Home » PAGE 3.10 - Kesehatan » BPJS Kesehatan » NU Perbolehkan BPJS Kesehatan

NU Perbolehkan BPJS Kesehatan

REPUBLIKA, Pg.7 — Nandlatul Ulama (NU) dapat menerima dan memperbolehkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“BPJS itu tergolong dalam konsep syirkah ta’awwun yang sifatnya gotong royong (sukarela), bukan seperti asuransi yang menjadi dasar dari fatwa haiam oleh MUI,” kata anggota pimpinan sidang Komisi Bahtsul Masail KH Asyhar Shofwan, di Jombang, Senin (3/8) Malam.

Dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah (masalah kekinian) di arena Muktamar ke-33 NU di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jatim itu menjelaskan asuransi memang haram. “NU sendiri sudah menghukumi asuransi itu haram.karena sifatnya profit, kecuali asuransi yang dilakukan pemerintah, seperti Jasa Raharja, karena sifatnya santunan. Kalau BPJS itu asuransi, tentu haram,” katanya.

Didampingi KH Romadlon Khotib yang juga salah seorang ketua LBM PWNU Jatim dalam kepemimpinan sidang komisi Bahtsul Masail itu, Kiai Asyhar mengatakan, NU menilai BPJS itu bukan asuransi, melainkan syirkah ta’awwun karena itu hukumnya boleh.

“Karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sifat gotong royong atau sukarela dari BPJS Kesehatan itu agar masyarakat tidak memahami BPJS Kesehatan sebagai asuransi pada umumnya,” katanya.

Menurut dia, BPJS Kesehatan sebagai syirkah ta’awwun itu hendaknya dipahami sebagai sedekah dan saling membantu sehingga tidak sama dengan asuransi yang profit. “Sebagai sedekah, maka masyarakat harus ikhlas dalam membayar,” tuturnya.

Ia mengatakan, masyarakat yang tidak ikhlas dalam membayar “sedekah” melalui BPJS Kesehatan itu hanya mau membayar ketika sakit dan tidak membayar ketika sehat. “Yang namanya sedekah itu harus dalam keadaan sakit atau sehat,” katanya.

NU dalam sidang Komisi Bahtsul Masail pada Muktamar ke-33 NU itu merekomendasikan tiga hal untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syirkah ta’awwun dan harus disosialisasikan kepada masyarakat secara terus-menerus.

“Tiga rekomendasi kami tentang BPJS Kesehatan adalah tidak ada pemaksaan, status peserta BPJS harus selalu di-update karena orang miskin itu tidak miskin terns, dan manfaat gotong royong untuk saling membantu itu hams disosialisasikan terus,” katanya.

Dalam Komisi Bahtsul Masail yang sama, NU juga menilai kebijakan pemerintah dalam penenggelaman kapal yang mencuri ikan itu sebagai ta’zir bil mal (sanksi harta).

“NU dapat menerima kebijakan itu karena sanksi harta itu juga pernah dilakukan para sahabat nabi dan sanksi itu harus diberikan secara bertahap. Jadi, sanksi itu harus melalui proses hukum, bukan langsung ditenggelamkan begitu saja,” kata Kiai Asyhar Shofwan. ■ antara ed: heri ruslan

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s