Home » PAGE 5.3 - Tokoh Indonesia » Sutiyoso » Artikel oleh Dessy Suciati Saputri, “Sutiyoso Berpengalaman”

Artikel oleh Dessy Suciati Saputri, “Sutiyoso Berpengalaman”

Sutiyoso diminta mundur dari jabatan ketua umum PKPI.

REPUBLIKA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keputusan penunjukkan Letjen (Purnawirawan) Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sudah tepat. Menurutnya, Sutiyoso berpengalaman dalam bidang tersebut.

“Tentu, ada pertimbangan yang baik, punya pengalaman,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/6). Ia meyakini Sutiyoso dapat menjalankan tugasnya kelak.

Meski begitu, status Sutiyoso sebagai ketua umum PKPI dipersoalkan menyusul pencalonannya. Terkait hal tersebut, Jusuf Kalla meminta yang bersangkutan mundur dari jabatan di parpol jika kelak menjabat.

“Ya hams mundur,” kata Kalla. Wapres mengatakan, begitu pencalonan Sutiyoso sebagai kepala BIN disetujui DPR, ia hams langsung melepaskan jabatannya di PKPI.

Sutiyoso menjabat sebagai ketua umum PKPI pada 2010. Selepas itu, ia berhasil membawa PKPI kembali diloloskan mengikuti Pemilu 2015. PKPI yang berencana mengusung Sutiyoso sebagai calon presiden urung melakukan hal itu karena perolehan suara pada pemilu tak mencukupi.

Pada Pilpres 2014, Sutiyoso kemudian menyatakan daungannya pada pasangan calon presiden-calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Ia juga kerap mengikuti rapat parpol pendukung Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) meski PKPI tak memiliki wakil di parlemen. Sutiyoso berkali-kali menyatakan siap meninggalkan jabatan di PKPI jika ditunjuk mengisi posisi di pemerintahan.

Presiden Joko Widodo disebut tidak konsisten pada janjinya untuk tidak membagi kursi jabatan dalam pemerintahannya untuk partai koalisi yang mendukungnya. Namun pada kenyataannya, Jokowi mengajukan nama Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Di lain pihak Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti tak menyambut gembira ditunjuknya Sutiyoso menjadi calon kepala BIN. “Kami setuju bahwa pejabat ketua BIN adalah sipil. Tetapi, kami berharap pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang tidak terkait pelanggaran HAM,” ujar Poengky.

Ia berpendapat, saat Sutiyoso menjabat sebagai panglima Kodam Jaya, terjadi salah satu kasus pelanggaran HAM yakni peristiwa penyerangan markas PDI pada 27 Juli 1996. Saat itu, sejumlah massa mencoba merebut kantor DPP PDI yang tengah diduduki simpatisan Megawati Soekarnoputri.

Megawati saat itu sedang terlibat sengketa kepemimpinan PDI dengan Suryadi. Bentrokan setelah penyerangan kantor DPP PDI itu mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang luka, dan 136 lainnya ditahan.

Menurut Poengky, berdasarkan laporan Komnas HAM, penyerbuan ini diduga melibatkan oknum Kodam Jaya. “Jika dilihat dari Nawa Cita, ada orang yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM kok malah dipilih jadi pejabat?” tanyanya.

Poengky menyayangkan pencalonan Sutiyoso terkesan kental nuansa politik kekuasaannya. Padahal, pada janji kampanyenya lalu, Jokowi menyatakan tidak akan ada bagi-bagi jabatan dalam posisi pemerintahannya nanti.

Ketua LSM Setara Institute Hendardi menilai pencalonan Sutiyoso lebih mengarah pada bagi-bagi jabatan strategis di pemerintahan. “Ini juga bagian dari cara kerja Jokowi yang bagi-bagi kekuasaan kepada pendukungnya,” kata Hendardi dalam siaran persnya, Rabu (10/6).

Sedangkan, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pemilihan Sutiyoso menunjukkan kebingungan Jokowi menentukan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tertentu. Menurutnya. Jokowi cenderung memilih pejabat yang loyal dan tidak berbahaya.

Bonar menegaskan bahwa intelijen ibarat telinga dan mata bagi pemerintahan. Karena itu, pemilihan Sutiyoso sebagai kepala BIN menimbulkan pertanyaan. “Apakah tidak ada figur lain yang lebih muda dan memiliki kapasitas,” kata Bonar Tigor.

Ia menegaskan, yang bersangkutan seharusnya mundur dari jabatan di partai politik. Ia mengatakan, pemilihan Sutiyoso menjadi tradisi baru di mana untuk pertama kalinya seorang ketua umum partai yang tidak memiliki kursi di DPR diangkat menjadi pejabat pemerintahan.


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s