Home » PAGE 3.11 – Komunitas & Sosial

Category Archives: PAGE 3.11 – Komunitas & Sosial

Karakter orang dalam social media

MUNGKIN sahabat or teman semua, pernah dan [masih] berinteraksi di dalam percakapan/Group di social media. Sebut saja di Group WhatsApp. Ada yang menanggapinya dengan antusias join dan berpartisipasi, ada pula yang menanggapinya dgn ‘dingin’ dan tak mau join [karena suatu alasan tertentu misalnya : “berisik!”], atau termasuk org yg pilih2 dalam obrolan group. Kalau Group kerjaan, mungkin masih ikutan, karena berhubungan dgn kordinasi dgn kerjaan, tapi kalau cuma wara-wiri obrolan gak jelas left aja.

Nah, memperhatikan dan membaca karakter orang dari cara dia membalas replay chat di group WhatsApp tersebut. Apakah dia orang yang [cukup] punya waktu untuk membalas setiap postingan atau hanya sesekali saja jika dirasa sempat dia membalas obrolan. Atau jarang komentar, tapi sekali komentar seabrek postingan. Menarik diperhatikan orang yang semacam ini, agar kita tahu karakternya masing2. “Dimana ‘kah type posisi Anda dalam bersosial media?”
(more…)

Baru Meluncur, Skutik 600 Cc Ini Langsung Laris

0202004sym-3780x390PT Sanyang Industri Indonesia (SII) resmi meluncurkan Maxsym 600i ABS di ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2016. Dibandrol dengan harga Rp 141,8 juta on the road, ternyata Skutik bongsor ini sudah mendapat pesanan sebanyak 10 unit. (more…)

Di JUAL : VESPA PIAGIO th 1984

VESPA ’84

[INFO JUAL] Udh lama dan emang jarang dipake, motor kesayangan si Babeh mau dijual [udh kayak barang antik ajja :)]. Katanya, share aja di social media, mungkin ada yang minat. Well, Mau jual VESPA PIAGIO th 1984, STNK+BPKB ada, Mesin bagus, warna coklat muda. Infonya, motor tsb dijual cash 6jt (enam juta rupiah), bagi yg minat dan serius beli bisa lihat datang langsung kondisi barang di rumah [daerah Cipulir, Jakarta Selatan]. Bisa nego silahkan sama babeh langsung, atau via saya juga gpp, Cp: Darwin (Cipulir, JakSel) 0813 886 32815 atau 5858716 | More Picture >>

Bahaya Merokok di Dalam Rumah

2d42b00Merokok di dalam rumah ternyata tak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga semua orang yang tinggal di rumah itu. Sebuah penelitian dari seorang ahli kimia, dokter Eunha Hoh menemukan, merokok di dalam rumah akan meninggalkan zat-zat beracun di perabotan rumah, karpet, tirai, bahkan dinding rumah. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang bisa tinggal di suatu permukaan. Dari ribuan bahan kimia itu, banyak yang beracun dan bersifat karsinogenik | Kompas.com, 18/2

2016 Suzuki Satria F150 Terbaru Tertangkap Kamera Sedang Dyno Test

2016-Suzuki-Satria-F150-Dyno-Test-640x360Suzuki tidak lama lagi akan meluncurkan versi terbaru Suzuki Satria F150 berteknologi injeksi. Menjelang peluncuran, sebelumnya motor sempat tertangkap kamera sedang syuting buat iklan di sirkuit Sentul.

Sebelumnya, Satria F150 injeksi sudah tertangkap kamera menggunakan livery Suzuki Ecstar MotoGP, dan kali ini body hadir dengan stiker warna hitam, kuning dan merah untuk menyamarkan identitas motor. Dari foto terlihat Satria FU 150 terbaru tengah melakukan dyno test dengan menggunakan knalot free flow yang terbuat dari stainless steel. Kemungkinan melakukan tes pada knalpot baru.

(more…)

Jurnalisme Warga Efektif Ungkap Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai, jurnalisme warga merupakan salah satu cara efektif untuk mengungkap kasus korupsi di masyarakat. Apalagi pengguna internet dan telepon seluler pintar terus meningkat. Internet dan ponsel pintar bisa mempermudah warga menyebarkan informasi dalam bentuk foto, video, dan tulisan mengenai temuan kasus korupsi yang ada di sekitarnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan hal itu dalam lokakarya Citizen Journalism bertema “Berani Lawan Korupsi” yang diselenggarakan Kanal KPK, di Banda Aceh, Rabu (30/9). Hadir dalam acara itu, antara lain pegiat film dokumenter sekaligus video jurnalis Lexy Junior Rambadeta dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Muhammad Nurdin.

Adnan mengatakan, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat hukum, seperti KPK, melainkan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat. Bahkan, masyarakat memiliki peranan sangat penting dalam pemberantasan korupsi, terutama mengungkap temuan kasus korupsi yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia, pengguna internet meningkat pesat di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pada 2010, pengguna internet di Indonesia 42 juta orang. Pada 2014, pengguna internet sudah 88,1 juta.

