Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Republika » Pengangkatan Ahok Tuai Polemik

Pengangkatan Ahok Tuai Polemik

Penunjukan Ahok sebagai gubernur DKI bisa dilakukan pekan depan.

BALAI KOTA — Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi orang nomor satu di Ibu Kota menuai perdebatan. Penyebabnya karena selama ini terdapat beberapa perdebatan mengenai landasan hukum yang dipakai.

Kementerian Dalam Negeri sudah merekomendasikan agar DPRD DKI segera menggêlar sidang paripurna pengangkatan Ahok menjadi gubernur Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi seusai menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kedatangan mereka sesuai dengan undangan Kemendagri yang disampaikan 28 Oktober 2014. Selain itu, DPRD DKI juga membutuhkan kepastian hukum soal pelantikan Ahok.

Prasetyo mengaku sudah mendapatkan surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 121.32/4438/ OTDA perihal mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017. “Setelah dapat surat tersebut Ahok otomatis tetap naik jadi gubernur. Saya serahkan kepada wakil-wakil untuk kita rapimkan,” ujar Pras, Kamis (30/10).

Menurut Prasetyo, Mendagri telah menginstruksikan agar ‘DPRD DKI segera menindaklanjuti surat tersebut. Pelantikan Ahok sebagai gubernur definitif harus segera dilakukan. Sebab, kata dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan dalam hal terjadi kekosongan gubernur maka wakil gubernur menggantikan gubernur sampai dengan akhir masa jabatannya. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, mekanisme penggantian di bawah wewenang DPRD DKI.

“Mekanisme penggantian wagub menjadi gubernur DKI diumumkan pimpinan DPRD DKI dalam rapat paripurna. Dan diusulkan oleh ketua DPRD DKI Jakarta pada Presiden melalui Mendagri,” jelas Prasetyo.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan penunjukan Ahok sebagai gubernur DKI secara definitif sudah bisa dilakukan pekan depan. Politikus senior PDIP itu meminta DPRD DKI segera membahas dalam sidang paripurna dan menyampaikan surat pelantikan Ahok kepada Presiden Joko Widodo melalui Mendagri. “Kami minta secepatnya, kalau bisa pekan depan secara teknis sudah selesai. Kalau masih ada fraksi belum setuju atau enggak mau, ya tinggal sajalah,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, sejak pengunduran diri Joko Widodo sebagai gubernur DKI untuk menjadi presiden RI diterima DPRD, mengaku mendapatkan informasi bahwa DPRD DKI masih berdebat lantaran mendapatkan informasi yang berbeda dari berbagai pihak soal pelantikan Ahok.

Pendapat berseberangan disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurutnya, Ahok tidak secara otomatis menjadi gubernur definitif menggantikan Joko Widodo. Dia beralasan, masa jabatan yang masih tersisa lebih dari 18 bulan harus dipilih oleh DPRD.

“Kalau sisa jabatan gubernur lebih dari 18 bulan maka gubernur dipilih DPRD. Itu amanat perppu, jadi tidak otomatis (Ahok) menjadi gubernur,” katanya di kompleks parlemen, Rabu (29/10). Dalam Pasal 174 ayat (2), Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, menyatakan bahwa ‘Apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan maka dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi’.

Artinya, kata Fadli, Ahok tidak bisa serta-merta menjadi gubernur. “Itu bukan kemauan Gerindra, tapi undang-undang,” ujarnya. [Ira Sasmita, Mas Alamil Huda]

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s