Home » PAGE 5.3 - Tokoh Indonesia » Kivlan Zen » Bantahan Argumentasi Pendukung PKI

Bantahan Argumentasi Pendukung PKI

Sang Pendobrak Mayjend ( Purn ) Kivlan Zen Yang Selalu Bersuara Untuk Menegakan Keadilan Dan Melarang Keras Bangkitnya Aktivitas Terlarang PKI Di NKRI.
Oleh KIVLAN ZEN, Ketua Bidang Khusus Gerakan Bela Negara

Gerakan G3oS/PKI adalah masalah internal TNI AD dan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terlibat, maka anggota PKI harus direhabilitasi. Oleh karena itu, PKI harus dihidupkan kembali dengan mencabut Tap MPRS No 25/1996 tentang Pelarangan Partai Komunis dan Underbow-nya serta Paham Komunis, Leninis, Marxis, dan Maois di Indonesia. Selanjutnya, harus terlaksana pencabutan UU No 27/1999 tentang Larangan Paham Komunis, Leninis, Marxis, dan Maois kecuali untuk pelajaran di lembaga pendidikan tertentu.

Demikian renew jangka pendek Partai Komunis Gaya Barn yang disahkan pengurus barunya pada Kongres X PKI tahun 2010 di Grabag, Magelang, Jawa Tengah, yang dipimpin Ketua Umum Wahyu Setiaji dan Sekjen Teguh Karyadi, dengan AD/ART serta Pokok-Pokok Program Umum Rakyat Indonesia.

Memang, ada upaya dari pendukung PKI melalui media publik, baik cetak, radio, TV, maupun media sosial menyatakan bahwa PKI tidak bersalah atas G3oS dan Dewan Revolusi. Korban konflik horizontal tahun 1965/1966/1967 dan 197o, terutama anggota PKI dan underbow-nya disebut bahwa dilakukan oleh aparat keamanan, dalam hal ini TNI AD dengan dukungan ormas Islam, khususnya NU dan Muhammadiyah.

Sedangkan, korban dari kalangan NU, khususnya di Banyuwangi dan Blitar, tak disebutkan PKI sebagai keganasannya, termasuk pembunuhan Brigjen Katamso, komandan Korem Yogyakarta, dan Kolonel Sugiono, kasrem Yogyakarta pada 2 Oktober 1965.

Mereka juga mendesak Pemerintah RI untuk meminta maaf, merehabilitasi, dan memberi ganti rugi moral dan materiil atas penderitaan dan kerugian para anggota PKI, keluarga, dan simpatisannya beserta under- bow selama kurun 1965/1966/1967 dan 1970 dengan mendompleng ganti rugi bersama korban peristiwa Trisakti Mei 1998, Semanggi I dan II, petrus, Talangsari, dan Wasior.

Pemerintah RI di bawah Jokowi-JK bermalcsud menyelesaikan peristiwa itu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Jilid 2. Karena UU KKR 1 telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006, kalau sama konsep UU KKR 2 itu, tidak mungkin disahkan DPR. Karenanya, Jokowi akan membuat KKR 2 mclalui pepres dan keppres yang tak memerlukan persetujuan DPR.

Akibat KKR Jilid 2, khususnya permintaarrmaaf dari Pemerintah RI, rehabilitasi, dan kompensasi terhadap eks PKI dan pengikutnya, pertama, eks PKI dan pengikutnya me- rasa tidak bersalah. Kedua, tuntutan agar PKI direhabiltasi dan dihidupkan kembali. Ketiga, Tap MPRS No 25/1966 agar dicabut dan UU No 27/1999 dibatalkan oleh MK.

Keempat, tidak memerlukan pembatalan Tap MPRS No 25/1966 dan UU No 27/1999 itu, pendukung PKI akan mendirikan dan memproklamasikan PKI Gaya Baru yang langsung akan disahkan Menkumham.

Kelima, pengikut PKI akan balas dendam sesuai sikap dan sifat PKI sejak 1926, 1948, 1965 yang disebutkan di AD/ART PKI Gaya Baru hasil Kongres X PKI medio Agustus 2010 di Grabag dan instruksi tetap Ketua CC PKI pada to November 1965. Keenam, kekacauan sosial dan konflik horizontal.

Pencegahan
Karena masalah utama KKR adalah penyelesaian pelanggaran HAM, khususnya tentang G3oS/PKI, perlu dipatahkan argumentasi bahwa PKI tak terlibat kasus itu. PKI menyatakan G30S/PKI adalah urusan internal TNI AD. Karena itu, perlif updya berikut.

Pertama, G3oS/PKI dan Dewan Revolusi dapat dibuktikan bukan merupakan urusan internal TNI AD yang mengakibatkan terbunuhnya enam perwira tinggi dan satu perwira pertama TNI AD dan dua pamen korem Yogyakarta. Bukan gerakan internal TNI AD terbukti dalam dekrit Letkol Untung No 1 Tanggal 1 Oktober 1965 tentang Pembentukan Dewan Revolusi (Buku G3oS, Victor McVeigh). Yakni, gerakan ini dibentuk pasukan bersenjata di luar TNIAD; Letkol Untung adalah Komandan Batalyon Cakra Birawa pengawal presiden yang terdiri dari empat angkatan, bukan satuan TNI AD saja.

Berikutnya, susunan Dewan Revolusi terdiri dari empat angkatan, termasuk sipil; personel yang menangkap dan membunuh Pahlawan Revolusi bukan hanya personel TNI AD, tapi ada juga dari TNI AU dan Sukwan Dwikora; dukungan TNI AU kepada De- wan Revolusi (perintah harian Panglima AU No 445 tanggal 1 Oktober 1965) dan surat Brigjen Suparjo kepada Omar Dani.

