Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Media Indonesia » Mendagri hanya Jalankan UU

Mendagri hanya Jalankan UU

By Yahya Farid Nasution |  Scanned Article  |  Page 4, Indonesia Bekerja

Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kemenag membahas pengosongan kolom agama di e-KTP

MEDIA INDONESIA, — Rencana pemerintah terkait kebijakan pengosongan kolom agama dalam e-KTP memungkinkan diberlakukan bagi WNI yang menganut aliran kepercayaan nonagama resmi. Selama itu dalam pembuatan kartu tanda penduduk, ada ‘paksaan’ menuliskan satu dari enam agama resmi pemerintah di KTP. Akibatnya, alih-alih mengisi kolom agama di KTP, para penganut kepercayaan memilih tidak memiliki KTP.

Menuria Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pemerintah tidak berniat menghapus kolom agama pada KTP elektronik. “Kolom agama itu pasti ada karena sudah ada di UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tidak ada niat kami (pemerintah) untuk menghapus itu,” kata Tjahjo di Kampus IPDN Cilandak, Jakarta, kemarin.

Tjahjo melanjutkan, adanya `paksaan’ menuliskan agama resmi dalam kolom agama di KTP bisa menghambat kegiatan pencatatan kependudukan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil). “Saya mendapat laporan bahwa ada warga di daerah menolak membuat KTP karena harus mengisi agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu atau Khonghucu. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak punya agama dalam artian penganut kepercayaan? Bagaimana mereka mau dapat e-KTP kalau mereka tidak bisa menuliskan keyakinan mereka?” katanya. Oleh karena itu, Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin terkait hal tersebut.

Sementara itu, rohaniwan sekaligus Sekretaris Dewan Nasional Setara Benny Susetyo mengatakan sebaiknya pemerintah menghapus kolom agama di e-KTP supaya ada kesetaraan dalam kehidupan beragama.

Setara Institute menilai pemerintah harus menyikapi serius masalah ini karena masyarakat Indonesia tidak hanya memeluk enam agama resmi, tapi banyak juga yang memeluk agama atau aliran kepercayaan lain. Selain itu, untuk menghindari diskriminasi perlakuan maupun administrasi kepada umat beragam di Tanah Air, Setara Institute berharap pemerintah bisa mengevaluasi masalah kolom agama di KTP, apakah kolom agama dihapus atau boleh dikosongkan.

Pengosongan
Secara terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan bahwa pengosongan agama bukanlah tindakan penghapusan agama.

Menurutnya, agama merupakan identitas masyarakat yang tidak dapat dihapus bahkan dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengosongan (kolom agama) tersebut hanya berlaku bagi penganut agama atau kepercayaan di luar agama yang sudah diakui negara. “Sekarang saya memberi klarifikasi, jadi mengosongkan kolom itu bukan menghapus agama. Bagaimanapun, agama itu identitas warga yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari bahkan kehidupan kenegaraan,” ujarnya di kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Lukmanjuga membenarkan apa yang dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengizinkan kolom agama dikosongkan sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. “Saya kira kolom agama dimungkinkan untuk dikosongkan. Mendagri hanya menjalankan undang-undang. Itu kenapa, RUU Perlindungan Agama itu butuh disempurnakan,” pungkasnya. (Ant/P-2)


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s