Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Kompas » RI Lobi UE untuk Menjadi Anggota Tidak Tetap

RI Lobi UE untuk Menjadi Anggota Tidak Tetap

Pemerintah Indonesia terus melobi negara-negara anggota Uni Eropa untuk mendapat dukungan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2019. Indonesia terakhir kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 1970-an saat menteri luar negeri dijabat Adam Malik.

Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (29/9) siang waktu setempat atau tengah malam waktu Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia dapat memelopori reformasi di badan dunia tersebut. Indonesia juga dapat berperan lebih kuat dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia.

“Sekarang ini kita sedang melobi negara-negara Uni Eropa untuk mendapat dukungan keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB pada 2019. Kita butuh lobi yang kuat di PBB agar cita-cita itu tercapai,” ujar Wapres Kalla sepeti dilaporkan wartawan Kompas, Suhartono, dari New York.

Menurut Kalla, kehadiran Indonesia sebagai anggota tidak tetap sangat penting karena Dewan Keamanan adalah badan yang melaksanakan fungsi sehari-hari PBB sebagai perwakilan negara-negara di seluruh dunia.

“Dengan masuk sebagai anggota DK PBB, kita menjadi bagian negara yang ikut mengambil kebijakan dunia. Termasuk mendorong reformasi PBB terkait keanggotaan yang tidak setara, di antaranya merevisi hak veto, dan menjadikan PBB kuat. Juga isu lainnya, seperti perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia,” kata Wapres.

Deputi Sekretariat Wapres Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar menambahkan, keinginan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB sudah diperjuangkan lama, termasuk saat peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung.

DK PBB memiliki 15 anggota dari 193 anggota PBB. Lima di antaranya adalah anggota tetap dengan hak veto, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Tiongkok. Sepuluh negara lainnya dipilih secara bergiliran dengan masa jabatan dua tahun dan tak memiliki hak veto. Untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB, setiap negara harus mendapat persetujuan sedikitnya dua pertiga dari 193 anggota Majelis Umum PBB.

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s