HONG KONG — Gerakan pro-demokrasi Hong Kong mengancam memblokade distrik keuangan sebagai protes terhadap Beijing yang dianggap ingkar janji untuk mengizinkan wilayah itu memilih pemimpin secara langsung.
Namun, sayangnya, jumlah demonstran tidak sebesar yang diharapkan. “Jumlah orang yang bergabung dengan kami tidak sebesar yang kami harapkan karena cara berpikir rakyat Hong Kong yang pragmatis,” kata pelopor aksi Occupy Central with Love and Peace, Benny Tai, kepada Bloomberg, seperti dilansir Reuters, kemarin.
Tai sebelumnya berharap sekitar 10 ribu demonstran dapat melumpuhkan jantung pusat keuangan Asia, tempat banyak bank dan perusahaan besar, seperti HSBC Holdings and Standard Chartered. Mereka memprotes atas keputusan Beijing yang melarang adanya nominasi secara terbuka bagi para calon pemimpin Hong Kong dalam pemilihan 2017.
Tai mengatakan tidak berharap gerakan “Occupy”-nya dapat mengubah realitas politik dari keputusan Cina itu. Occupy Central telah meluncurkan kampanye menuntut demokrasi penuh dengan referendum tidak resmi, pawai, dan aksi duduk. Mereka juga sempat bentrok dengan polisi.
Beijing menegaskan Hong Kong adalah wilayah administratif khusus dari Cina, sehingga berada di bawah kekuasaan Partai Komunis. Mereka mengizinkan pemilihan pemimpin Hong Kong mendatang, tapi atas sejumlah calon yang telah dipilih Beijing. Sedangkan demonstran menginginkan para calon pemimpin yang bersaing dalam pemilihan 2017 dinominasikan secara terbuka.
Kemarin polisi juga menangkap 22 pemrotes yang dianggap mengganggu pejabat Cina, Li Fei, yang akan berpidato soal pemilihan pemimpin pada 2017 di depan para pejabat Hong Kong, Senin lalu.
Saat Li Fei mendekati podium, sejumlah pejabat pembuat undang-undang dan para pengunjuk rasa berdiri dan mengacungkan poster dan spanduk, sambil meneriakkan, “Pemerintah pusat melanggar janji, memalukan.” Polisi menggunakan semprotan lada untuk membubarkan demonstran di tempat Li berpidato.
Darwin Darkwin 