 lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk menangani narapidana terorisme dengan klasifikasi tersebut.

Ketika Ansyaad hendak melanjutkan ke poin kedua, SBY kembali memotong penjelasan Ansyaad. “Betul. Tapi, tidak mesti di sini (penempatan narapidana terorisme). Nanti kita bicarakan pilihan yang paling logis. Dalam rapat terbatas, Bapak juga diundang,” kata SBY. [Muhammad Iqbal]

——————–

ENGLISH VERSION :

SBY, Mbai Disagree In Terrorism Issue

REPUBLIKA – Dissenting opinions among the state officials are normal. Nevertheless, the disagreement is usually done behind closed doors. In contrast to what happened between President Susilo Bambang Yudhoyono and Ansyaad Mbai, the chief of the National Counterterrorism Agency (BNPT), when they met each other at the Training and Prevention of Terrorism and De-radicalization Center (PPPTD), Bogor, West Java, Monday (8/9).

President and his entourage conducted working visit to PPPTD. It began with Mbai’s explanation regarding the functions of PPPTD.

Mbai said, PPPTD had several facilities to be used for the prevention of terrorism and radicalization. One of them was 48 prison cells for terrorist prisoners. Each cell could be occupied by three prisoners so the total would be 144.

“We choose the hardcore and militant ones [terrorist prisoners], “said Mbai. SBY then asked him, “Have the cells been occupied?”. Mbai answered, “Not yet. But the MoU with the Justice and Human Rights Ministry has come up with an agreement, we just wait for the technical guidelines.”

PPPTD also has the De-radicalization Building to be used to hold dialogue between terrorist prisoners, psychologists and former terrorists. “Dialogue involving former terrorist is more effective, “said Mbai trying to convince SBY.

Before Mbai continued, SBY expressed his opinion. SBY said PPPTD did have the purpose to tackle terrorism and to perform de-radicalization.

However, SBY said that prudential aspects should be prioritized in dealing with the occupants, especially the terrorist prisoners. Moreover, the location of the IPSC in Sentul was close the residential areas. “If one [terrorist] prisoner managed to escape, it would be very dangerous. The MoU should really cover everything, “said SBY to Mbai.  

According to the President, it would not be a problem if the terrorist prisoners only interacted [with the local community] once. “My concern is, if they [terrorist prisoners] were placed here and one of them escaped, snuck out, that would be dangerous; for sure, “said SBY.

Mbai resumed his explanation about three main reasons why the PPPD provided de-radicalization trainings to the hardcore terrorist prisoners. First, the inability of 20 correctional institutions in dealing with the kind of prisoners.

When Mbai was about to continue with the second reason, SBY again interrupted. “True. But it shouldn’t be built here. We’ll talk about the most logical place later. We will invite you in our limited meeting, “said SBY. [Muhammad Iqbal]

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s