“Saat ini, saya yakin hampir semua orang punya ponsel pintar. Lewat jaringan internet, ponsel pintar itu bisa merekam foto ataupun video mengenai temuan kasus korupsi di masyarakat,” ujarnya.

Adnan mengatakan, KPK sangat berharap partisipasi aktif masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi di sekitarnya. Pengungkapan suatu kasus atau peristiwa lewat jurnalisme warga pasti akan memberikan efek besar di masyarakat luas, seperti foto-foto mengenai oknum penerobos jalur transjakarta yang bisa mendapatkan banyak hujatan oleh masyarakat, baik di dunia maya maupun dunia nyata.

KPK siap menindaklanjuti setiap produk jurnalisme warga mengenai temuan kasus korupsi melalui radio dan televisi Kanal KPK yang siaran pertama pada 17 Agustus 2013. “Kami pun siap menjaga keselamatan warga yang memublikasikan temuan kasus korupsi,” ujar Adnan.

Lexy mengatakan, jurnalisme warga berkembang seiring perkembangan teknologi komunikasi. Jurnalisme warga dinilai telah menjadi salah satu sumber informasi yang tidak bisa dibendung. “Oleh karena itu, sudah selayaknya aparat hukum memanfaatkan jurnalisme warga sebagai alat menghimpun informasi dalam mengungkap temuan kasus korupsi,” katanya.

Pemerintah Kota Banda Aceh, kata Nurdin, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk mengawal roda pemerintahan agar berjalan dengan baik dan benar. Pemkot menyediakan layanan SMS gateway untuk warga. Layanan itu memungkinan warga menyampaikan temuan ataupun keluhan tentang layanan pemerintahan dan kondisi kota yang tidak sesuai harapan, termasuk temuan mengenai tindakan melawan hukum. 

Editorial, "Dalil Konvoi Motor Besar"

KORAN TEMPO 19/8 Page 14, — Tindakan Elanto Wijoyono menghadang iring-iringan motor besar di Yogyakarta, Sabtu lalu, merupakan letupan kekesalan publik terhadap perilaku komunitas itu. Sudah lama kegiatan para pemilik sepeda motor mahal itu men imbulkan keresahan karena scring melanggar aturan lalu lintas dan merampas hak pengguna jalan lain.

Aksi penghadangan itu bisa juga dianggap sebagai bentuk protes terhadap perlakuan istimewa aparat kepolisian yang memberikan jasa pcngawalan atau voorijder. Perbedaan perlakuan itu sudah sampai pada tahap mengganggu rasa keadilan masyarakat. Publik jengah oleh konvoi motor besar yang sepertinya menempatkan din sebagai warga kelas satu sehingga “boleh” menabrak aturan di depan mata petugas kepolisian.

Komunitas penyuka motor gede umumnya orang-orang berduit, juga para pensiunan petinggi lembaga penegak hukum. Tapi hal itu tak bisa menjadi alasan bagi kepolisian untuk memberikan keistimewaan. Tidak ada dalil yang membolehkan para penunggang motor besar itu melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Pernyataan Kepala Polri Jenderal Badroclin Haiti, yang menyebutkan para penunggang motor besar pada acara Jogja Bike Rendezvous tidak melanggar aturan, sepatutnya dipertanyakan. Dalih Haiti bahwa para pengemudi motor gede itu dibolehkan melanggar rambu-rambu lalu lintas karena sebelumnya meminta diberi prioritas tidak sepenuhnya benar.

Pasal 134 huruf (g) Undang-lindang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggariskan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama didahulukan adalah konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu. Dalam penjelasan pasal itu, “kepentingan tertentu” yang dimaksudkan adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, seperti kendaraan untuk penanganan ancaman bom atau bencana alam.

Konvoi di Yogya itu jelas tidak termasuk “kepentingan tertentu” dalam pasal undang-undang lalu lintas tersebut.

Seandainya pun kepolisian memiliki diskresi khusus dalam menafsirkan pasal itu, diskresi ini layak diperdebatkan. Dalam kasus Yogya, konvoi yang digelar komunitas motor gede itu terlalu dipaksakan untuk disebut sebagai “kepentingan tertentu” yang boleh mendapat lampu hijau menabrak undang-undang. Apalagi santer terdengar bahwa kegiatan pengawalan polisi itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Artinya, sangat mungkin ada motif ekonomi petugas yang memberikan izin pengawalan tersebut.

Belum lagi jika mengacu ke Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tentang penggunaan diskresi aparat negara. Menurut pasal ini, penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dapat dikategorikansebagai kebijakan yang mencampuradukkan wewenang. Tindakan itu secara hukum dapat dibatalkan.

Insiden Yogyakarta mesti dijadikan momentum bagi aparat kepolisian untuk ménertibkan proses pemberian pengawalan perjalanan lalu lintas, khususnya bagi komunitas motor besar. Izin pengawalan tidak boleh lagi diberikan serampangan, dengan mengabaikan ketentuan—apalagi dengan motif rnencari “ceperan”.