Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Media Indonesia » TNI Komit tidak Berpolitik

TNI Komit tidak Berpolitik

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan TNI akan terus mendukung kebijakan pemerintah.

MEDIA INDONESIA 5/10, — Pada usia ke-70 tahun, TNI menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjadi tentara pejuang yang profesional. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun menyeru seluruh prajurit untuk tidak berpolitik dan berbisnis.

“Karena TNI telah mereformasi internal secara ritual dan kultural. Itu telah sepenuhnya tuntas kami laksanakan.

Output-nya adalah tentara yang terlatih dan terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya,” ujar Jenderal Gatot dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin.

Jumpa pers itu digelar jelang puncak peringatan HUT ke-70 TNI dengan inspektur upacara Presiden Joko Widodo di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, hari ini. Pada perhelatan tersebut, TNI akan menyajikan demonstrasi pertempuran udara dan laut, serta parade pasukan plus alat utama sistem persenjataan dari tiga matra.

Menurut Gatot, saat ini momentum penting dan membanggakan bagi TNI. Dia juga meminta maaf atas perilaku anggota yang melanggar sumpah prajurit dan melakukan kekerasan. “Saya menyadari masih ada oknum TNI yang tega menyakiti Kati rakyat.”

Jenderal Gatot menambahkan, TNI akan terus mendukung kebijakan pemerintah tanpa menjadi partisan politik. TNI, misalnya, siap menotiang upaya pemerintahan Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, TNI haruspunya keungkulan di udara dan di laut.

Pengamat politik dari.LIPI lkrar Nusa Bhakti menyatakan komitmen TNI untuk tidak berpolitik dan berbisnis mesti diimplementasikan secara nyata. “TNI ke depan harus seirama dari atasan sampai yang terbawah dalam wujudkan profesionalitas, tidak melanggar HAM, jauh dari politik praktis dan apalagi berbisnis.”

TNI, imbuh Ikrar, baru 17 tahun mereformasi dan memisahkan diri dari politik sehingga wajar jika masih ada catatan buruk. Keberpihakan anggota TNI dalam pilpres, pemilu legislatif, dan pilkada pun belum sepenuhnya sirna. “Karena itu, perbaikan harus didorong dengan komitmen dan sanksi tegas bagi yang melanggar,” tuturnya.

Fokus pertahanan
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan wajar bila Jenderal Gatot mengingatkan TNI tidak masuk ke ranah politik dan bisnis. “UU tentang sudah mengatur hal itu. Kalau mau masuk politik dan bisnis, anggota TNI harus tinggalkan kedinasannya.”

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai semangat profesionalisme yang ingin dirawat TNI akan percuma jika tak didukung pemerintah dengan menjauhkan mereka dari politik dan bisnis.

Wakil Direktur Imparsial Al Araf menyatakan penting bagi TNI untuk tunduk pada sistem hukum yang transparan. Begitu pula, menjadi keniscayaan bagi TNI untuk fokus total pada pertahanan negara.

“Tak perlu lagi mengurusi keamanan dalam negeri dan masuk ranah sipil,” tukas Al Araf. Ia mengkritik kebijakan TNI belakangan ini mengikat kerja sama dengan sejumlah instansi untuk pengamanan.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menekankan pentingnya kesigapan pemerintah memenuhi kebutuhan TNI. Dengan begitu, TNI betul-betul profesional untuk mendukung visi kemaritiman Presiden Jokowi. (Ric/Nov/Kim/X-9 CAHYA MULYANA )

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s