Home » PAGE 3.2 - Berita Koran » Koran Tempo » Dewan Gagas Penguatan Peran Militer

Dewan Gagas Penguatan Peran Militer

Dewan mewacanakan opsi melebur detasemen teror TNI dan Polri.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat menggagas penguatan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme. Rencana tersebut mencuat dalam pembahasan Panitia Khusus DPR yang menggodok revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra, mengatakan salah satu opsi penguatan peran itu adalah melibatkan personel TNI dalam kegiatan penindakan Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) milik Kepolisian RI. Peran TNI dinilai penting, terutama jika kejadian teror berhubungan dengan negara lain. “Sedangkan Polri tidak bisa ke luar negeri untuk mengusut kasus teror,” kata Supiadin, kemarin.

Selain itu, TNI dinilai memiliki keahlian khusus di berbagai bidang, yakni di darat, laut, dan udara. Dia mencontohkan aksi terorisme di laut bisa dilakukan Densus dengan mengerahkan Detasemen Jala Mengkara (Denjaka), pasukan elite TNI Angkatan Laut. “Toh, selama ini TNI dan Polri bergabung dalam menanggulangi terorisme di Poso, Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Penguatan peran TNI sebenarnya juga menjadi usul pemerintah. Draf revisi undang-undang, terutama Pasal 43 huruf B, telah mengatur peran militer dalam kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme, yakni membantu Polri.

Rencananya, Pansus DPR akan kembali menggelar rapat pada hari ini dengan mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kemarin, Pansus telah mendengarkan beberapa rekomendasi dari Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Syaiful Bahri Anshori, selain opsi bantuan, ada usulan untuk membentuk lembaga baru dengan menggabungkan detasemen antiteror TNI dan Polri. Pilihan lainnya adalah personel TNI masuk menjadi bagian Densus 88. “Tapi lebih cenderung TNI melebur ke Densus,” ujarnya.”Semuanya masih pembahasan.”

Juru bicara Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Tatang Sulaiman, membenarkan akan membahas masalah tersebut di DPH.TNI menyatakan siap jika dilibatkan ke dalam Densus. “Asalkan ada undang-undangnya,” katanya. Adapun Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Agus Rianto, mengatakan selama ini TNI dan Kapolri sudah saling bersinergi.

Di rektur Imparsial, Al Araf, berharap DPR tak gegabah melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme dengan cara meleburkan militer ke kesatuan kepolisian, “Aparat TNI bukan penegak hukum,” ujarnya. “Indonesia akan kembali ke masa lalu, ada potensi pengekangan demokrasi.” Al Araf mengingatkan, TNI tetap bisa membantu penanggulangan terorisme jika diminta Presiden Joko Widodo sesuai dengan Undang-Undang TNI.

 


Darkwin Web's Official

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s