Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Pencatutan Nama, Menguji Kewibawaan Mahkamah Kehormatan Dewan

Pencatutan Nama, Menguji Kewibawaan Mahkamah Kehormatan Dewan

KOMPAS, — Pintu kayu ruang Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (16/11) sore, akhirnya dibuka setelah rapat selama tiga jam. Pers pun segera mengerumuni Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, dari Fraksi PDI-P, yang lebih dulu keluar. Sambil mengangkat kedua tangannya, Junimart berkata, “Tolong, kami (MKD) dikawal dalam hal ini (penanganannya). Saya cuma minta itu saja.”

Saat itu, MKD baru bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang melaporkan Ketua DPR Setya Novanto. Anggota Fraksi Partai Golkar itu diduga mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden meminta saham terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (FI). Pertemuan pada 8 Juni 2015, yang dihadiri Setya, juga dihadiri pengusaha Muhammad Reza Chalid dan Presiden Direktur PTFI Maroef Syamsoeddin.

Ditanya mengapa meminta pengawalan dalam penanganan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres, Junimart menolak berkomentar. “Sudah paham, kan, kalau itu tidak usah saya jawab. Tolong kawal saja kami di MKD, diawasi, (agar) tak macam-macam,” ujarnya.

Hal ini tentunya mengundang pertanyaan karena belum bekerja, MKD sudah minta pengawalan. Bagaimana saat bekerja?

Sehari setelah Sudirman lapor, MKD juga belum bergerak. Alasannya, bukti transkrip yang diserahkan dianggap tak lengkap. Sudirman diminta melengkapi dengan rekaman percakapannya. Dua hari kemudian, meskipun rekaman itu diserahkan Staf Khusus Kementerian ESDM Said Didu dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron, MKD masih belum juga bekerja memeriksa dugaan pelanggaran etika Setya. Alasannya, MKD akan membawa lebih dulu rekaman ke laboratorium forensik Mabes Polri untuk divalidasi orisinalitasnya.

Setelah itu, MKD baru dapat menjadwalkan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Namun, ternyata tak mudah. Sebelum membawa rekaman ke Polri, MKD sempat dipersoalkan karena harus dapat izin dari pimpinan DPR. Untunglah, izin itu tak perlu ada.

Karena adanya pengakuan Setya soal pertemuan tersebut, tiga pimpinan MKD, yaitu Junimart, Dasco (Gerindra), dan Hardisoesilo (Golkar), tak jadi memvalidasi, tetapi berkonsultasi dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. “Pak Badrodin memberi saran rekaman tak perlu divalidasi lagi. Jadi, kami bisa gerak cepat menentukan langkah selanjutnya memanggil saksi. Kalau mereka membantah, kami buka rekaman,” tutur Junimart.

Hari Jumat (20/11) ini, MKD dijadwalkan menggelar rapat kembali untuk membahas rencana pemanggilan pihak-pihak terkait dalam pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam pembagian saham PTFI. Tentu, kita menunggu akankah MKD segera menentukan siapa yang akan dipanggil dan kapan pemanggilannya dimulai?

Sejak laporan Sudirman diterima MKD, Junimart mengaku sering mendapat telepon, yang memintanya agar tak banyak bicara dalam kasus tersebut. “Itu (tekanan) sudah biasa. Cuma, kami berharap jangan ada intervensi,” kata Junimart, tidak merinci intervensi seperti apa.

Bentuk panel

Kasus dugaan pelanggaran etika yang dilaporkan Sudirman sebenarnya menjadi ujian kedua bagi kewibawaan MKD menegakkan etika pimpinan DPR. September lalu, MKD menangani kasus serupa yang dilakukan Setya dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon seusai bertemu Donald Trump, seorang bakal calon presiden Amerika Serikat. Saat itu, proses persidangan MKD sangat tertutup. MKD tak pernah bisa menyidangkan Setya dan Fadli. Namun, tanpa diketahui publik, MKD tiba-tiba mengumumkan sudah memeriksa keduanya. Tak heran jika putusannya, Setya dan Fadli hanya diputus melakukan pelanggaran ringan dan sanksinya hanya teguran.

Jika merujuk Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD, MKD sebenarnya dapat menangani perkara tanpa pengaduan. MKD juga bisa pro-aktif mencari bukti atau dokumen yang dibutuhkan. UU No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengamanatkan, MKD juga dapat membentuk panel untuk menangani perkara tersebut. “MKD tinggal membentuk tim panel. Merekalah yang cari bukti-bukti,” kata Direktur Indonesian Parliamentary Center Sulastio. Jadi, tunggu apa lagi?

(AGE/NTA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 November 2015, di halaman 2 dengan judul “Menguji Kewibawaan Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Advertisements

Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s