Home » PAGE 3.18 - Story of the Day » Media dan Demokrasi

Media dan Demokrasi

Media saat ini bukan lagi kekuatan keempat dalam sistem demokrasi. Media telah menjelma sebagai kekuatan kedua setelah pemerintah, bahkan kekuatan pertama sebagai pencipta opini dan propaganda. Di era industri, media menjelma juga sebagai kekuatan politik, sosial budaya, dan kekuatan ekonomi. Umaimah Wahid, Dosen Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur

 

Republika 5/11/2015, “Publik yang Terbelenggu

Oleh Umaimah Wahid, Dosen Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur

Media saat ini bukan lagi kekuatan keempat dalam sistem demokrasi. Media telah menjelma sebagai kekuatan kedua setelah pemerintah, bahkan kekuatan pertama sebagai pencipta opini dan propaganda. Di era industri, media menjelma juga sebagai kekuatan politik, sosial budaya, dan kekuatan ekonomi.

Media massa mempunyai kekuatan menyampaikan informasi dalam waktu yang nyaris bersamaan, bahkan dalam kondisi real time. Media menjadi komunikator yang sangat digdaya dibandingkan bentuk komunikator lainnya dalam memenangkan “hati dan pikiran” massa.

The power of media telah mengonstruksi realitas baru dan tidak ada satu pun kekuatan dalam sistem sosial yang memiliki kemampuan seperti media massa. Kekuatan dan kekuasaan inilah yang menjadi fokus pengelolaan media dan massa. Konten adalah “darah” yang menghidupkan realitas sosial di tengah masyarakat sebagai wujud ruang masyarakat modern yang “terkontaminasi” kekuatan media.

Masyarakat terbelenggu dalam dinamika media yang cenderung memiliki kepentingan dan kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Realitas itu secara signifikan berakibat pada konstruksi berpikir media. Media yang dipercaya sebagai kekuatan dalam perjuangan demokrasi dengan terciptanya public sphere, kondisi saat ini, justru yang terjadi sebaliknya.

Pada masa kini, kebebasan masyarakat itu justru mengarah pada situasi yang mematikan kebebasan menyatakan pendapat. Ini terlihat pada beberapa fenomena yang muncul belakangan.

Pada era Joko Widodo (Jokowi), sepertinya hampir tidak ada media yang secara terbuka dan berani menunjukkan bentuk kritiknya kepada penguasa. Mulai dari pemberitaan demonstrasi oleh mahasiswa hingga pemberitaan mengenai asap yang kurang menyuarakan substansi persoalan. Paling anyar, munculnya peraturan Kepolisian Republik Indonesia mengenai larangan menyuarakan hal-hal kebencian (hate speech).

Larangan ini pada dasarnya baik saja, tetapi pada implementasinya dikhawatirkan memunculkan perilaku pemaknaan yang salah dan sangat mungkin memunculkan konflik baru di masyarakat. Hal ini tentunya bisa mematikan ruang terbuka di mana suara masyarakat diperlukan untuk kritik dan analisis tajam mengenai kinerja pemerintahan yang terafiliasi dengan para pemilik modal.

Realitas ini seakan memperkuat sihir Jokowi—yang didukung sepenuhnya oleh media massa—sebagai presiden tanpa cela. Jokowi cenderung mendapatkan pembelaaan dari sebagian besar jaringan media yang selama pemilu kemarin menjadi “corong politik” Jokowi.

Di satu sisi, kondisi ini wajar. Pada sisi lain, fenomena ini memunculkan ketidakseimbangan dan hilangnya rasionalitas berpikir masyarakat dalam memaknai situasi yang sesungguhnya.

Keberpihakan yang dominan ini menciptakan kecenderungan Jokowi seakan menjadi sosok yang selalu benar. Siapa pun yang mengkritik, akan mengalami bullying oleh masyarakat yang pro-Jokowi. Jika situasinya demikian, masihkah masyarakat berharap pada tanggung jawab media untuk memberikan informasi yang jujur dan objektif? Lalu, apakah ruang publik itu masih ada saat sekarang?

Kritik sesungguhnya kekuatan refleksi masyarakat atau publik sebagai bentuk antitesis. Munculnya antitesis ini membuka peluang yang melahirkan sintesis dalam bentuk konstruksi pemahaman baru terhadap realitas baru.

