Home » PAGE 3.10 - Kesehatan » BPJS Kesehatan » MUI Desak Sistem BPJS Kesehatan Syariah

MUI Desak Sistem BPJS Kesehatan Syariah

Kondisi darurat boleh jadi alasan ikut serta BPJS konvensional.

REPUBLIKA
— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai ketentuan Islam. MUI meminta pemerintah segera menggulirkan BPJS Syariah untuk mengakomodasi kebutuhan Muslim.

“Pemerintah mestinya juga menyediakan sistem BPJS Kesehatan Syariah,” kata Ketua Dewan Syariah Nasional MUI KH Ma’ruf Amin kepada Republika, Rabu (29/7).

Menurut Ma’ruf, BPJS Kesehatan Syariah bisa menjadi alternatif bagi Muslim yang diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah. Umat Islam tidak boleh berada dalam keadaan darurat terus-menerus. “Pemerintah justru membuat situasi darurat barn,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan, BPJS Kesehatan tidak bersifat darurat atau memaksa bagi Muslim. Sebab, kata dia, saat ini sudah banyak intitusi pengelola keuangan dan perlindungan kesehatan (asuransi) yang berbentuk syariah. “Bank sudah tidak darurat. Asuransi tidak darurat. Kok, BPJS malah tidak ada syariahnya.”

Pernyataan Ma’ruf menegaskan kembali hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI ke-5 di Tegal, Jawa Tengah, awal Juni lalu. Dalam fatwa mengenai masalah fikih kontemporer, MUI menyatakan, BPJS Kesehatan belum memenuhi prinsip syariah. Fatwa tersebut menilai, BPJS Kesehatan masih mengandung unsur ketidakpastian (gharar), judi (maisir), dan riba. “Harus segera ada revisi untuk itu (BPJS Syariah),” kata Ma’ruf.

Anggota Komisi B 2 yang membahas BPJS dalam Ijtima Ulama tersebut, Jaih Mubarok menjelaskan, pertimbangan darurat dan kebutuhan membuat BPJS konvensional yang ada saat ini digunakan dulu sambil mengupayakan adanya layanan syariah BPJS Kesehatan. Dia mengatakan, pandangan hidup halal seharusnya menjadi pandangan hidup Muslim yang harus terus-menerus diusahakan untuk diwujudkan. Oleh karena itu, kondisi dharurat atau al,hajjah memang boleh jadi alasan untuk ikut serta BPJS konvensional.

“Tetapi, BPJS yang dikelola sesuai syariah harus diusahakan secara terusmenerus untuk direalisasikan agar umat Islam dapat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan BPJS yang sesuai syariah,” ungkap Jaih dalam surat elektronik kepada Republika, Rabu (29/7).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan mempelajari kembali unsur-unsur yang membuat BPJS Kesehatan dinilai tak syariah oleh MUI. Kendati demikian, is mengaku belum mengetahui perihal fatwa MUI yang menyebut BPJS Kesehatan saat ini tidak sesuai prinsip syariah.

“Saya belum baca itu tapi yang dimaksud halal itu jelas. Agama Islam itu sederhana. Selama tidak haram, ya halal. Pertanyannya apanya yang haram? Tentu perlu kita gali. Saya belum membaca itu,” kata JK di kantor Bappenas, Selasa (29/7).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, banyak prinsip syariah yang telah diadopsi lembaganya dalam pelaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Prinsip itu, misalnya, saling menolong dan saling menanggung antarpeserta BPJS. “Esensinya sudah syariah hanya labelnya raja belum,” kata Irfan.


Oleh : Fuji Pratiwi, Dessy Suciati Saputri


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s