Home » PAGE 3.10 – Kesehatan

Category Archives: PAGE 3.10 – Kesehatan

Apa sih CMV itu?

Sedikit banyak mengulik tentang CMV, karena tertarik ingin tahu lebih banyak tentang penyakit yang satu ini. Terlebih sudah beberapa pekan terakhir bolak balik Rumah Sakit untuk berobat sang anak yang sakit. Di jelaskan oleh dokter, setelah lihat hasil lab bahwa anak terdiagnosis indikasinya adanya virus CMV namun masih dalam rendah (bilirubin-nya diangka 8.93). Secara umum, tanda-tanda fisik dari anak yang terkena virus ini adalah bayi berwarna kuning, termasuk mata berwarna kuning dan tidak cerah.

Sakha-RSCM_bilirubin
Seorang dokter peneliti, dr. Vindina Rettha Arianingrum Sigiro dari Departemen THT-KL FKUI/RSUPNCM, menyampaikan penjelasan awal mengenai virus CMV ini. Berikut kutipan dari info yang dia sampaikan, “Penderita infeksi Cytomegalovirus atau dikenal dengan istilah CMV, sejak dalam kandungan dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Gangguan ini bisa menimbulkan keluhan tidak dapat mendengar yang akan memengaruhi perkembangan bicara anak. Pemeriksaan pendengaran pada bayi maupun anak saat ini dilakukan dengan pemeriksaan Brain Evoked Response Auditory (BERA), yaitu pemeriksaan pendengaran yang objektif dilakukan dalam keadaan bayi/anak tidur sehingga dibutuhkan penggunaan obat sedasi (tidur) kloral hidrat 75 mg/Kg berat badan. Sebelum pemeriksaan BERA dilakukan maka akan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan telinga dengan otoskopi, dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi telinga tengah dengan timpanometri, setelah itu dilakukan pemeriksaan fungsi koklea dengan menggunakan Distorsion product otoacoustic emmission”

Semoga dapat menambah pengetahuan kita akan virus ini dan menjadikan kita lebih respect lagi dengan kesehatan, terutama kesehatan ibu dan bayi.

 

90% Bahan Kimia Obat dari Impor

Saat ini, industri farmasi Indonesia hanya berkutat pada pengembangan formula. Tidak ada penelitian intensif untuk pengembangan obat sintetis yang berasal dari alam.

PERTUMBUHAN industri farmasi di Indonesia sampai saat ini dinilai masih belum maksimal. Hampir 90% bahan sintetis kimia untuk obat yang diproduksi di Indonesia adalah hasil impor.

Kurangnya teknologi untuk menunjang pengembangan industri farmasi menjadi salah satu faktor penyebab yang masih sulit dihindari. “Karena itu, jadi banyak impor. Hal itu jadi kendala pengembangan industri farmasi, apalagi saat kurs dolar meningkat kuat seperti sekarang ini,” ujar Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (UI) Mandi Jufri pada   seminar pameran hasil riset inovatif bidang farmasi di Depok, kemarin.

Dikatakan Mahdi, teknologi yang lturang mendukung menjadi penghambat perkembangan in dustri farmasi. Hampir sebagian besar penelitian terhambat karena ma salah instrumen yang kurang memadai.

Saat ini, tambah dia, industri farmasi Indonesia hanya berkutat pada pengembangan formula. Tidak ada penelltian intensif untuk mengembanglcan obat sintetis yang berasal dari alam. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan dalam hal alam dan bidang herbal.

“Rita dalam teknologi memang kalah telak dari negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Amerika. Namun, kita punya beragam kekayaan alam yang seharusnya bisa dijadikan bahan penelitian industri farmasi,” terang Mandi.

Untuk mengatasi masalah terse- but, Mandi berpendapat salah satu jalan yang bisa dilakukan ialah melalui kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri. Selain itu, is mengusulkan riset intensif harus dilakukan guna menemukan berbagai inovasi di bidang farmasi.

Manajer. Riset dan Pengabdian Masyarakat UI Rani Sauriasari menambahkan saat ini banyak hasil riset yang tidak mencapai tahap komersialisasi dan hilirisasi. Pengembangan hasil riset kerap terhenti karena gagal bertemu dengan investor dan stakeholder lainnya.

“Hasil riset bermutu tidak hanya sampai sekadar presentasi dan seminar bergengsi. Hams ada langkah lanjut untuk membawanya ke masyarakat luas,” ujar Rani.

