Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Koalisi Merah Putih » PKS Anggap Wajar Walikota Depok Tolak Pilkada Lewat DPRD

PKS Anggap Wajar Walikota Depok Tolak Pilkada Lewat DPRD

RAKYAT MERDEKA, — Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid menganggap wajar penolakan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail soal pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD.

Menurut Hidayat, pernyataan Walikota Depok itu adalah sikap pribadi. Menurut bekas Presiden PKS itu, berbeda ketika sudah menjadi UU siapapun wajib menjalankannya.

“Kalau Nur Mahmudi menegaskan, itu pendapat pribadi. Pada akhirnya diserahkan partai dan DPR,” kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dikatakan bekas Ketua MPR itu, opsi pemilihan kepala derah dilakukan DPRD tidak melanggar konstitusi, Undang-undang Dasar 1945. Hanya pemilihan presiden yang diatur dalam UUD 1945 dan harus langsung dipilih rakyat.

“Pasal 18 Ayat 4 UUD 45 menghasilkan pilkada beda dengan Pilpres. Pilpres memang dipilih rakyat langsung. Tapi, pilkada dipilih demokratis, caranya dua, bisa rakyat atau wakil rakyat yang memilih,” paparnya.

Berdasarkan UUD, baginya tidak ada masalah jika DPRD memilih kepala daerah. Sebab, anggota DPR merupakan representasi wakil rakyat, karena dipilih rakyat.

“Rakyat kan sudah memilih wakil artinya wakil dipilih rakyat. Kemudian melaksanakan peran sebagai wakil untuk memilih pimpinan daerah,” jelasnya.

Karena itu, dia meminta, pars kepala daerah yang menolak pemilihan oleh DPRD untuk kern-ball melihat pasal dalam UUD.

Sebelumnya diberitakan „ Walikota Depok Nur Mahmudi berpendapat lebih setuju jika pilkada diserahkan langsung ke masyarakat atau melalui proses pilkada langsung dibandingkan melalui mekanisme di DPRD.

“Secara pengalaman pribadi dan perjuangan reformasi, proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah kemunduran dari sisi pemberian kewenangan pada rakyat,” kata Nur Mahmudi.

Karena itu, politisi PKS itu lebih setuju pilkada dilakukan secara Iangsung seperti yang sudah terlaksana scat ini.

“Jangan sampai proses pengembalian pemilihan ke DPRD hanya karena alasan biaya atau karena ketidakharmonisan pimpinan dan wakilnya. Proses pilkada langsung di Depok tahun 2005 dan 2010 itu adalah kemajuan. Dengan proses itu, lahir pemimpin yang diseleksi langsung oleh warga Depok,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Nur Mahmudi, pendapatnya ini merupakan sikap pribadi yang didasari pengalamannya selama

“Mengenai RUU Pilkada ini, kits kembalikan saja sepenuhnya ke DPR. Hak mereka untuk memutuskannya. Mungkin saja mereka ada pertimbangan lain,” tandas Nur Mahmudi. ■ CR-12

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s