Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Parlemen Indonesia » Partai Demokrat Jadi Penentu RUU Pemilihan Kepala Daerah

Partai Demokrat Jadi Penentu RUU Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan oleh DPRD dianggap memangkas hak rakyat.

JAKARTA — Partai Demokrat menjadi penentu mengenai tata cara pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebab, partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memiliki suara terbanyak di DPR periode 2009-2014. Dengan suara sebanyak 150 kursi, Demokrat sangat menentukan nasib Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah jika dilakukan voting di parlemen.

Voting tersebut akan ditempuh apabila DPR tak mencapai mufakat dalam rapat panitia kerja atas RUU itu. “Kalau tidak bisa mufakat, pengambilan keputusan melalui voting,” kata Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, kemarin.

Saat ini terdapat tiga opsi pemilihan kepala daerah: secara langsung oleh rakyat, melalui DPRD, dan pemilihan gubernur langsung, tapi bupati/wali kota melalui DPRD. Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan, sikap terakhir fraksi-fraksi akan ditentukan dalam rapat panitia kerja beberapa hari ke depan. Hal itu karena sejumlah partai telah mengubah sikapnya dari hasil rapat di Wisma Kopo DPR, Puncak, Jawa Barat, 2 September lalu.

Partai Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan PPP mendukung pemilihan oleh DPRD. Sedangkan PKS, yang semula bersikap setuju terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung, mengubah sikapnya dua hari lalu. Adapun PDI Perjuangan dan Hanura tegas mendukung pemilihan secara langsung. PKB mengambil jalan tengah dengan mengusulkan pemilihan gubernur secara langsung dan pemilihan bupati/wali kota oleh DPRD.

Hakam mengatakan, partainya masih berpegang pada sikap resmi fraksi pada rapat panitia kerja 2 September lalu. “Ini bukan soal Koalisi Merah Putih setuju pemilihan lewat DPRD dan koalisi yang diusung PDIP sepakat dipilih langsung. Tapi, sikap yang memang masih bedabeda,” ujarnya.

DPR dan pemerintah kini dikej ar menyelesaikan RUU Pilkada itu. Dalam dua hari ke depan, panitia kerja memfinalisasi perubahan atas rancangan tersebut sebelum fraksi-fraksi di DPR menentukan sikapnya. Jika tak ada kesepakatan, panitia kerja DPR membawa opsi-opsi tersebut ke paripurna DPR. Rapat paripurna menentukan pilihan dari tiga opsi, jika DPR tak tercapai mufakat.

Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpeluang besar lobos jika ditentukan lewat voting. Pasalnya, PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB mengantongi 140 kursi dari 560 kursi DPR periode 20092014. Sedangkan partai lain pendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD di luar Demokrat sebanyak 270 kursi.

Partai Demokrat, yang setuju pemilihan oleh DPRD, bisa mengubah hasil RUU Pilkada. Namun, sejauh ini belum ada perubahan sikap.

“Kami ingin membangun sistem pemilihan yang tidak memungkinkan kandidat bermain uang,” kata Benny K. Harman, anggota Fraksi Demokrat DPR.

Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo, mengatakan sikap partai-partai pendukung RUU Pilkada tak ubahnya memangkas hak rakyat. “Jika itu disahkan, maka tak ada lagi kekuatan rakyat,” kata Andar, kemarin. [Pruwanto]

Koran Tempo, 9 Sep 2014 Page 4

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s