Home » PAGE 3.10 - Kesehatan » BPJS Kesehatan » Ahmad Fuady, "BPJS Pascafatwa MUI"

Ahmad Fuady, "BPJS Pascafatwa MUI"

REPUBLIKA, — Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggemparkan masyarakat. Salah satu poin ketentuan hukum di dalamnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan tak sesuai prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Poin ini disebarluaskan masyarakat dengan interpretasi yang lebih teknis bahwa ikut serta dalam program BPJS Kesehatan hukumnya haram.

BPJS Kesehatan (BPJSK) merupakan lembaga pengelola dana asuransi yang diamanahkan UU. Penyelenggaraannya mirip dengan penyelenggaraan asuransi kesehatan secara umum. Namun, dengan amanah UU, kepesertaannya ditentukan, bahkan diwajibkan.

Secara prinsip, penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial seperti ini yang dalam konsep modern merupakan gabungan model Beveridge dan National Health Insurance, diyakini memberi manfaat besar. BPJSK dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupaya memenuhi jaminan kesehatan universal yang melindungi hak kesehatan warga negara.

Sistem ini memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi biaya kesehatan katastrofik dan secara paralel melindungi dari pemiskinan akibat harus mengeluarkan biaya kesehatan yang tinggi untuk pengobatan penyakit.

Dalam pelaksanaannya, ada dua kepesertaan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dijamin langsung negara dan non-PBI yang mengharuskan pesertanya membayar iuran. Tak ada debat kepesertaan PBI dan semua pihak menyepakati negara harus menjamin akses layanan kesehatan warganya. Persoalan muncul pada kepesertaan non-PBI.

Pelaksanaan asuransi, sebagaimana menjadi perhatian ulama di fatwa sebelumnya, dapat digolongkan dalam muwakalah bil ujrah yang disertai ketentuan teknis syariah yang harus dipatuhi, termasuk akad. Selain harus dipastikan bebas dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat, akad kedua belah pihak juga harus jelas; apakah akad tijarah (komersial) atau tabarru (donasi).

UU jelas mendefinisikan BPJS sebagai institusi sosial nonprofit sehingga pengumpulan dana (pooling fund) semestinya berdasarkan akad tabarru dengan filosofi gotong royong. Namun, teknis pelaksanaannya dianggap belum sesuai konsep syariah, terkait status kepesertaan, premi yang dibayarkan, dan pengelolaan dana, selain ketidakjelasan teknis paket layanan yang diberikan.

Mekanisme pengelolaan dana BPJSK sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan asuransi kesehatan terdahulu, baik Askes, Jamsostek, maupun Asabri. Ada kepesertaan wajib dengan pembiayan premi melalui potongan gaji.

Pertanyaannya, mengapa fatwa ini baru keluar ketika pemerintah tengah memperbaiki jaminan kesehatan universal bagi warganya? Mengapa pula perdebatan ini baru gencar, padahal sudah dari satu bulan setelah diterbitkan?

Ulama memang dalam posisi menertibkan penyimpangan dan memberikan jaminan ketenangan bagi umat. Ketika pelaksanaan BPJSK kian besar dan memengaruhi hajat hidup warga yang mayoritas Muslim, pemerintah harus mempertimbangkan pandangan ulama itu.

Fatwa ini harus dibaca, bukan sebagai rasional untuk menginterpretasikannya sebagai ‘haram’, tapi jadi perspektif positif bagi pemerintah memperbaiki teknis pelaksanaan BPJSK. Dalam perspektif ini, fatwa itu tidak telat. Bahkan, semestinya dijadikan pijakan baru dalam perbaikan dan pengembangan.

Rekomendasi itu memang masih umum. Tapi, nuansa positif perbaikannya terasa nyata. Beberapa pihak memaksa pemberian jaminan kesehatan seluruhnya ditanggung pemerintah.

Hal ini memang konsep ideal, tapi kemampulaksanaannya harus dipertimbangkan matang. Seberapa besar ruang fiskal yang tersedia untuk membiayainya, sedangkan pengeluaran kesehatan saat ini masih didominasi untuk layanan kuratif yang sering kali dianggap pengeluaran tak produktif. Masyarakat patut bergembira bahwa anggaran kesehatan di RAPBN direncanakan naik hingga lima persen dan sebagiannya untuk pengelolaan jaminan kesehatan.

Ada beberapa poin perbaikan dari fatwa itu. Pertama, akad kepesertaan. Dengan pembiayaan tabarru, peserta yang mendaftarkan diri sesungguhnya berdonasi dalam konsep gotong royong yang disebutkan dalam platform BPJSK.

Tapi, peserta harus mendapat kejelasan pengelolaan dana serta hak dan teknis mendapatkan haknya usai mendonasikan hartanya. Ini harus diperbaiki guna menghindari potensi gharar.

Tak ada yang tahu kapan di rinya sakit, tapi tidak ada pula yang bermaksud menjudikan nasib kesehatannya dengan membayar premi dan berhitung-hitung untuk pengeluaran sedikit dan manfaat sebesar-besarnya. Potensi moral hazard harus ditekan oleh sistem.

Denda bisa dikenakan ketika konsep tabarru telah diatur di sistem yang saling mengikat, sehingga jadi bagian dari igab, bukan riba. Akan lebih baik ketika upaya untuk mendebit otomatis biaya premi bisa dilaksanakan walaupun kemampulaksanaannya masih dipertanyakan.

Yang patut digarisbawahi, sebagai lanjutan fatwa itu adalah mengatasi kesenjangan antara dengan paket layanan (benefit package) yang dijanjikan dengan pemberian layanan (delivery). Meski berat, Kemenkes harus memastikan seluruh fasilitas layanan kesehatannya mampu memberikan layanan sesuai yang dijanjikan tanpa adanya penurunan volume dan kualitas layanan atau tambahan biaya layanan tertentu.

Semua berharap, pemerintah dan ulama bisa bersinergi lebih baik lagi dengan saling memperhatikan kondisi dan pijakan masing-masing. Fatwa ini jangan sampai menumpulkan upaya pemerintah yang berupaya keras memenuhi hak kesehatan masyarakat, tapi harus jadi landasan perbaikan penyelenggaraan BPJSK. Ulama juga perlu memberikan penjelasan jernih agar tak terjadi kegaduhan di masyarakat akibat interpretasi yang tidak terkendali.


Ahmad Fuady, Pengajar dan Peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia


1 Comment

  1. Fari says:

    Surabaya, Aktual.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyatakan, bahwa sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diberlakukan pemerintah terdapat masalah dari sisi syariah. MUI sekaligus menepis bahwa fatwa tersebut sengaja digulirkan untuk kepentingan tertentu.

    “Enggak ada, bisnisnya siapa? Enggak ada. Itu keluar dalam rangka Ijtima Ulama, ada sekitar 700-an Ulama se-Indonesia, masa mereka dimanfaatkan BPJS?” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’aruf Amin di Ponpes Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/8).

    Tak Sesuai Syariah, BPJS Kesehatan Perlu Diperbaiki

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s