Inovasi
Fakultas Farmasi UI menggelar pameran hasil riset inovatif dan hasil riset farmagi sebagai wadah bagi para peneliti untuk menampilkan hasil riset mereka.

“Tahun ini, tercatat tiga perusahaan farmasi besar nasional bekerja sama dengan Fakultas Farmasi UI dalam upaya komersialisasi produk riset,” kata Kepala Humas dan KIP UI Rifelly Dewi Astuti pada kesempatan sama.

Beberapa produk inovatif yang dipamerkan di antaranya gel anestetik bunga cengkih, inkubator bayi, kursi stroke, dan vaksin carrier.

Ia memandang perlu mengangkat lebih banyak lagi ‘para peneliti dari zona nyaman dan memperteraukan mereka dengan para pelaku usaha sebagai langkah menuju pemanfaatan hasil riset semaksimal mungkin agar menyentuh masyarakat, salah satunya melalui pameran itu.

Ia menambahkan publikasi staf Fakultas Farmasi UI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2014, jelasnya, rasio publikasi terhadap dosen adalah 0,6, artinya lebih dari setengah staf menghasilkan satu publikasi internasional per tahun.

Pada tahun ini, Farmasi UI juga telah meluncurkan buku Direktori Jurnal Internasional di Bidang Farmasi dan Buku Profil Periset Farmasi III 2015. (Ant/H-1) putri@mediaindonesia.com | PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI

Jangan Abaikan Kesehatan Gigi-Mulut

Buruknya kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil bisa berpengaruh pada kondisi janin dalam rahimnya.

JAKARTA—Sebagian masyarakat mungkin belum memahami betapa pentingnya merawat kes’ehatan gigi dan mulut. Padahal, gangguan kesehatan ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari jika dibiarkan begitu saja.

Buruknya gangguan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil disinyalir dapat mengganggu perkembangan janin. Hal tersebut disampaikan oleh ginekolog dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dr Boy Abidin SpOG (K) dalam acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) yang diselenggarakan oleh Pepsodent, akhir pekan lalu, di Jakarta.

“Jika ibu hamil mengalami gangguan pada gigi dan gusi, ibu tidak dapat mengunyah makanan dengan baik. Akibatnya, kecukupan nutrisi pada janin tidak terpenuhi optimal sehingga dapat menyebabkan kelahiran bayi prematur dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu kurang dari 2,5 kilogram. HB ibu rendah yang menyebabkan anemia, hingga menyebabkan cacat bawaan,” ungkap Boy.

Menurut Boy, bayi yang memiliki berat badan kurang bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain, gangguan sirkulasi darah, kondisi plasenta yang menyebabkan transfer nutrisi dari ibu terhambat, nutrisi ibu kurang, atau ada infeksi.

Infeksi tersebut bisa berasal dari gigi atau gusi. “Bahkan, 5o persen wanita hamil di Amerika menderita pembengkakan gusi akibat infeksi yang tentu sangat berpengaruh pada kesehatan janin,” katanya. Janin dengan berat badan rendah juga berisiko 2,8 kali dapat lahir prematur.

Penyakit gigi dan mulut ini rentan terjadi pada trimester satu hingga ketiga kehamilan. Untuk mengurangi risiko tersebut, menurutnya, penting bagi calon ibu untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya sebelum hamil. Bahkan, lebih baik lagi jika dilakukan pemeriksaan sebelum menikah, minimal enam bulan sekali.

Hal ini dibuktikan dari beberapa studi terkait kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan para pakar gigi dan mulut. Mereka menyebutkan bahwa merawat kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil mampu menurunkan risiko terserang preeklamsia atau keracunan kehamilan sebesar lima hingga delapan persen.

“Menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat mengurangi bayi lahir prematur dengan berat badan lahir rendah sebesar 57 persen dan mengurangi risiko bayi lahir prematur sebesar 50 persen,” kata Boy.

Sementara, menurut drg Ratu Mirah Afifah GCClinDent MDSc, selaku Head of Professional Relationship Oral Care, PT Unilever Indonesia, cara sederhana guna merawat kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil adalah dengan rutin menyikat gigi dua kali sehari. Namun, kegiatan menyikat gigi yang sederhana ini kerap diabaikan oleh ibu hamil, apalagi jika kehamilannya kerap mengalami hipermesis (muntah-muntah).

