Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Kompas » Jaksa Agung Perlu Tim Kuat

Jaksa Agung Perlu Tim Kuat

SCANNED ARTICLE | By BIL/OSA/SAN/FAJ/IAN/ANA

Mampu Kerja Sama dengan KPK

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diharapkan memilih Jaksa Agung yang mampu bekerja sama dan memahami institusi lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa Agung yang dipilih juga harus mampu membentuk tim yang kuat untuk mereformasi kejaksaan.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, Kamis (6/11), mengingatkan, korupsi masih menjadi persoalan penting Indonesia saat ini. Oleh karena itu, Jaksa Agung mendatang diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen hokum yang bagus, termasuk dalam perkara korupsi.

Zulkarnaen yang merupakan mantan Koordinator Staf Ahli Jaksa Agung juga menyatakan masih ada ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang berwenang menjadi penuntut umum tersebut. Hal ini membuat Jaksa Agung mendatang perlu mengetahui kondisi kejaksaan luar dalam dan mampu membuat institusi itu sebagai “sapu yang bersih”.

“Untuk itu, satu-satunya pilihan Presiden Joko Widodo adalah memilih sosok yang berintegritas sebagai Jaksa Agung. Integritas menjadi pertimbangan penting sehingga Jaksa Agung bisa memimpin pembenahan institusinya,” kata Zulkarnaen.

Menurut Zulkarnaen, sampai saat ini KPK belum diminta bantuan oleh Presiden Joko Widodo untuk menelusuri rekam jejak calon Jaksa Agung.

Meski demikian, sejumlah nama telah disebut sebagai calon Jaksa Agung. Mereka antara lain Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf, mantan Kepala PPATK Yunus Husein, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono, dan mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy. Nama yang lain adalah Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Mas Achmad Santosa serta politisi Partai Nasdem, M Prasetyo.

Sepanjang sejarah Indonesia setelah Prokiamasi Kemerdekaan, ada 19 orang yang pernah menjadi Jaksa Agung. Mereka terdiri dari 4 orang dengan latar belakang internal kejaksaan, 8 orang dengan latar belakang sipil dari eksternal, dan 7 orang dengan latar belakang militer.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mengatakan, Jaksa Agung dari eksternal dan internal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Kelebihan Jaksa Agung dari internal kejaksaan antara lain memahami anatomi kejaksaan, menguasai teknis yudisial, dan posisinya diterima internal kejaksaan. Adapun kekurangannya adalah punya semangat korps yang tinggi sehingga berpotensi memiliki beban psikologis saat harus bertindak tegas terhadap kolega atau jaksa yang lebih senior dan tersandera dosa atau persoalan pada masa lalu.

Sementara itu, kelebihan Jaksa Agung dari kalangan eksternal adalah tidak punya beban psikologis untuk bertindak tegas. Namun, ia belum tentu memahami anatomi kejaksaan secara kese – luruhan ataupun teknis yudisial, dan berpotensi tidak didukung penuh oleh internal kejaksaan.

Kekurangan dan kelebihan Jaksa Agung dari kalangan internal dan eksternal ini dapat diatasi jika Jaksa Agung mampu membentuk tim yang kuat dan bersih di institusinya.

Kepentingan politik
Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto, tidak mempermasalahkan latar belakang Jaksa Agung, apakah dari eksternal atau internal kejaksaan.

Hal yang lebih penting, menurut Satya, Jaksa Agung mendatang harus mampu menunjukkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara serta melepaskan diri dari segala kepentingan politik. Dengan tidak dipengaruhi kepentingan politik, penanganan sejumlah masalah hukum bisa berjalan lebih baik karena tanpa intervensi pemerintah.

“Kita menginginkan kehadiran sosok Jaksa Agung seperti mantan Jaksa Agung R Soeprapto. Beliau merupakan sosok yang tegas serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah,” tutur Satya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan, Jaksa Agung memang hams independen dan imparsial. Oleh karena itu, dia sepakat Jaksa Agung dari orang nonpartai. “Apabila dari partai, sebenarnya baik-baik saja, tetapi akan muncul kekhawatiran ada unsur kepentingan dalam keputusan hukum yang dibuat,” kata Denny.

Sementara itu, mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Antonius Sujata menuturkan, Jaksa Agung perlu membentuk tim khusus untuk menyusun kembali tolok ukur keberhasilan kinerja kejaksaan.

“Paling tidak ada seperti Unit Kerja Presiden, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang dapat mengontrol agar kerja tepat sasaran,” kata Sujata. Dia menambahkan, tim ini juga dibutuhkan karena sebagai lembaga penuntut umum di Indonesia, kejaksaan tidak boleh salah langkah.

Karena pentingnya posisi Jaksa Agung, Sujata memahami jika Presiden Joko Widodo sangat berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan kepada sosok yang akan mengisi jabatan ini. Namun, ia mengingatkan, Presiden jangan terlalu lama menentukan Jaksa Agung karena dapat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Biasanya (Jaksa Agung) diumumkan bersama dengan kabinet. Sebenarnya, tidak apa mundur, tetapi tidak boleh terlalu lama. Jadi, ini harus segera ditetapkan,” ujar Sujata.

Satya Arinanto juga berharap Jaksa Agung barn secepatnya diumumkan. Dengan demikian, seluruh komitmen penanganan hukum pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa segera dij alankan.

Jaksa nakal
Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Jasman Panjaitan mengatakan, Jaksa Agung mendatang punya pe – kerjaan rumah untuk mulai memprioritaskan masalah pengawasan di lingkungan kejaksaan untuk mengatasi jaksa nakal.

Hingga September 2014, Jam-was telah menyelesaikan 443 laporan pengaduan di lingkungan kejaksaan dari jumlah keseluruhan 752 laporan pengaduan sejak 2013. Saat ini, ada 309 kasus yang masih dalam proses. Kasus paling banyak terjadi di bagian Inspektur I yang membawahkan wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Dan jumlah laporan pengaduan yang terselesaikan, ada 136 orang yang dijatuhi hukuman disiplin, mulai dari Skala ringan hingga berat. Dari jumlah tersebut, 80 orang merupakan jaksa dari golongan III dan golongan IV

Merujuk laporan pengaduan yang terselesaikan, jumlah yang paling banyak terbukti melakukan pelanggaran berada di Inspektur II yang membawahkan wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat; DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s