Home » PAGE 5.1 - TNI, Militer, Atase » Kapolri » Media Indonesia 2 April, "Jokowi Harus Jamin Soliditas Polri"

Media Indonesia 2 April, "Jokowi Harus Jamin Soliditas Polri"

DPR menghormati hak prerogatif Presiden mengajukan Komjen Badrodin Haiti, tapi dengan syarat tidak ada riak di tubuh Bhayangkara.
PRESIDEN Joko Widodo harus menjamin soliditas di tubuh Polri ketika mengganti pencalonan Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, karena DPR telah memutuskan menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Kami menghormati kewenangan Presiden Jokowi, tapi Presiden juga harus menghormati keputusan DPR (yang telah memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri). Ini soal etika kelembagaan. Tapi, dengan perubahan narna calon Kapolri, Presiden hams menjamin soliditas di Polri, tidak ada riak-riak,” kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil saat dihubungi, tadi malam.
Nasir mengharapkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi di Gedung DPR pada Senin (7/4) pukul 10.00 WIB, Presiden memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai perubahan nama calon Kapolri.
“Presiden terkesan inkonsisten. Sebelumnya, beliau mengatakan menunggu keputusan praperadilan, tapi setelah ada keputusan (PN Jaksel membatalkan status tersangka Budi Gunawan), Presiden mengambil keputusan lain (mengajukan calon Kapolri baru, Badrodin Haiti),” tuturnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjamin DPR tidak akan menyerang Presiden dalam pertemuan tersebut. “Saya rasa tidak ada niatan memojokkan presiden. Tidak ada perdebatan. Namanya saja rapat konsultasi, kita ingin menemukan satu titik masalah,” terangnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno memastikan Jokowi akan memenuhi undangan DPR itu. Pertemuan itu, menurutnya, memiliki agenda tunggal, yakni soal pergantian calon Kapolri. “Yang paling penting kan masalah (calon Kapolri) ini, karena akan segera dibahas di DPR,” katanya.
Belum ada antisipasi
Tedjo enggan berandai-andai terkait langkah antisipasi dari pemerintah soal peluang adanya penolakan DPR terhadap Badrodin Haiti yang diajukan Jokowi sebagai pengganti Budi Gunawan. “Itu nanti ya,” kilahnya di Istana Negara, kemarin.
Tim Presiden Jokowi, yaitu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menemui pimpinan DPR di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Tim membicarakan rencana pertemuan Presiden dengan DPR terkait pencalonan Kapolri Komjen Badrodin Haiti.
Hingga saat ini, DPR belum menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin Haiti. DPR masih mempermasalahkan soal surat Presiden Jokowi mengenai penunjukan Badrodin sebagai calon baru Kapolri.
Secara terpisah, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Edi Saputra Hasibuan mengatakan jika dalam waktu 20 hari DPR tidak mengadakan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) setelah surat Presiden Jokowi diterima DPR, DPR dianggap menyetui pencalonan Badrodin tersebut. Itu sesuai dengan UU 2/2002 tentang Polri.
Menurut Edi, persetujuan atau penolakan DPR atas Surat Presiden bernomOr R-16/ Pres/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal,pengusulan pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru dihitung setelah reses DPR RI.

“Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (3), yang dimaksud dengan dlua puluh hari kerja DPR RI’ ialah hari kerja di DPR RI tidak termasuk hari libur dan masa reses,” jelas Edi Hasibuan dalam dialog di Metro TV, tadi malam. (X-6) aivanni @mediaindonesia.com

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s