“Untuk itu, baiknya bagi ibu hamil yang mengalami hal ini, para dokter menyarankan untuk berkumur dahulu dengan air hangat rasa asam di mulut berkurang, sekitar setengah jam. Sesudah itu, barulah menyikat gigi dengan menggunakan sikat gigi kecil yang bulu sikatnya lembut,” kata Mirah.

Selain itu, Mirah juga menambahkan, kondisi yang kerap terjadi pada ibu hamil tersebut sulit untuk dihindari, mengingatini merupakan masalah hormonal kehamilan. Sebaiknya, ibu hamil juga perlu mengurangi konsumsi makanan manis agar tidak menimbulkan rasa mual ketika menyikat gigi.

Secara umum, menurut Mirah, kampanye mengenai kesadaran akan kesehatan gigi dan mulut ini tidak hanya ditujukan bagi ibu hamil. Namun, kampanye dan edukasi ini juga penting untuk diketahui oleh anak-anak.

Hal. ini dimaksudkan agar kebia- saan menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat mereka terapkan sejak kecil. Dengan begitu, masalah-masalah kesehatan gigi dan mulut tidak akan menghantui ketika mereka dewasa kelak. [c04 ed: dewi mardiani]

BPJS Buat Sistem Syariah

Tim teknis dibentuk untuk membahas sistem syariah.

REPUBLIKA, 5/8 Pg.1 — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutuskan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat. Nantinya peserta BPJS Kesehatan tak hanya memiliki pilihan program layanan kesehatan konvensional tetapi juga syariah.

“Program tersebut dihadirkan agar masyarakat bisa memilih, apakali ingin menggunakan sistem syariah atau konvensional,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris seusai bertemu dengan perwakilan MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (4/8).

Pertemuan itu membahas mengenai fatwa MUI hasil ijtima ulama di Tegal, Jawa Tengah, pada 7-10 Juni 2015 yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai syariah. Penyebabnya, BPJS Kesehatan masih mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (Judi), dan riba.

Menurut Fachmi, untuk BPJS syariah, dananya dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam, misalnya penyimpanan dana dilakukan di bank syariah. Begitu juga dengan fasilitas kesehatannya, BPJS memberikan fasilitas sesuai syariah kepada para peserta.

Sedangkan, dalam praktik konvensional, BPJS Kesehatan tetap mengelola dana peserta sesuai regulasi yang sudah ditetapkan.”Program ini ditawarkan agar masyarakat bisa memilih saja,” kata Fachmi menegaskan.

Dalam pelayanan, jelas dia, BPJS tidak akan membedakan antara program syariah atau yang konvensional. Pelayanan kesehatan yang diberikan maslit sesuai dengan regulasi BPJS. Sep6rti pembayaran klaim dan lain sebagainya.

Fachmi juga mengingatkan, program BPJS syariah masih belum sempurna. Karena itu, mekanisme akan dibahas bersama tim teknis yang dibentuk dari direksi BPJS, MUI, OJK, DJSN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

Ia menilai pembahasan lebih lanjut itu sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan di masa datang. Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Jaih Mubarok mengatakan, tim itu dibentuk supaya pengelolaan BPJS tak lagi memiliki unsur gharar, maysir, dan riba.

Pembahasannya bisa dimulai dari bagaimana proses pengumpulan dana iuran bersama atau dana gotong royong sampai pada kejelasan personalia atau subjek hokum BPJS. Untuk pengumpulan dana iuran, Jaih menilai masih mengandung unsur gharar.

Menurut Jaih, pengumpulan iuran belum mempunyai kejelasan akad. Selain tentang akad, pembahasan dalam tim juga berfokus pada pengelolaan dana di bank syariah. “Dengan demikian tidak muncul dana riba seperti pengelolaan di bank konvensional.”

Dibentuknya tim bersama, menurut Jaih, bertujuan menyelesaikan seluruh masalah dalam BPJS seperti yang tersurat dalam fatwa hasil ijtima Juni lalu. Karena itu, nanti dengan sendirinya BPJS Kesehatan menjadi syar’i meski tanpa harus membuat program syariah.

OJK mendukung rencana BPJS Kesehatan menyediakan fasilitas syariah bagi peserta yang menginginkannya. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Firdaus Djaelani menjelaskan, peserta yang telanjur mengisi formulir tetap dapat berjalan.

