Home » PAGE 5.5 - Terorisme dan Radikalisme » Pesantren Bendung Radikalisme

Pesantren Bendung Radikalisme

AHMAD KHOTIM MUZAKKA, Mahasiswa S-2 Center for Religious and Cross-cultural Studies Pascasarjana UGM

Pergerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi tidak menyusut meskipun banyak negara mengecam aksi brutal mereka. Dukungan oleh Abu Muhammad al-Indonesi kepada ISIS adalah bagian kecil dari berhasilnya gagasan transnasionalisme merangsek ke nusantara. Transnasionalisme merupakan gagasan yang mengusung “penghapusan” batas-batas negara.

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, potensi dukungan dari Muslim di Indonesia tentu sangat menggiurkan bagi ISIS. Terlebih, menurut Martin van Bruinessen (2014), terdapat gejala pergerakan Islam “kembali ke arah konservatif” (concervatife turn). Maka itu, perlu kewaspadaan tingkat tinggi untuk bersiaga kemungkinan terburuk berkembangnya embrio ISIS di Indonesia.

Sebagai tempat percaturan awal wacana keislaman, eksistensi pesantren dan santri tidak dapat dipisahkan dalam diskursus ini. Florian Pohl (2006: 389) mencatat, sejak peristiwa pengeboman World Trade Center pada 11 September 2001, citra pesantren identik sebagai institusi yang mengembangkan radikalisme dan kekerasan. Ditambah lagi dengan tragedi born di Kuta, Bali, pada 2002 yang turut menyumbang wajah buram institusi Islam Indonesia. Akibatnya, citra pesantren oleh media kebanyakan berisi halhal negatif, pada akhirnya melahirkan Islamofobia di kalangan Barat.

Atas dasar itu, dukungan yang diberikan orang Indonesia membawa baju Islam sebagai identitas personal secara tidak langsung juga “menyeret” identitas pesantren. Ini mengingat pesantren merupakan lembaga tertua di Indonesia yang menjadi institusi pendidikan agama Islam. Asumsi tersebut relevan diangkat ke permukaan karena tidak sedikit “para teroris” yang memiliki kedekatan dengan berbagai pesantren tertentu.

Padahal, tak sedikit pesantren yang sudah terbuka terhadap gagasan multikultural. Pendidikan multikultural di pesantren mestinya menjadi basis utama setelah pendidikan agama Islam. Diharapkan, para alumninya dapat merespons realitas Indonesia yang majemuk. Potensi perdamaian yang datang dari pesantren, dengan demikian, sangat besar akan terwujud mengingat begitu banyak pesan’ tren tersebar di seantero negeri ini.

Rasa kebangsaan mesti dipupuk agar terjadi sinkronisasi antara fakta pluralitas dan respons yang elegan terhadapnya. Sudah tidak saatnya lagi kita berdebat tentang konsep negara yang tepat untuk mewujudkan kemanusiaan bagi segenap warga Indonesia. Hal itu sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Kita, sebagai ahli waris, menjadi penerus estafet pemikiran dan perjuangan itu meskipun memang bukan perkara yang mudah.

Penolakan atas ISIS yang dideklarasikan sejumlah pondok pesantren di Karanganyar, Jawa Tengah, perlu mendapatkan apresiasi. Respons tersebut mestinya diikuti oleh pesantren lain di Indonesia agar paham ISIS tidak “seenaknya sendiri” menjajah ideologi Pancasila.

Dalam historiografi Indonesia, fundamentalisme beragama tidak dapat dipisahkan dari proses tumbuh kembangnya bangsa ini. Lahirnya Pancasila melewati debat panjang yang melibatkan para aktivis Islam yang getol memperjuangkan gagasan negara Islam di Indonesia. Namun, berkat negosiasi dari Sukarno dan para nasionalis lainnya, hal itu tidak terjadi.

Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” merupakan fondasi awal menyatukan Indonesia. Satu prestasi yang dibangun di atas berkah pluralitas dan masyarakat multikultur.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau masyarakat tidak ikut campur ISIS. Lukman menyebut ideologi yang diperjuangkan berbeda dengan Pancasila. Namun, tidak bisa ditampik ada sejumlah kalangan yang “merestui” langkah tersebut.

Adanya indikasi dukungan terhadap ISIS dari warga Indonesia harus diwaspadai sebagai upaya makar terhadap negara. Hal itu mengingat cita-cita ISIS mendirikan khilafah yang berporos pada paradigms transnasional.

Gagasan transnasional berpotensi mengancam stabilitas Indonesia karena bertentangan dengan semangat yang telah diembuskan oleh founding fathers tentang nasionalisme. Nasionalisme memegang teguh cita-cita nasional yang sanggup mempersatukan berbagai elemen yang berbeda dalam satu wadah.

Sedangkan, gagasan transnasional sejalan dengan definisi dari Tomas Faist (2010: 9) merupakan konsep yang berupaya menyatukan orang dari belahan dunia hanya berlandaskan pada latar belakang identik. Gagasan transnasional yang dipadukan dengan perjuangan ISIS bertentangan dengan semangat nasionalisme.

