Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Qanun Jinayah » Peraturan Daerah: Qanun Aceh Perlu Dikoreksi

Peraturan Daerah: Qanun Aceh Perlu Dikoreksi

By IAM | Scanned Article | Page 3

JAKARTA, KOMPAS — Dua peraturan daerah Aceh, yaitu Qanun tentang Hukum Jinayat dan Qanun tentang Pokok-pokok Syariat Islam, yang baru disahkan DPR Aceh September lalu, harus dikaji ulang. Alasannya, sejumlah pasal dalam dua perda tersebut dinilai kurang sesuai dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi dan ketentuan lainnya, seperti UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 ten- tang Hak Asasi Manusia.

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Andi Yentriyani, saat diskusi “Forum Nasional Kebangsaan tentang Qanun Jinayat dalam Bingkai Kebangsaan” yang digelar Komnas Perempuan, Rabu (5/11), di Jakarta, mengatakan, ada banyak persoalan dalam Qanun Jinayat.

Sebelumnya, DPR Aceh mengesahkan Qanun tentang Hukum Jinayat dan Qanun tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Qanun Jinayat, antara lain, mengatur hukum zina, pemerkosaan, minum minuman keras (khamar), judi (maisir), khalwat (pergaulan dekat antara laki-laki dan perempuan), dan penyimpangan seksual. Dua peraturan itu memicu reaksi berbagai kalangan.

Andi menambahkan, isi qanun itu terindikasi diskriminatif secara agama dan jender. “Kementerian Dalam Negeri sudah cukup untuk mengoreksi perda itu. Qanun Jinayat harus dibatalkan,” katanya.

Pengajar Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Nina Nurmilah, dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Maria Ulfah Ansho mengungkaPkan, selain bertentangan dengan UU, Qanun Jinayat juga kurang menjunjung tinggi HAM dan diskriminatif terhadap perempuan. “Karena itu, perlu dikaji kembali dengan lebih serius dengan mengoreksi sejumlah pasal yang bermasalah,” ujarnya.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Maruarar Siahaan, mengingatkan lahirnya Qanun Jinayat yang tidak menggambarkan partisipasi luas masyarakat Aceh. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, pembuatan UU memerlukan partisipasi prosesnya. “Semua perundangan di Indonesia harus merujuk pada Pancasila dan UUD 1945. Perda harus memperhatikan politik hukum secara nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Kepala Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh Syahrizal Abbas mempunyai pendapat berbeda. “UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menerapkan syariat Islam. Kedua qanun itu merupakan turunan dari syariat Islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah, yang dijabarkan dalam hukum keluarga, perdata, pidana, peradilan, pendidikan, dakwah, dan pembelaan Islam. Ini bukan kebenaran mutlak, tetapi ijtihad (hasil pemikiran) para ulama Aceh dengan tujuan kemaslahatan umat,” tuturnya. (1AM)

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s