Menurut dia, sudah banyak yang mengisi formulir sehingga tak mungkin diminta untuk mengulang. Dari pekerja mandiri saja ada sekitar 14 juta orang. “Jadi kalau yang sudah mendaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS, enggak apa-apa.”

Nantinya, peserta Baru dapat memilih layanan BPJS Kesehatan konvensional atau syariah dengan akad di lembar belakangnya. Firdaus menyebutkan, sistem pungutan serta besaran iuran tidak dibedakan antara syariah dan konvensional.

Firdaus berharap pengkajian yang dilakukan tim teknis dapat berjalan cepat dan selesai pekan ini. Di sisi lain ia mengimbau, sambil menunggu, masyarakat diminta untuk tetap mendaftar ikut BPJS Kesehatan.

Editorial, “Wajah Baru BPJS”

REPUBLIKA, 5/8 Pg.4, — Keinginan sebagian besar umat Islam untuk memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang beroperasi sesuai syariah akhirnya bakal terwujud. Pertemuan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direksi BPJS Kesehatan di kantor OJK Jakarta, kemarin, menghasilkan kesepakatan tentang rencana pengoperasian BPJS syariah yang helakangan ramai dibicarakan publik.

Tuntutan soal BPJS Kesehatan yang sesuai syariah sebenarnya sudah lama terdengar. Namun, suaranya semakin nyaring dalam dua pekan terakhir menjelang Muktamar NU dan Muktamar Muhammadiyah yang hingga hari ini masih berlangsung. Bahkan, isu yang beredar menyatakan bahwa MUI mengharamkan BPJS, meski beberapa kali pengurus MUI membantah soal pernyataan tersebut. Karena, dua bulan lalu dalam pertemuan ulama yang berlangsung di Tegal, Jawa Tangah, hanya menghasilkan itjima mendesak pemerintah memberikan layanan BPJS syariah, bukan mengeluarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan haram.

BPJS memang merupakan hal yang baru. Lembaga ini lahir dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 24 ayat 32, yakni negara berkewajiban memberikan jaminan sosial. Masalahnya, dalam Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2014 disebutkan bahwa aset jaminan sosial harus disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk sebagai kustodian. Selama ini bank-bank yang ditunjuk untuk menyimpan dana BPJS merupakan institusi yang tidak memiliki napas syariah. Di sinilah salah satu letak masyarakat yang selama ini telah menerapkan sistem syariah dalam kehidupan sehari-hari menjadi keberatan dengan BPJS Kesehatan.

Sehenarnya tuntutan adanya BPJS Kesehatan syariah sesuatu yang sangat wajar. Sebagai negara dengan penduduk berjumlah 260 jiwa dan 85 persen di antaranya beragama Islam, sangat masuk akal jika ada keinginan BPJS Kesehatan yang sesuai syariah, layaknya pengoperasian perbankan dan asuransi syariah yang selama ini sudah ada di Tanah Air.

Apalagi, sistem ekonomi syariah sendiri selama ini telah terbukti cukup andal dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi: Negara-negara Eropa seperti Inggris pun telah lama menerapkan sistem syariah untuk perbankannya di samping perbankan yang beroperasi secara konvensional.

Setidaknya ada dua hal yang bisa diterapkan dalam BPJS Kesehatan syariah yang membuatnya heda dengan BPJS Kesehatan konvensional. Dari segi proteksi, sistem syariah harus menggunakan risk sharing atau berbagi risiko. Dalam syariah, harus mementingkan status uang yang dibayarkan oleh peserta BPJS karena uang tersebut milik peserta secara kolektif bukan milik BPJS. Karena itu, pengelolaan dananya harus dipisahkan dengan uang yang milik BPJS. Sedangkan, dari sisi investasi, dana yang terkumpul dari peserta BPJS harus diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang syariah.

Bagaimanapun sikap tanggap dari pemerintah soal desakan masyarakat ini perlu diapresiasi. Sekarang waktunya kita menunggu rencana BPJS mewujudkan BPJS Kesehatan syariah. Seperti janji Direktur BPJS Fahmi Idris yang menyatakan, program tersebut dihadirkan agar masyarakat bisa memilih bila ingin menggunakan program syariah atau konvensional. Dengan adanya pilihan bagi masyarakat Muslim, diharapkan pelayanan BPJS Kesehatan akan semakin baik dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.

BPJS Kesehatan Dipastikan Halal

Kedepan, diputuskan akan ada tim bersama yang membahas penyempurnaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

MEDIA INDONESIA, 5/8 Pg.12, — Penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dipastikan tidak haram atau halal.