Upaya pencegahan terhadap perkembangan embrio ISIS di sini teramat penting melihat fakta bahwa Indonesia dihuni masyarakat yang plural dan multikultur. Sangat disayangkan upayaupaya yang bisa mengarah pada dekonstruksi pluralitas tersebut dibiarkan berkembang baik tanpa dicegah dengan cara yang terstruktur dan masif.

Peran pemuka agama sangat diperlukan untuk memberi pencerahan. Pancasila sebagai landasan final yang telah disepakati tokoh-tokoh Nandlatul Ulama berguna untuk mengedukasi publik atas ancaman gagasan transnasional yang berpotensi mengoyak keutuhan bangsa. Partisipasi dari pemuka agama bisa memuluskan usaha pemerintah dalam mempertahankan keutuhan Indonesia yang multikultur.

——————–

English Version :

Pesantrens Stem Radicalism

By AHMAD KHOTIM MUZAKKA, postgraduate student of the Center for Religious and Cross-cultural Studies of Gadjah Mada University.

The movement of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) led by Abu Bakr al-Baghdadi is not subsiding despite the condemnations of many countries. Abu Muhammad al-Indonesi’s support for ISIS is just the small part of the success of transnationalism that infiltrates Indonesia. Transnationalism is an idea which supports “the elimination” of state borders.

As the largest Muslim country in the world, the potential of support from Indonesian Muslims must be very tempting for ISIS. Moreover, according to Martin van Bruinessen (2014), the symptom of Islamic movement “to turn back to being conservative” (conservative turn) has been ongoing. Therefore, high level of alert is necessary to anticipate the worst possibility of the ISIS’ embryo development in Indonesia.

As the initial constellation of Islamic discourse, the existence of Islamic boarding school (pesantren) and its students is important. Florian Pohl (2006: 389) noted, since the bombing of the World Trade Center on 11 September 2001, the image of pesantrens had been identical to the institution teaching radicalism and violence. The bombing in Kuta, Bali in 2002 also contributed to the grim face of the pesantren.  As a result, the media exposed the pesantren’s negative image which then created Islamphobia in the West.

The supports given by Indonesians [for ISIS] who carry Islam as their personal identities also indirectly “drag” the identity of the pesantren as the Indonesian oldest Islamic education institution. It is relevant to come up with such assumption because a lot of “terrorists” have close relationships with certain pesantrens.

While in fact, many pesantrens have been open to multicultural idea. The multicultural education should become the main base after Islamic education. The alumni are expected to be able to respond to the pluralistic reality in Indonesia. The potential peace from the pesantrens, thus, would be likely realized given the large number of pesantrens in the country.

Sense of nationality should be nurtured to synchronize between the plurality and the elegant response to deal with it. We should no longer argue about the right state concept to realize civilized humanity for all Indonesians. It was already done by the Founding Fathers. We, as the heir, are the successor of the thoughts and struggles of the Founding Fathers although it is not an easy thing to do.

The rejection of ISIS declared in several pesantrens in Karanganyar, Central Java, should be appreciated. That kind of response should be followed by other pesantrens in Indonesia so that the ISIS’ ideology will not colonize the ideology of Pancasila.

In Indonesian historiography, religious fundamentalism cannot be separated from the process of growth of the nation. The birth of Pancasila went though long debates involving Muslim activists who really struggled for the idea of Islamic state in Indonesia. But, thanks to negotiations of Sukarno and other nationalists, it did not happen.

The removal of some words in the Jakarta Charter which read “with the obligation to enforce the Syari’ah Law for Muslims” was the foundation to unite Indonesia; an achievement built upon plurality and multicultural society.

Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin appealed to the people not to bother with the ISIS movement. Saifuddin said the ISIS’ ideology was different from the ideology Pancasila. However, he did not rule out there were a number of people who “give their blessings” to such movement.

The existence of support for ISIS in Indonesia should be watched closely. It could be considered treason against the state given the goal of ISIS is to establish a caliphate based on transnational paradigms.

The idea of transnational has the potential to threaten the stability of Indonesia for contradicting the spirit of nationalism built by the Founding Fathers. Nationalism holds fast the national ideals to unite different elements.

The idea of transnational suits the definition of Thomas Faist (2010: 9). It is a concept trying to unite people from different parts of the world only based on identical background. The idea of transnational combined with the ISIS’ struggle contradicts the spirit of nationalism.

The prevention of the ISIS’ embryo development is so important because Indonesia has a pluralistic and multicultural society. It will be unfortunate if the deconstruction of the plurality is allowed to grow without the attempts to avoid it through structured and massive ways.

The role of religious leaders to enlighten the community is really necessary. Pancasila as the final basis agreed by the Nahdlatul Ulama (NU) can be used to educate public about the real goal of transnational idea which will rip the integrity of the nation. Participations of religious leaders will help the government’s efforts in maintaining the multicultural integrity of Indonesia.

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s