Home » PAGE 3.18 - Story of the Day » Editorial, "Mendesak BPJS Syariah"

Editorial, "Mendesak BPJS Syariah"

REPUBLIKA, — Forum ljtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-5 pada awal Juni 2015 memberi pekerjaan rumah pada sistem jaminan sosial, terutama bidang kesehatan. Forum tersebut menyimpulkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang ada saat ini belum memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Menurut hasil forum tersebut, dalam BPJS bidang kesehatan yang berlaku saat ini masih mengandung unsur maisir (judi), riba, dan gharar (ketidakpastian). Meskipun demikian, para ulama tidak lantas menyatakan bahwa BPJS bidang kesehatan yang ada saat ini tidak bisa digunakan.

Dengan atasan darurat, umat Islam tetap dibolehkan mengikuti sistem yang sekarang ada dan bukan mengharamkannya. Kondisi darurat ini tidak bisa dibiarkan berkepanjangan. Para ulama tetap meminta disediakan sistem jaminan sosial yang sesuai syariah.

Wacana soal kesesuaian BPJS dengan prinsip-prinsip syariah ini penting sekati untuk dikaji secara mendalam oleh para pihak yang berkompeten. Hal ini terkait dengan rasa aman umat untuk bisa ikut menjadi peserta BPJS, baik itu di bidang kesehatan maupun bidang ketenagakerjaan. Persoalan ini bisa menjadi krusial jika tidak dibuka wacananya sampai tuntas.

Ketiga unsur yang disebut sebagai penyebab tertanggarnya prinsip syariah oleh BPJS harus dipecahkan bersama. Pihak MUI perlu membuat penjetasan dan bukti yang konkret keberadaan tiga unsur tersebut. Sebaliknya, pihak BPJS juga perlu sekali untuk membuat klarifikasinya jika ketiganya tidak terbukti atau membuat pengakuan resmi, kalau memang ketiga unsur itu benar adanya.

Selanjutnya, tuntutan akan ketersediaan BPJS yang menjatankan prinsip syariah juga menjadi prioritas yang perlu segera dipenuhi. Ini mengingat umat Islam yang menghendaki keberlangsungan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangannya tidak sedikit. Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah membuktikan hal itu.

Segmen ini tetap perlu untuk diakomodasi keinginannya supaya bisa mendapatkan sistem jaminan sosial yang tidak melanggar prinsip-prinsip sesuai syariah. Dengan pemenuhan ini, negara menjadi lebih adil terhadap para peserta BPJS.

Di satu sisi, negara mewajibkan warganya untuk menjadi peserta BPJS, dan di sisi lain warga bisa mempunyai pilihan untuk menjadi peserta BPJS dengan tetap merasa aman dan jauh dari perasaan bersalah karena melanggar prinsip syariah.

Model kelembagaan keuangan syariah yang berkembang saat ini cukup sekali untuk menjadi model bagi BPJS dalam memenuhi tuntutan tersebut. Secara sederhana, peran yang dimainkan BPJS bidang kesehatan saat ini mirip dengan asuransi kesehatan. Saat ini sudah banyak tersedia lembaga asuransi syariah yang memiliki produk layanan asuransi kesehatan.

Model asuransi syariah yang seperti ini bisa menjadi salah satu model yang bisa diadopsi untuk mengembangkan BPJS syariah. Pemerintah bisa merangkut pihak-pihak yang memang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan layanan BPJS syariah.

Wacana soal pembentukan BPJS syariah menjadi potensi yang bisa mengembangkan layanan BPJS secara lebih maksimal. Dengan layanan ini, pihak yang menjadi peserta BPJS semuanya merasa terlayani dengan baik.


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s