Hal itu tertuang dalam kesepakatan hasilpertemuan antara BPJS Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Kesehatan, De- wan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Otoritas Jasa Keuangan, yang digelar kemarin.

“Kami semua telah menyepakati keputusan, serta mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-bank OJK Firdaus Djaelani pada jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Pertemuan tersebut merupakan respons terhadap pernyataan MUI bahwa penyelenggaraan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah.

Keputusan Itu dikeluarkan dalam sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V 2015 di Pesantren At-Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, pada 7-10 Juni. Putusan dikeluarkan pada 9 Juni.

MUI menyebut BPJS Kesehatan tidak syariah terkait dengan indikator bunga, dan mengusulkan untuk mengadakan BPJS kesehatan syariah kepada pemerintah.

Pertemuan kemarin menghasilkan sejumlah keputusan. Pertama, telah dicapai kesepahaman para pihak untuk membahas lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan membentu tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, pemerintah, DJSN, dan OJK.

Kedua, rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosakata ‘haram’.

Kemudian, masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaan dalam program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan terhadap program JKN yang sesuai dengan riilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai dengan syariah.

“Langkah selanjutnya akan diproses oleh tim yang sudah dibentuk,” kata Firdaus.

Kajian tim
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, hingga saat ini, BPJS Kesehatan masih menjadi satu kesatuan, sebelum adanya putusan dari tim bersama.

“Adapun BPJS Kesehatan konvensional atau syariah itu nanti dari hasil kajian tim bersama. Saat ini masih menjadi satu serta tetap dilaksanakan,” tutur Fahmi.

Secara teknis, jelasnya, pelaksanaan jaminan sosial syariah bisa diberikan dalam bentuk memberikan formulir akad khusus syariah bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan syariah.

Namun, hal itu tidak diberlakukan untuk semua kalangan, mengingat Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam.

“Tentu penerapan teknis ini tidak bisa dipukul rata karena kita juga berbicara dalam aspek Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas dia.

Ia menambahkan, untuk teknis lebih lanjut, semua itu bergantung pada kerja tim bersama. “Saya tidak mau mendahului tim untuk teknisnya,” ujar dia. (Ant/H-1/ CORNELIUS EKO SUSANTO)

BPJS dan MUI Capai Kesepakatan Soal Fatwa Haram

KORAN TEMPO, 5/8 Pg.6 — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional kemarin bertemu dan bersepakat menyempurnakan program jaminan kesehatan berbasis syariah.

Pertemuan itu juga menyepakati bahwa BPJS syariah saat ini belum diperlukan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan tidak ada pembahasan soal pembentukan BPJS syariah. Yang di fokuskan dalam pertemuan tersebut adalah program BPJS saat ini dengan prinsip syariah.

Untuk menjalankan rekomendasi itu, menurut Fachmi, disepakati pembentukan sebuah tim yang mewakili setiap unsur instansi. Tim itu langsung bekerja mulai kemarin.

Fachmi berharap, dalam sepekan ini, tim sudah dapat memberikan hasil. “Saya ingin program syariah bisa diselesaikan di tingkat jajaran direksi sehingga keputusan akan cepat kami jalankan,” kata dia.

Menurut Fachmi, masyarakat nanti dapat memilih program syariah saat mendaftar ke BPJS Kesehatan. Pclayanan yang diberikan akan tetap sama. Adapun iuran anggota dengan program syariah akan disimpan di bank syariah.”Tapi masih akan digodok lagi,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok, mengatakan pengubahan pengelolaan dana ke sistem syariah tidak mudah. Dana haji, yang nilainya mencapai Rp 70 triliun, misalnya, baru bisa ditampung bank syariah sebanyak Rp 20 triliun. “Jadi ini masih terkait dengan kemampuan bank syariah,” ujar Jaih.

Komisioner OJK, Firdaus Djaelani, meminta masyarakat tetap mendaftar sambil menunggu program syariah BPJS Kesehatan dirampungkan. Peserta juga diminta tetap membayar iuran.

Dalam pertemuan kemarin juga dicapai kesepahaman tidak adanya kosakata haram. Kepastian itu, menurut Firdaus, didasari hasil kajian Fatwa MUI. MUI sebelumnya mempermasalahkan pelaksanaan BPJS, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. • SINGGIH SOARES I ANDI RNLI