Home » PAGE 5.4 - Domestik Politik » PKI » Firman Noor, "Masyumi dan Sikap Anti-PKI"

Firman Noor, "Masyumi dan Sikap Anti-PKI"

REPUBLIKA 2/10 Page 6, — Dalam kehidupannya yang singkat (1945-1960), Masyumi dikenal sebagai salah satu partai yang konsisten dan keras menentang PKI dan komunisme. Sejak peristiwa Madiun 1948, yang tidak saja melukai bangsa Indonesia tapi juga umat Islam yang menjadi korban dan sasaran utama pembantaigi oleh kaki-tangan PKI, Masyumi bersumpah tidak lagi mau bekerja sama dengan kaum kiri pada umumnya, dan PKI pada khususnya.

Masyumi, partai Islam sepanjang sejarah bangsa, bahkan secara tegas mengeluarkan anjuran bagi umat Islam untuk meninggalkan PKI. Berdasarkan Hasil Musyawarah Majelis Syura Masyumi Desember 1954 diputuskan bahwa mereka yang masih menjadi anggota atau simpatisan PKI dianggap sesat bila tidak tahu persis ideologi komunisme. Atau kafir jika paham akan ajaran ini tapi tetap menjadi anggota atau simpatisan PKI. Pernyataan kafir ini jelas sesuatu yang amat keras dan tak pernah diberikan Masyumi kepada partai lain.

Ada empat alasan mengapa Masyumi menetapkan komunisme itu haram. Pertama, komunisme adalah falsafah yang berdasarkan historic-materialism (faham kebendaan), dengan kata lain menolak ide bahwa dunia dan seluruh isinya adalah ciptaan Tuhan. Kedua, komunisme memusuhi agama dan memungkiri adanya tuhan.

Ketiga, komunisme melenyapkan ikatan keluarga dan menjadikan wanita miliki bersama. Keempat, komunisme pada dasarnya melenyapkan hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan (“Putusan Madjlis Sjuro Pusat Masjumi tentang Hukum Islam terhadap Komunis”).

Selain alasan tersebut, sikap anti-PKI Masyumi disebabkan karena kecenderungan PKI menonjolkan peran dan “kehebatan” tokoh-tokoh komunis internasional dan hubungan yang erat dengan Partai Komunis Uni Soviet atau Partai Komunis Tiongkok. Ini mengkhawatirkan Masyumi akan kemungkinan Indonesia suatu saat menjadi negara satelit Uni Soviet atau RRC yang disebut Masyumi sebagai “imperalis komunis”.

Sikap anti kepada komunisme juga karena Masyumi tidak setuju prinsip kediktaktoran proletariat sebagaimana yang diyakini PKI, yang secara mendasar tidak menghendaki adanya perbedaan. Semua yang dianggap, lawan atau berbeda dengan kehendak kaum komunis akan disingkirkan. Sistem demokrasi yang diyakini Masyumi jelas bertolak belakang dengan konsep pemerintahan ideal PKI itu.

$udut pandang PKI yang kaku dalam mengategorikan umat manusia menjadi kaum borjuis dan proletar juga berseberangan dengan Masyumi yang meyakini keberagaman manusia adalah kenyataan sebagai kehendak Sang Pencipta. Bagi Masyumi, PKI dengan sendirinya menempatkan manusia pada dua kutub yang saling berkonflik, yakni proletar dan borjuis, di mana yang terakhir akan dihabisi manakala kaum proletar yang diwakili kaum buruh menguasai negara.

Selain ajakan menolak komunisme, Masyumi juga melakukan langkah konkret untuk menghantam kaum komunis. Di beberapa daerah, kader dan simpatisan Masyumi kerap terlibat bentrok dengan kader dan simpatisan PKI. Bahkan pernah terjadi simpatisan Masyumi di Malang, Jawa Timur secara spontan membubarkan kegiatan kumpul-kumpul yang dilakukan pendukung PKI yang dianggap melecehkan umat beragama.

