Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Editorial » Membumikan Janji Presiden

Membumikan Janji Presiden

By Editorial | Scanned Article | Page 6, Opini

KOMPAS,
— Presiden Joko Widodo optimistis ekonomi akan tumbuh pesat asalkan bersama-sama segera memanfaatkan peluang dan menyelesaikan hambatan.

Optimisme Presiden tampak saat membuka dan berdialog dengan pimpinan perusahaan emiten Bursa Efek Indonesia dalam acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11). Presiden mengajak para pemimpin perusahaan besar tersebut segera berinvestasi dan memanfaatkan peluang yang tersedia.

Pemaparan Presiden sangat konkret dan membumi, mempertegas arah perwujudan janji-janji kampanye. Pemerintah baru akan berkonsentrasi pada swasembada pangan, yaitu untuk beras, jagung, dan kedelai dalam tiga tahun, disusul gula, dan berikutnya daging; membangun kemaritiman Indonesia dan memanfaatkan sebesar mungkin hasil laut untuk kepentingan rakyat Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah akan membangun, antara lain, 24 pelabuhan laut dalam dan 25-30 waduk.

Pembiayaan pembangunan akan berasal dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak pada kegiatan lebih produktif, seperti infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Presiden mengingatkan, dalam lima tahun terakhir subsidi bahan bakar minyak menghabiskan Rp 714 triliun, sementara untuk kesehatan hanya Rp 220 triliun dan infrastruktur Rp 574 triliun.

Optimisme juga tampak pada menteri yang mendampingi Presiden, yaitu Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Yang tidak boleh dilupakan adalah swasembada pangan, membangun kemaritiman, infrastruktur, dan energi dalam negeri bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menyejahterakan dan membahagiakan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan jumlah orang miskin, dan pemerataan kemakmuran seperti janji saat kampanye.

Untuk mewujudkan rencana kerja yang sangat konkret tersebut hambatannya telah dikenali, yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarlembaga dan kementerian serta antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah ini terlihat dari tak jelasnya informasi dan pernyataan menteri terkait tentang Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.

Koordinasi, integrasi, dan sinkroniiasi selalu menjadi persoalan birokrasi kita. Pada era Orde Baru persoalan tersebut—disingkat KIS—belumi dapat diselesaikan. Presiden Joko Widodo mengakui hal yang sama menjadi tantangan terbesar Kabinet Kerja.

Presiden perlu menetapkan target penurunan jumlah orang miskin, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kemakmuran melalui pertumbuhan ekonomi agar target Kabinet Kerja menjadi terukur.


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s