Home » PAGE 3.18 - Story of the Day » Usulan DOB Dilimpahkan

Usulan DOB Dilimpahkan

Republika 1 Oct 2014 Page 7 oleh Ira Sasmita | Pembahasan oleh DPR periode baru menyesuaikan dengan UU Pemda.

JAKARTA — Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembahasan 65 usulan daerah otonomi baru (DOB) dilanjutkan (carry over) oleh DPR dan pemerintah periode 2014-20.19. Kesepakatan tersebut diambil setelah dilakukan forum lobi lanjutan antara panitia kerja RUU DOB, Komisi II DPR, dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (29/9) malam.

“Iya, semalam lobi lanjutan disepakati pembahasannya dilanjutkan. Tapi, tidak mungkin diambil keputusan hari ini karena itu di-carry over ke masa sidang berikutnya,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/9).

Namun, lanjut Gamawan, kesepakatan carry over dilengkapi dua catatan khusus. Pertama, ada sebagian usulan DOB, yakni 65 usulan yang sudah dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR. Kedua, ada 22 usulan DOB yang belum dibahas sama sekali.

Teknis pelimpahan pembahasan 87 DOB tersebut, menurut Gamawan, diserahkan sepenuhnya kepada DPR. Apakah dimulai lagi pembahasan•dari nol atau tinggal melanjutkan pembahasan dengan penyesuaian terhadap UU Pemda.

“Pengaturannya, dari awal atau bagaimana itu dari DPR lah pengaturannya. Carry over ke 2015 apakah tidak dibahas dari nol lagi, itu terserah DPR saja,” ujarnya. Dalam UU Pemda yang disahkan pekan lalu, usulan DOB ke depannya hanya melalui pemerintah. DPR hanya bewenang menyetujui.

Pada periode DPR 2009-2014, sebanyak 87 usulan DOB dibahas pemerintah dan DPR. Usulan tersebut dibagi pembahasannya dalam dua RUU. Sebanyak 21 di antaranya sudah dinyatakan layak dimekarkan oleh Kemendagri.

Kendati demikian, DPR menolak pengesahan pemekaran daerah-daerah yang dinilai layak tersebut. Atas penolakan itu, menurut Gamawan, Kemendagri menarik seluruh usulan DOB.

Menurut Gamawan, agar tidak menimbulkan keributan, pemerintah dan DPR sepakat pengesahannya ditunda. Dengan begitu, DPR dan pemerintah periode selanjutnya memiliki waktu lebih leluasa untuk melakukan kajian lebih dalam dan lengkap.

Penundaan pengesahan DOB terse-but mendapat kecaman dan penolakan dari perwakilan masyarakat dari beberapa daerah yang akan dimekarkan. Penjelasan Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa tentang penundaan pengesahan direspons negatif, bahkan nyaris berujung ricuh.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja ketika menyampaikan laporan pada rapat paripurna mengatakan sebenarnya sebanyak 21 DOB yang sedang dibahas di DPR dinilai oleh pemerintah sudah layak dimekarkan. “Ketika diinventarisasi satu per satu persyaratan kelayakan, ternyata belum semuanya layak sehingga belum disetujui,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, penundaan persetujuan pemekaran 21 DOB terse-but juga untuk mengurangi kecemburuan dari daerah lainnya yang mengusulkan DOB. “Jadi, tidak adil kalau hanya 21 DOB yang disetujui, sedangkan 65 DOB lainnya belum. Ini pertimbangan rapat di Badan Legislasi,” katanya. ■ antara ed: fitriyan zamzami


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s