Pada Pemilu 1955, kontestasi yang kental terjadi di antara dua partai ini. Hampir dalam setiap edisinya, terutama menjelang Pemilu 1955, majalah Hikmah, Harlan Abadi, dan media lain yang dikelola Masyumi membahas keburukan komunisme dan PKI.

Bagi Masyumi, kekalahan yang nyata dalam pemilu adalah jika komunis dapat berjaya. Salah seorang tokoh dan pengurus Masyumi menyatakan, jika di suatu daerah pemilihan NU keluar sebagai pemenang, Masyumi tidak merasa kalah. Bahkan dengan PNI pun Masyumi merasa setengah kalah.

Masyumi hanya merasa benar-benar kalah jika di wilayah itu dimenangi PKI. Sikap ini menunjukkan bahwa kader-kader Masyumi demikian anti-PKI. Sementara PKI, melalui kadernya, Dasuki, kerap mengatakan musuh PKI bukanlah umat Islam, musuh PKI adalah Masyumi.

Dalam pemerintahan, Masyumi menolak membentuk pemerintahan koalisi dengan kalangan komunis. Sikap ini demikian jelas dan tanpa kompromi hingga siapa pun yang akan melibatkan Masyumi sebagai mitra koalisi pemerintahan, tahu diri untuk tidak memasukkan PKI sebagai bagian pemerintahan. Tidak itu saja, pemerintahan Sukiman mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai “Razia Agustus 1951” menangkap belasan ribu orang yang dicurigai sebagai anggota komunis.

Masyumi juga kerap menyokong gerakan antikomunis. Dengan alasan ini, misalnya, beberapa orang pimpinan ikut serta ke dalam PRRI/Permesta. Sementara tokoh Masyumi KH Isa Anshary mendirikan Forum Anti Komunis pada 1953, yang demikian jelas menunjukkan sikap permusuhan dengan ajaran komunisme. Forum semacam ini ditanggapi oleh Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit sebagai sebuah tindakan yang gila.

Namun demikian, ada beberapa kejadian yang juga menunjukkan sikap kenegarawanan antara tokoh teras Masyumi dan PKI. Natsir sebagai pimpinan Masyumi kerap terlibat perbincangan yang akrab dengan Aidit. Keduanya tidak canggung untuk menunjukkan sikap ramah di muka umum. Jika Aidit ke Sukabumi, dia kerap menyempatkan berkunjung dan menginap di rumah Isa Anshary yang adalah ketua Forum Anti Komunis.

Meski demikian, hubungan baik itu sama sekali tidak berpengaruh pada sikap partai ini terhadap PKI. Masyumi menyatakan hubungan baik itu tetap tidak membatalkan sikap partai terhadap PKI. Bagi Masyumi, PKI adalah partai yang harus dilenyapkan. Sikap itu tidak pernah bergeser hingga akhir hayat partai ini.

Dalam kasus PKI ini tampak jelas keengganan Masyumi untuk bekerja sama yang mengindikasikan ketidakinginan partai ini hidup berdampingan dengan kaum komunis. Sekilas tampak bahwa Masyumi, yang tahun ini akan berharlah ke-70 tahun, tidak menghargai perbedaan pandangan ataupun menghormati pluralisme dalam kasus PKI ini.

Namun demikian, alasan-alasan dari sikap itu sebagaimana yang telah disampaikan di atas, didasari pada kepentingan mempertahankan demokrasi, dan hak-hak individu itu sendiri. Sikap Masyumi ini tampak tidak ada perbedaan dengan sikap pendukung demokrasi di mana pun yang menolak komunisme, termasuk di negara Barat.

Dan sebagai demokrat, Masyumi tidak menghendaki penghancuran komunisme dengan cara kekerasan. Masyumi tetap berupaya membendung PKI dengan cara-cara persuasif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Natsir bahwa PKI adalah kekuatan jahat yang akan kita bendung melalui pemilu.


FIRMAN NOOR, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s