Home » PAGE 3.10 - Kesehatan » BPJS Kesehatan » BPJS Kesehatan Sesuai Syariah

BPJS Kesehatan Sesuai Syariah

Operasional BPJS bersifat ta’awun. Yang mampu membayari yang tidak mampu, yang sehat membayari yang sakit.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan secara mekanisme dan operasional program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai prinsip syariah. JKN ialah program asuransi kesehatan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Walau tidak disebutkan secara tegas, sejatinya mayoritas operasional BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip islami,” sebut Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Huamidi, di Jakarta, kemarin.

Hal itu merupakan respons atas pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan mengeluarkan keputusan bahwa penyelenggaran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah. Keputusan itu hasil sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V 2015, di Tegal, pada 7-10 Juni 2015.

Menurut MUI, proses pengumpulan iur premi peserta BPJS Kesehatan bersifat gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi mayesir, dan melahirkan riba. Selain itu, iur premi yang disetorkan tidak jelas kepemilikannya.

Irfan menjelaskan operasional BPJS bersifat ta’awun (gotong royong) dalam syariah. Artinya, yang mampu membayari yang tidak mampu, yang sehat membayari yang sakit.

Soal kepemilikan dana setoran, menurut dia, dana setoran premi ke BPJS Kesehatan ada dua jenis. Hampir 95% merupakan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk membiayai layanan kesehatan peserta. Sisa dana diberikan ke BPJS Kesehatan untuk operasional. “Jadi sebagian besar dana (DJS) itu milik peserta. Bila ada keuntungan investasi, uangnya juga dikembalikan lagi ke peserta.”

Menurut dia, BPJS Kesehatan hanya wali amanah yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana premi masyarakat. Sistem yang dipakai, menurut Irfan, sejatinya sama dengan konsep takaful yang dipakai dalam asuransi syariah.

Hati-hati
Pengamat sosial Ais Anantama Said mengingatkan MUI agar tidak mudah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. “Jika program BPJS Kesehatan ini dinilai haram atau tidak islami, bisa merugikan pemerintah dan umat.”

Ia bahkan menilai program BPJS terbukti banyak manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat desa di Jawa, NTT, hingga Irian tidak takut lagi ke rumah sakit. “Hampir 70 tahun merdeka, baru kali ini (masyarakat) merasakan betul ada yang mengurusi kesehatan mereka.”

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, dalam waktu dekat, ia bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan melakukan audiensi dengan MUI terkait dengan masalah ini. “Informasi yang ada di media masih simpang siur. Karena itu, kami akan lakukan audiensi dengan MUI terlebih dahulu,” kata Fachmi melalui keterangan tertulis. (Bay/DG/H-1/Cornelius Eko Susanto)


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s