Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Media Indonesia » Aturan Nikah Sesuai Agama

Aturan Nikah Sesuai Agama

By Vera Erawaty Ismainy | Page 15, Humaniora | Scanned Article

Menurut Menag, berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai organisasi keagamaan, tidak ada satu pun agama yang menoleransi pernikahan beda agama.

[MEDIA INDONESIA] Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan boleh atau tidaknya pernikahan beda agama (nikah campur) bergantung pada ketentuan agama yang dianut calon pengantin. Dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan dinyatakan, sahnya sebuah pernikahan ditentukan hukum agama yang bersangkutan.

“Artinya, sah atau tidaknya sebuah pernikahan sangat tergantung dari nilai dan aturan yang dianut. Pernikahan ialah peristiwa sakral yang tidak bisa dipisahkan dari agama,” jelas Menag di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan sejauh yang ia pahami dan pernah ia bicarakan dengan beberapa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nandlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma, dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia, tidak ada satu pun agama yang menoleransi nikah campur.

Namun tentu, lanjutnya, pemerintah tidak mengurus hingga masalah syariat, yaitu boleh tidaknya pernikahan beda agama dilakukan. Pemerintah hanya mengawasi sampai tahap regulasi saja.

“Kalau dilakukan menurut ketentuan hukum agama yang bersangkutan, sudah sesuai dengan UU. Silakan tanya ke maj elis agama yang berwenang menjawab boleh atau tidaknya.”

Sesuai UUD
Sementara itu, MUI menyatakan UU No 1/1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, MUI dan PBNU meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang menginginkan pernikahan beda agama diakui di Indonesia. Menurut MUI, pasal 2 ayat 1 UU itu konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena telah mendapatkan otoritas yang kuat dari alinea III dan IV Pembukaan UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut juga dinilai sejalan dengan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia memohon pengujian UU Perkawinan. Mereka yakni Anbar Jayadi, Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Lutfi Sahputra.

Menurut mereka, Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi `Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu’, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi mereka yang menikah beda agama di Indonesia.

Karena itu, para pemohon meminta kepada MK agar ketentuan pasal tersebut diberikan pemakna an baru menjadi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sepanjang penafsiran mengenai hukum agama dan kepercayaannya itu cliserahkan kepada masing-masing mempelai’. (H-3) vera@mediaindonesia.com

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s