Kedua, Dewan Revolusi adalah kudeta yang didalangi PKI (Victor McVeigh). Buktinya, tidak mencantumkan nama Presiden Sukarno; susunannya sampai ke daerah; senjata dipasok Letkol Heru (AU), kabinet didemisioner dan akan diganti kabinet baru.

Ketiga, pimpinan PKI terlibat. Buktinya, Polit Biro PKI membentuk Biro Khusus dipimpin Sam Kamaruzaman, Pono, dan Bono untuk membina personel ABRI, khususnya TNI AD sebagai otak G3oS/PKI; pernyataan Bung Karno pada 1965/1966 bahwa G30S/PKI akibat keblingernya pimpinan PKI.

Keempat, partai komunis yang terlibat G3oS/PKI. Buktinya, pembentukan Biro Khusus langsung di bawah ketua umum PKI DN Aidit, otokritik Brigjen Suparjo (Dokumen No 17 halaman 352 buku Victor McVeigh) tentang kenapa PKI gagal kudeta; instruksi no 1-8 CC PKI tanggal 28 September 1965 (buku Victor McVeigh halaman 346) menyebutkan, untuk menyimpan senjata dan bangkit kembali jika memungkinkan.

Selanjutnya, pernyataan Brigjen Sugandi tentang perkataan Aidit bahwa akan terjadi G3oS (buku victor McVeigh halaman 368); surat Aidit kepada Presiden Sukarno pada 6 Oktober 1965 (buku Victor McVeigh halaman 343), yakni 1) Aidit diberi tahu bahwa pada 30 September 1965 malam G30S/PKI akan dijalankan dan pada 1 Oktober 1965 Aidit mendapat laporan kembali bahwa G3oS/PKI berhasil dijalankan. 2) Dalam surat Aidit kepada Bung Karno bahwa ia tidak mengetahui G30S/PKI, tetapi isi surat itu juga mendapat laporan G3oS/PKI akan dijalankan pada 30 September 1965, dan pada 1 Oktober ia mendapat laporan G30S/PKI telah dilaksanakan.

Mengapa bisa terjadi pertentangan antara laporan kepada Bung Karno dengan kenyataan? Nyatalah kebenaran pimpinan PKI dan partai terlibat dalam G3oS/PKI.

Lainnya, pembunuhan terhadap 6o anggota Banser di Banyuwangi tanggal 1 Oktober 1965 dan lawan-lawan PKI di Blitar dan Kediri dari 0rmas NU. Dua anggota Muhammadiyah di Kediri, 35 orang di Solo tanggal 22 Oktober 1965, dan daeran lain.

Perlawanan massa PKI terhadap operasi RPKAD tanggal 11 Oktober 1965 di Solo yang dipimpin oleh CDB PKI Jawa Tengah. Pelaksanaan Tri Panji Perjuangan agar PKI tetap eksis dipimpin Sudisman, yakni dengan pembangunan kembali partai, perjuangan bersenjata; dan menggalang buruh tani borjuis kecil dan horjuis nasional.

Saran tindakan
Dengan telah dijelaskan argumen pendukung PKI yang menyatakan G30S/PKI pada 3o September 1965 adalah gerakan internal TNI AD adalah tidak benar. Maka, untuk mencegah Dewan Jenderal kudeta terhadap Presiden Sukarno, dilakukan penangkapan dan pembunuhan para jenderal dan pama. Hal ini adalah alibi pengalihan tanggung jawab dari PKI dan tokohnya.

Dengan demikian, jelas bahwa pimpinan partai politik PKI terlibat dan sebagai otak G30S/PKI. Gerakan ini bukan urusan internal TNI AD. Upaya PKI merebut keltuasan dari Presiden Sukarno bisa dilihat dari tulisan kalangan komunis dan penulis atau peneliti asing, seperti Victor McVeigh atau dari buku putih yang dikeluarkan Setneg RI tahun 1994.

Kalau PKI dan tokohnya nyata terlibat G3oS/PKI, kemudian dengan KKR Jilid 2 mereka akan direhabilitasi dan mendapat kompensasi serta permintaan maaf dari negara, negara telah takluk kepada pemberontak dan menyatakark yang benar menjadi salah serta yang salah menjadi benar. Apakah ini patut dilakukan oleh pemerintahan RI yang sekarang dipimpin Jokowi-JK?

Hal lain bisa dilakukan adalah pengampunan kepada pelaku G30S/PKI oleh negara, seperti amnesti oleh Presiden Sukarno kepada tokoh PRRI/Permesta, tetapi Partai Masyumi dan PSI tetap dibubarkan, bukan pemerintah meminta maaf kepada PKI tokohnya atau PKI dihidupkan kembali.

Untuk mengatasi hal ini, rencana KKR Jilid 2 harus dilawan dan tidak boleh terwujud. Kecuali rekonsiliasi secara alamiah, yaitu membolehkan eks PKI bukan golongan A dan B, tetapi golongan C dan simpatisannya ikut berperan dalam kehidupan publik, baik swasta maupun pemerintahan (birokrasi RI).

Saran lainnya, tidak mencabut Tap MPRS No 25/1966 dan UU No 27/1999 agar tidak terjadi lagi konflik horizontal dan kekacauan sosial politik maupun ekonomi. Untuk kasus lain, seperti peristiwa Tanjung Priok, Talangsari, Trisakti, Semanggi I dan II, Petrus dan Wasior dapat dilanjutkan peran KKR Jilid 2

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s