Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Republika » Utusan AS: Negara Harus Tolak Diskriminasi

Utusan AS: Negara Harus Tolak Diskriminasi

Presiden Joko Widodo belum tegas terhadap aspirasi polwan untuk berjilbab.

JAKARTA — Praktik diskriminasi terhadap penggunaan atribut keagamaan kerap terjadi. Di Indonesia, pelarangan penggunaan jilbab untuk polisi wanita (polwan) dan korps wanita TNI masih dilakukan meski negara ini berpenduduk mayoritas Muslim.

Kondisi ini berbeda dengan di Amerika Serikat (AS). Meski Muslim menjadi minoritas, praktik berjilbab dan berjenggot adalah pilihan yang dilindungi. Termasuk, bagi para tentara dan polisi Muslimah yang memutuskan menggunakan atribut keagamaan.

Utusan Khusus Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Komunitas Islam Shaarik Zafar mengungkapkan, negaranya sangat menghormati penggunaan atribut agama. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari kebebasan beragama. “Konstitusi Amerika menjamin hal itu,” ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan Republika di Jakarta, Rabu (29/10).

Shaarik pun membeberkan sejumlah contoh diskriminasi terhadap Muslim. Ketika bekerja di Departemen Kehakiman, kata dia, ada seorang pelajar Muslim yang menggunakan jilbab. Pelajar tersebut lantas mengalami diskriminasi. Dia dilarang berangkat ke sekolah sebelum melepas jilbab. “Sekolah itu kita gugat, sampai akhirnya, ia diperbolehkan berjilbab,” ujarnya.

Contoh lainnya, kasus diskriminasi di ranah publik. Shaarik mengaku, pernah melakukan gugatan terhadap sebuah perusahaan di New York yang tidak mengizinkan Muslim naik kereta. Gugatannya pun dimenangkan sehingga diskriminasi terhadap Muslim kembali gagal. “Pada intinya, Amerika tidak seperti negara lain yang sengaja atau tidak, masih melakukan diskriminasi.”

Nasib jilbab polwan
Saat masih berkampanye, Presiden Joko Widodo belum memiliki sikap tegas terhadap aspirasi polwan Muslimah yang ingin mengenakan jilbab saat berdinas. Jokowi justru melempar aspirasi tersebut kepada Kapolri. “Nanti, tanya Kapolri,” kata Jokowi kepada wartawan di Tasikmalaya, Kamis (12/6).

Jokowi beralasan, izin polwan mengenakan jilbab merupakan urusan teknis. Sehingga, kewenangannya ada di bawah Kapolri. “Itu (presiden) top level bukan urus hal teknis,” ujarnya. Jokowi menolak menjawab saat didesak pandangannya bahwa keinginan polwan berjilbab bagian dari pluralisme.

“Nanti… nanti. Saya kok suka ditanya urusan kepala dinas waktu gubernur,” kata Jokowi. Persoalan jilbab di kalangan polwan belum tuntas hingga saat ini.

Kapolri yang baru Jenderal Sutarman masih menunda pelaksanaan jilbab polwan tersebut. Terakhir, Polri telah mengajukan anggaran untuk seragam jilbab polwan pada APBN 2015. Meski anggaran sudah diketok, belum ada kejelasan mengenai nasib polwan yang hendak berjilbab. ■ c78 ed: a syalaby ichsan

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s