Home » PAGE 5.1 - TNI, Militer, Atase » Polwan Jilbab » Frontpage Republika 26/3, "Polwan Boleh Berjilbab"

Frontpage Republika 26/3, "Polwan Boleh Berjilbab"

Polda di daerah-daerah juga diperbolehkan mengadakan jilbab polwan secara mandiri.

JAKARTA— Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas kapolri menyatakan telah menandatangani keputusan kapolri terkait izin bagi poiwan Muslimah untuk mengenakan jilbab. Hal tersebut menyudahi penantian panjang para polwan Muslimah sejak Mabes Polri mewacanakan penerbitan regulasi soal jilbab polwan hampir dua tahun lalu.
“Iya, sudah ditandatangani kemarin,” ujar Badrodin saat dihubungi Republika, Rabu (25/3). Dengan demikian, kata Badrodin, keputusan tersebut sudah bisa dijadikan dasar untuk digunakan jajaran kepolisian daerah di seluruh Indonesia.
Kendati demikian, Badrodin menyatakan belum bisa memastikan kapan praktik izin mengenakan jilbab bagi polwan diterapkan masingmasing jajaran kepolisian. Hal itu tergantung sejauh mana surat keputusan sudah disebar.
Selain itu, pengadaan, jilbab untuk dibagikan ke polwan juga masih dalam proses. Bagaimanapun, Badrodin tidak mempermasalahkan jika kepolisian di daerah melakukan pengadaan secara mandiri dengan catatan sesuai dengan regulasi.
Keluarnya regulasi yang mengatur penggunaan jilbab bagi polwan mula-mula dikabarkan Taman Face- book resmi Divisi Humas Mabes Polri. Dalam posting-an tersebut, regulasi soal jilbab dituangkan dalam Keputusan Kapolri Nomor 245/III/ 2015 tertanggal 25 Maret 2015.
Beleid itu mengubah sebagian isi Surat Keputusan Kapolri SKEP/ 702/1X/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri.
Salah satu isi keputusan yang baru adalah “Polwan Polda Aceh tetap menggunakan jilbab dan bagi poiwan Muslimah lainnya yang berkeinginan memakai jilbab dapat menggunakan jilbab sesuai ketentuan yang berlaku”. Selanjutnya, regulasi menerangkan ketentuan warna jilbab bagi tiap-tiap seragam dinas kepolisian.
Polemik larangan jilbab polwan mencuat pertengahan 2013 silam. Menyusul desakan berbagai pihak, pada akhir 2013 Jenderal (Purn) Timur Pradopo yang menjabat kapolri saat itu menjanjikan akan mengeluarkan regulasi jilbab selekasnya. Kendati demikian, hingga Timur digantikan Jenderal Sutarman pada akhir 2013, regulasi tak kunjung terbit.
Sutarman sempat memperbolehkan poiwan mengenakan jilbab pada November 2014, tetapi dimentahkan Komjen (Purn) Oegroseno sebagai wakapolri tak lama kemudian. Sampai Sutarman diberhentikan awal tahun ini, regulasi tak muncul.
Akhirnya, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menandatangani keputusan yang dinantikan itu. Badrodin saat ini tengah diajukan sebagai calon kapolri oleh Presiden Joko Widodo menyusul batalnya pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri.
Terbitnya izin berjilbab disambut posotif berbagai pihak. “Saya menyambut gembira putusan itu, berarti kami tinggal pakai saja,” kata AKBP Andi Arwita, seorang polwan yang bertugas di Polda Bali.
Kapolda NTB Brigjen Sriyono juga menyambut baik ditandatanganinya surat keputusan jilbab polwan. “Banyak anggota saga ingin memakai jilbab, apalagi NTB mayoritas Muslim dan itu akan mempermudah tugas di lapangan lebih bagus,” katanya. Ia menjanjikan akan menindaklanjuti surat keputusan itu.
Kasubag Humas Polres Semarang AKP Endang Suprobo mengingatkan, ada konsekuensi yang harus dijalani polwan jika memutuskan berjilbab. Mereka harus siap bersikap sesuai dengan etika syariahnya. “Sebab, pertanggungjawabannya tidik hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” kata dia.

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s