Mohammad Arkoun, filsuf dari Universitas Sorbonne, Prancis, menyatakan, kritik sesungguhnya menghidupkan manusia dan realitas. Atas dasar alasan ini, manusia harus melakukan autokritik atau mengkritik diri sendiri sebagai upaya reflektif seseorang dalam memahami realitas.

Kritik sekaligus menciptakan dan memelihara ruang publik sebagaimana yang dinyatakan oleh Habermas. Di sini, ruang publik sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara rakyat dan penguasa/pengusaha. Tanpa ruang publik yang otonom, dapat dipastikan ruang perdebatan akan tertutup.

Pembelaan dalam bentuk apa pun terhadap Jokowi semestinya tidak menutup peluang kritik bagi masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Dalam proses menciptakan ruang publik inilah, media harus objektif dan bertanggung jawab. Media tidak melahirkan tirani baru yang menafikan perbedaan pendapat dalam ruang publik. Media bukan hanya membela kepentingan pihak tertentu, dalam hal ini Jokowi atau Prabowo, melainkan harus memberikan ruang yang sama kepada semua pihak.

Di samping media, kaum intelektual juga harus berperan untuk menjaga ruang publik dan dialog antara masyarakat politik dan masyarakat sipil tetap terjaga. Tujuannya agar mampu menciptakan masyarakat yang kuat, otonom, dan mempunyai kekuatan untuk memperjuangakan realitas mereka secara maksimal.

Menarik untuk melihat apakah ruang publik di era Jokowi-JK ini milik seluruh masyarakat atau “hanya” menjadi milik pihak yang mendukung pemerintah? Hal itu akan sangat bergantung pada strategi dan cara media massa maupun new media menyatakan diri dalam operasionalnya sehari-hari.

Jika media cenderung hanya membela secara tidak seimbang terhadap Jokowi-JK tanpa mampu menyatakan kritik, sangat mungkin ruang publik akan sakit dan lama-kelamaan emansipasi untuk menyatakan pendapat juga akan mati. Masyarakat menjadi enggan, bahkan malas menyatakan pendapat karena kekhawatiran mengalami bullying dari pihak yang tidak siap menerima kritik.

Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran apabila media sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Media mengalami kemunduran karena terjadi “perdamaian” hubungan kekuasaan antara dua pihak ataupun para pihak.

Tampaknya, ruang publik terbelenggu itu sengaja diciptakan sebagai upaya memelihara kekuasaan. Harapan baru bahwa Jokowi mampu membawa kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya ke arah lebih baik, justru tidak terjadi. Rezim Jokowi lebih membela para pengusaha dan kepentingan politik pendukungnya.

Padahal, dalam sistem demokrasi, kritik adalah kemestian yang menciptakan keselarasan antara pemerintah dan rakyatnya. Keselarasan dan keseimbangan itu sebenarnya harus integral dalam proses demokrasi yang berlangsung, bukan malah ditakuti dengan sikap, perilaku, dan peraturan yang justru membawa situasi kecemasan di tengah masyarakat. Ruang publik yang tersedia sejatinya menjadi milik semua pihak, bukan pihak tertentu. Pemerintah harus mampu menjamin keterbukaan tersebut.

Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, media massa justru telah mereduksi nilai-nilai idealismenya sebagai implikasi Pilpres 2014. Hilangnya rasionalitas atau akal sehat terimbas secara kuat pada kaum intelektual yang cenderung “memilih aman” terhadap situasi yang ada.

Mereka bukan lagi sebagai analisis, melainkan lebih menjadi perpanjangan tangan pemerintah semata. Situasi inilah yang disebut Antonio Gramsci sebagai hegemoni baru yang tidak menyejahterakan, tapi hanya menciptakan dominasi hegemoni yang lebih “sakit”.

Harapan baru melahirkan perasaan bersama di kalangan khalayak—dalam menyikapi segala kebijakan pemerintah sebagai persoalan bersama—justru tidak muncul. Untuk itu, sudah saatnya masyarakat mendesak agar mendorong media bisa kembali bersikap cerdas dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih besar.

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s