Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » Dana Aspirasi » Pemerintah Tetap Tolak Dana Aspirasi

Pemerintah Tetap Tolak Dana Aspirasi

JAKARTA—Pemerintah tak mau ambil pusing dengan pengajuan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dari enam fraksi di DPR. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago mengungkapkan, sikap pemerintah tak berubah terkait pengajuan tersebut.

“Sikap pemerintah tidak berubah, tetap sesuai dengan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” ujarnya usai sidang paripurna tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7).

Andrinof dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat menyuarakan penolakan Presiden Joko Widodo terkait dana aspirasi. Andrinof menyebut bahwa Presiden tak setuju dengan UP2DP karena khawatir program tersebut bersinggungan dengan program pembangunan yang telah disusun pemerintah.

“Presiden tidak setuju. Kalau pakai konsep dana aspirasi, bisa bertabrakan dengan visi misi Presiden,” kata Andrinof. Senada dengan Andrinof, Pratikno pun sempat menjadi penyambung suara Presiden soal dana aspirasi. Menurutnya, Presiden menilai tak tepat DPR meloloskan program tersebut di tengah kondisi ekonomi yang melemah saat ini.

Ditanya soal nasib usulan dari enam fraksi, Pratikno mengatakan, belum ada surat yang masuk dari DPR terkait usulan program tersebut. “Kami belum menerima itu,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/7).

Kendati demikian, Pratikno tak dapat memastikan apakah usulan dana aspirasi dari dewan itu akan dibahas dalam sidang kabinet tersebut. “Saya kurang tahu, menteri keuangan yang paham itu,” kata mantan rektor UGM itu.

Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoreenggan menanggapi pertanyaan terkait UP2DP. Ditanya apakah rapat tentang RAPBN 2016 membahas dana aspirasi, mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal itu mengungkapkan, rapat tersebut tak membahas UP2DP. “Tak dibahas dalam rapat,” ujarnya.

Meski pemerintah telah menyatakan penolakan atas usulan dana aspirasi DPR, enam fraksi mengajukan UP2DP dalam Sidang Paripurna DPR pada 2 Juli. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan, usulan tersebut akan disampaikan ke pemerintah dalam lima hari kerja. [Halimatus Sa’diyah]


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s